Adelin Lis didakwa oleh JPU di Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan
melakukan tindakan atau turut serta [bersama dengan Ir. Oscar Sipayung [Direktur
Utama PT Keam Nam], Washington Pane [Direktur Produksi dan Perencanaan PT Keam
Nam], Ir H. Sucipto L. Tobing dan Ir Budi Ismoyo] dalam tindakan korupsi.
Sebagai direktur keuangan PT Keam Nam Development Indonesia, Adelin Lis diduga
mengetahui praktek yang dilakukan oleh perusahaannya dalam kegiatan mengusahakan
hutan di kawasan Hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing
Natal, Sumatera Utara.
PT Keam Nam Development Indonesia ["Keam Nam"] ini adalah pemilik ijin HPH/IUPHHK
seluas 58.590 ha di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal, Kabupaten
Mandailing Natal yang sudah diusahakannya sejak tahun 1974.
Dalam persidangan JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan berlapis/kombinasi.
Dalam dakwaan pertama, terdakwa didakwa dengan peraturan tentang korupsi,
sementara dalam dakwaan kedua, didakwa dengan aturan tentang kehutanan.
Perbuatan korupsi yang disangkakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama
[primer] adalah terdakwa memerintahkan kepada
karyawan PT Keam Nam untuk melakukan penebangan kayu di luar RKT [Rencana Kerja
Tahunan] yang telah disahkan. Penebangan di luar blok RKT yang telah disahkan
itu dilakukan antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Penebangan di luar
blok RKT itu bertentangan dengan peraturan tentang kehutanan yang berlaku, antara lain dengan Kepmenhutbun No. 805/Kpts-II/1999 [larangan melakukan
penebangan di luar blok RKT yang disahkan, kewajiban membayar PSDH/DR] serta SK
Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/KPTS/IV-BPHH/1999 [kewajiban membuat timber
cruising, laporan produksi kayu bulat.]
Hasil tebangan itu tidak sah itu tidak disertai pula dengan kewajiban
membayar Provisi Sumber Daya Hutan [PSDH] dan Dana Reboisasi [DR] kepada negara,
sehingga merugikan negara sebesar Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24.
Dalam dakwaan pertama [primer] ini, JPU mengancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara dalam Dakwaan Pertama [subsider]: Adelin lis diduga telah
menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau
jabatannya [memerintahkan penebangan di luar blok RKT] dan diancam dengan pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31Tahun 1999 jo UU No 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam Dakwaan kedua [Primer], Adelin Lis diduga secara sengaja
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, yakni dengan tidak
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan dan tidak
sesuai dengan azas kelestarian hutan. Karenanya terdakwa didakwa dengan Pasal 50
ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19
tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam Dakwaan kedua [subsider], terdakwa diduga dengan secara sengaja
menebang pohon atau memanen atau meungut hasil hutan di dalam hutan tanpa
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang diancam dengan pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU
Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41
tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Adelin lis juga dikenai dakwaan kedua [lebih subsider], yakni secara
sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diancam dengan
pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7), ayat
(14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU
NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 42 PP No 45 tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan terakhir, dalam dakwaan
kedua [lebih subsider lagi], terdakwa disuga menerima, membeli atau menjual,
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang
diketahui atau patur diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah yang perbuatan ini diancam dengan pidana yang terdapat
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor 41
tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999
tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam surat Tuntutan Pidananya, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan korupsi dan bersalah
secara sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Tuntutan
pidananya adalah 10 tahun penjara, denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan kurungan
dan membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng dengan Ir
Oscar Sipayung, Washington Pane, Ir Budi Ismoyo, Ir Sucipto L. Tobing, sebesar
Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24, dengan ketentuan jika dalam satu bulan
terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila
tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun.
Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan pada
5 November 2007, ternyata Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan JPU
dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan nama baiknya harus
direhabilitasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti
melakukan pidana korupsi dan pidana kehutanan berupa perusakan hutan. Majelis
Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan
pidana, melainkan hanya perbuatan yang melalaikan administrasi yang kewenangan
penindakannya berada di tangan Menteri Kehutanan.
Atas keputusan hakim itu JPU mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung.
Dalam
Putusan Majelis Hakim MA yang dibacakan dalam sidang Kamis 31 Juli 2008
oleh Majelis hakim agung yang terdiri Bagir Manan (Ketua majelis), Djoko sarwoko,
Artidjo Alkostar, Harifin A Tumpa, dan Mansyur Kartayasa berpendapat bahwa unsur
pidana yang dituntut oleh JPU dalam dakwaan kesatu primer dapat dibuktikan.
Pidana yang dijatuhkan sama dengan tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara, denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan kurungan
dan membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng dengan Ir
Oscar Sipayung, Washington Pane, Ir Budi Ismoyo, Ir Sucipto L. Tobing, sebesar
Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24, dengan ketentuan jika dalam satu bulan
terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila
tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun.
Sayangnya adalah sampai sekarang terdakwa tidak diketahui keberadaannya
begitu mendapatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskannya.