ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Kasus Posisi Adelin Lis

Identitas Terdakwa:

nama: Adelin Lis
Tempat/tanggal lahir: Medan, 15 Agustus 1857
Tempat tinggal: Jln Hang Jebat No. 6 Kelurahan M.Hulu Kotamadya Medan
Pekerjaan: Direktur Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia

Proses Pengadilan:

Adelin Lis didakwa oleh JPU di Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan melakukan tindakan atau turut serta [bersama dengan Ir. Oscar Sipayung [Direktur Utama PT Keam Nam], Washington Pane [Direktur Produksi dan Perencanaan PT Keam Nam], Ir H. Sucipto L. Tobing dan Ir Budi Ismoyo] dalam tindakan korupsi. Sebagai direktur keuangan PT Keam Nam Development Indonesia, Adelin Lis diduga mengetahui praktek yang dilakukan oleh perusahaannya dalam kegiatan mengusahakan hutan di kawasan Hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

PT Keam Nam Development Indonesia ["Keam Nam"] ini adalah pemilik ijin HPH/IUPHHK seluas 58.590 ha di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang sudah diusahakannya sejak tahun 1974.

Dalam persidangan JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan berlapis/kombinasi. Dalam dakwaan pertama, terdakwa didakwa dengan peraturan tentang korupsi, sementara dalam dakwaan kedua, didakwa dengan aturan tentang kehutanan.

Perbuatan korupsi yang disangkakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama [primer] adalah terdakwa memerintahkan kepada karyawan PT Keam Nam untuk melakukan penebangan kayu di luar RKT [Rencana Kerja Tahunan] yang telah disahkan. Penebangan di luar blok RKT yang telah disahkan itu dilakukan antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Penebangan di luar blok RKT itu bertentangan dengan peraturan tentang kehutanan yang berlaku, antara lain dengan Kepmenhutbun No. 805/Kpts-II/1999 [larangan melakukan penebangan di luar blok RKT yang disahkan, kewajiban membayar PSDH/DR] serta SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/KPTS/IV-BPHH/1999 [kewajiban membuat timber cruising, laporan produksi kayu bulat.]

Hasil tebangan itu tidak sah itu tidak disertai pula dengan kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan [PSDH] dan Dana Reboisasi [DR] kepada negara, sehingga merugikan negara sebesar Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24.

Dalam dakwaan pertama [primer] ini, JPU mengancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam Dakwaan Pertama [subsider]: Adelin lis diduga telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau jabatannya [memerintahkan penebangan di luar blok RKT] dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Dakwaan kedua [Primer], Adelin Lis diduga secara sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, yakni dengan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan dan tidak sesuai dengan azas kelestarian hutan. Karenanya terdakwa didakwa dengan Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Dakwaan kedua [subsider], terdakwa diduga dengan secara sengaja menebang pohon atau memanen atau meungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adelin lis juga dikenai dakwaan kedua [lebih subsider], yakni secara sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 42 PP No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan terakhir, dalam dakwaan kedua [lebih subsider lagi], terdakwa disuga menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patur diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang perbuatan ini diancam dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam surat Tuntutan Pidananya, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan korupsi dan bersalah secara sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Tuntutan pidananya adalah 10 tahun penjara, denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng dengan Ir Oscar Sipayung, Washington Pane, Ir Budi Ismoyo, Ir Sucipto L. Tobing, sebesar Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24, dengan ketentuan jika dalam satu bulan terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun.

Putusan:

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan pada 5 November 2007, ternyata Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan JPU dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan nama baiknya harus direhabilitasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pidana korupsi dan pidana kehutanan berupa perusakan hutan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan pidana, melainkan hanya perbuatan yang melalaikan administrasi yang kewenangan penindakannya berada di tangan Menteri Kehutanan.

Atas keputusan hakim itu JPU mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Majelis Hakim MA yang dibacakan dalam sidang Kamis 31 Juli 2008 oleh Majelis hakim agung yang terdiri Bagir Manan (Ketua majelis), Djoko sarwoko, Artidjo Alkostar, Harifin A Tumpa, dan Mansyur Kartayasa berpendapat bahwa unsur pidana yang dituntut oleh JPU dalam dakwaan kesatu primer dapat dibuktikan. Pidana yang dijatuhkan sama dengan tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara, denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng dengan Ir Oscar Sipayung, Washington Pane, Ir Budi Ismoyo, Ir Sucipto L. Tobing, sebesar Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24, dengan ketentuan jika dalam satu bulan terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun.

Sayangnya adalah sampai sekarang terdakwa tidak diketahui keberadaannya begitu mendapatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskannya.

Sampai sekarang proses penyitaan terhadap kekayaan Adelin Lis masih terus diusahakan.

sumber:
Tuntutan Pidana JPU Kejaksaan Negeri Medan, No.REG.PERK:PDS-03/N.2.10/Ft.1/03/2007

Lihat Kasus-kasus lainnya........