Kasus Posisi Pembalakan Liar di Ketapang,Kalimantan Barat -2
Identitas terdakwa/terpidana:
Nama terdakwa [satu] : Syaiful H. Iskandar Jabatan
: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Nama terdakwa [dua] : Nurfadli Jabatan
: Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Proses Pengadilan:
Persidangan pada kedua terdakwa dari unsur teknis kehutanan Kabupaten
Ketapang ini merupakan bagian dari rangkaian
persidangan atas 24 terdakwa yang perkaranya berhasil diteruskan oleh mabes polri ke pengadilan.
Dalam proses pengadilan, ke-24 terdakwa tersebut perkaranya diberkas
menjadi beberapa berkas. Ke-24 terdakwa itu merupakan hasil operasi
pemberantasan pembalakan liar di Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh
tim Bareskrim Mabes
Polri pada pertengahan Maret 2008. Barang bukti yang berhasil disita
antara lain adalah 12 ribu meter kubik (M3) kayu olahan senilai Rp208 miliar yang dimuat dalam 21 kapal motor dan siap diselundupkan ke Malaysia.
Terdakwa [pertama]
didakwa telah melanggar Pasal 56 ke-2 KUHP [-mereka
yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
kejahatan-] juncto Pasal 50 ayat (3) huruf
(f) juncto pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dimana sebagai pejabat dinas kehutanan telah memberi bantuan kepada
pelaku pembalakan [yakni, Freddy Lie] untuk melegalkan hasil hutan yang dipungut secara tidak sah.
Sementara terdakwa [kedua] didakwa telah membantu proses pelegalan hasil hutan
yang tidak sah tersebut.
Terdakwa pertama telah menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) No 094/862/DKH
pada 27 Desember 2007. Surat tersebut ditujukan bagi Tim Stock Opname, untuk
melakukan Stock Opname dengan tugas memeriksa persediaan kayu bulan serta
olahan. Pemeriksaan itu sendiri diprediksi terjadi pada 31 Desember 2007, di
PO Usaha Rimba Mandiri milik Freddy Lie serta CV Pawan Sakti. Terdakwa kedua
adalah Petugas Stock Opname itu. Terdakwa kedua jugalah yang menerima Freddy
Lie untuk mengisi Faktur Kayu Olahan (FAKO) beserta Daftar Kayu Olahan (DKO)
sesuai perintah dari Terdakwa pertama. FAKO dan DKO itu ternyata tidak
sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dalam tuntutan, JPU menuntut hakim menjatuhkan vonis pada ketiganya berupa pidana penjara
selama enam tahun delapan bulan dan denda Rp 25 juta subsider 6 bulan penjara.
Putusan:
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, dalam
putusan tanggal 23 Desember 2008, menyatakan bahwa terdakwa Syaiful H. Iskandar
telah terbukti bersalah karena memberi bantuan kepada pelaku pembalakan [yakni,
Freddy Lie] untuk
melegalkan hasil hutan yang dipungut secara tidak sah.
Namun vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim jauh dibawah tuntutan JPU, yakni
hanya menghukum terdakwa Syaiful H. Iskandar dengan pidana bersyarat 10 bulan
penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan [dengan masa pidana
percobaan (vorwedeleg) selama 1 tahun]. Dengan demikian, terdakwa Syaiful H.
Iskandar tidak perlu masuk ke penjara. Namun dalam masa satu tahun, jika
terdakwa melakukan tindakan pidana, maka hukuman itu baru berlaku.
Dalam pertimbangan hakim,
peran terdakwa Syaiful H. Iskandar dipandang kecil dalam kasus pembalakan liar di Ketapang itu;
selain itu posisi terdakwa bukanlah pelaku. Surat Stock Opname yang
dikeluarkan olehnya bukanlah surat yang bisa menunjukkan legal atau tidak
legalnya kayu, namun hanya berisi keterangan peredaran kayu.
Sementara untuk terdakwa Nurfadli, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdakwa telah terbukti bersalah membantu proses pelegalan hasil hutan
kayu yang diduga tidak sah tersebut. Karenanya, vonis yang diterimanya lebih
berat dari atasannya, yakni hukuman 10 bulan penjara
dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan.
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur
Nakhoda
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur
pemilik kayu
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur
kepolisian
Lihat Kasus-kasus
lainnya........
|