ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 
Analisa Kasus

Di bawah adalah beberapa analisa kasus yang dibuat oleh CIFOR dan Partner berkenaan langsung maupun tidak langsung dengan tema kejahatan kehutanan:

  1. Menghentikan Deforestasi Hutan Alam di Kawasan Hutan Produksi dengan Pendekatan ILEA (Studi Kasus Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004)

    Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) dari perizinan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan sejumlah Bupati di Riau. Dari kasus penerbitan RKT yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau, Jikalahari mengajak pihak lain yang berkepentingan untuk membahas kasus ini melalui konsep penegakan hukum terpadu atau Integrated Law Enforcement Approach (ILEA). Konsep ini dikembangkan oleh CIFOR dimana suatu konsep pendekatan untuk menghentikan deforestasi atau penebangan yang merusak pada hutan produksi. Pendekatan ILEA penggunaan UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memujudkan sasaran tersebut. Dalam paper ini akan dibahas bagaimana penggunaan ILEA untuk menghentikan deforestasi atau penebangan yang merusak pada hutan produksi dengan menggunakan studi kasus Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004.

    Studi ini dilakukan dengan bekerja sama Jikalahari Riau.

    Silahkan hubungi Tim ILEA untuk mendapatkan Working paper

     

  2. Pendekatan ILEA: Studi Kasus PT.Tunggul Buana Perkasa,  di Kalimantan Timur

    Studi ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.62/Pid.B/2007/PN.TRK terkait dengan tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Syaifuddin,SH. Bin H.Gusti Amir. Kasus ini dikaji karena merupakan salah satu kasus pembalakan liar yang mendapat perhatian yang cukup besar dar masyarakat luas adalah yang melibatkan Mayjen TNI (purn) Gusti Syaifuddin. Mantan Sekjen Depnakertrans itu disangka telah melakukan penjarahan kayu di Kecamatan Segah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Gusti disangka melakukan penebangan di luar wilayah izin penebangan kayu yang dimilikinya sekitar 2.000 ha.

    PT Tunggul Buana Perkasa milik tersangka melalui dua kontraktornya, Arifin dan Darul Hakim, telah melakukan penebangan sejauh 14 km di luar wilayah tebangan sejak tahun 1999. Maret 2006, Tim Tastipikor dan tim khusus antipembalakan liar Mabes Polri telah menyita 6.200 M3 kayu hasil tebangan liar PT Tunggal Buana Perkasa. Dari penjarahan kayu itu, negara dirugikan sekitar Rp 3,4 miliar.

    Secara spesifik, studi ini menelaah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut (Kutipan Putusan PN Tarakan an Terdakwa Gusti Syaifuddin, putusan No 62/Pid.B/2007/PN.TRK) sekaligus mencermati kemungkinan apabila penegakan hukum terhadap kasus tersebut diletakkan dalam bingkai integrated law enforcement approach (ILEA). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang terkait sekaligus melihat kertekaitan antara tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) dengan tindak pidana korupsi, perusakan hutan (lingkungan) dan pencucian uang (money laundering).

    Studi ditulis dan dilakukan oleh IHSA Kaltim.

    Silahkan hubungi Tim  ILEA untuk mendapatkan Working paper

     

  3. Putusan Bebas Perkara Korupsi dan Pencucian Uang di bidang Kehutanan Terdakwa Marthen Renuw  [working paper]

    Catatan hukum ini akan mengupas pertimbangan-pertimbangan penyidik, jaksa, dan hakim dalam melihat kasus MR. Bahan kajian yang digunakan adalah resume penyidikan, dakwaan, serta putusan hakim. Bagian kedua dari paper ini akan menjelaskan review hasil penyidikan yang disusul dengan review penuntutan oleh jaksa pada bagian ketiga. Bagian keempat akan mengulas pertimbangan dan putusan hakim. Bagian terkahir dari paper ini adalah kesimpulan dan rekomendasi.

    Working paper ini ditulis oleh Bambang Setiono dan telah dipresentasikan acara Eksaminasi Putusan Perkara Marthen Renuw, yang diselenggarakan oleh Indonesian Corruption Watch [ICW], Mei 2008. ICW kemudian mempublikasikan buku pada Februari 2009 yang berjudul "Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dengan terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw”.

    Silahkan hubungi Tim ILEA untuk mendapatkan Working paper

     

  4. Illegal forest activities in Berau and Kutai Timur: impacts, driving forces and remedies

    ....By analyzing all types of extractive and and processing forestry activities, the study identifies illegalities associated with these operations and assesses their economic, social/livelihood and environmental impacts. It also identifies the key driving forces behind illegal forest activities and proposes corrective measures...

    selengkapnya di CIFOR......

     

  5. Learning lessons to promote forest certification and control illegal logging in Indonesia

    ....This report assesses the situation in Indonesia, including a quantitative estimation of illegally produced logs, discusses the causes of illegal logging, and describes the national and international policy and trade context....

    Selengkapnya di CIFOR.....

     

  6. Cross-border timber trade in Indonesia: critical or overstated problem? Forest governance lessons from Kalimantan

    ...This paper shows the core of the illegal logging problem lies not in timber smuggling in remote locations but in licensed forestry operations that engage in gross overharvesting and violate shipping regulations. These actions, in turn, are necessitated by a vast supply-demand disparity in Indonesia’s woodworking sector. The current timber trade system in Indonesia ....

    selengkapnya di CIFOR......

     

  7. The cross border timber trade in Kalimantan: will stopping timber smugglers help solve the illegal logging problem in Indonesia?

....and if timber smuggling was stopped, the illegal logging problem in Indonesia would be under control. These are sweeping assumptions that so far have not been systematically analyzed. This study was aimed to look more comprehensively at the dynamics, extent, nature and modus operandi of timber smuggling between Indonesia and Malaysia in Kalimantan and to assess the claims that are being made about ...

selengkapnya di CIFOR......