ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Kasus Posisi Pembalakan Liar di Ketapang, Kalimantan Barat - 1

Identitas Terdakwa/Terpidana:

Nama    : Akhmad Sun'an
Usia      : 47 tahun
Jabatan  : Ajun Komisaris Besar/Mantan Kepala Polres Ketapang, Kalimantan Barat

Nama    : Khadafi Marpaung
Usia      : 33 tahun
Jabatan  : Ajun Komisaris/mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang, Kalimantan Barat

Nama    : Agus Lutfiadi
Usia      : 39
Jabatan : Inspektur Satu/mantan Kepala Polisi Pos Air Polres Ketapang, Kalimantan Barat

Proses Pengadilan:

Persidangan pada ketiga terdakwa dari unsur kepolisian Kabupaten Ketapang ini merupakan bagian dari rangkaian persidangan atas 24 terdakwa yang perkaranya berhasil diteruskan oleh mabes polri ke pengadilan. Dalam proses pengadilan, ke-24 terdakwa tersebut perkaranya diberkas  menjadi beberapa berkas. Ke-24 terdakwa itu merupakan hasil operasi pemberantasan pembalakan liar di Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh tim Bareskrim Mabes Polri pada  pertengahan Maret 2008. Barang bukti yang berhasil disita antara lain adalah 12 ribu meter kubik (M3) kayu olahan senilai Rp208 miliar yang dimuat dalam 21 kapal motor dan siap diselundupkan ke Malaysia.

Dakwaan terhadap terdakwa diberkas dalam satu berkas perkara dan terbagi dalam dakwaan primer dan subsider. Dalam dakwaan primer, ketiganya didakwa karena telah dengan sengaja memberikan kesempatan terjadinya tindak kejahatan. Pasal yang didakwakan adalah melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf (f), juncto Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) [-mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan-].

Dalam dakwaan subsider [pertama]: Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sementara dakwaan Subsider [kedua], ketiganya didakwa melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 [..Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;..] Jo Pasal 421 KUHP [..Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan..].

Dalam tuntutan, JPU menuntut hakim menjatuhkan vonis pada ketiganya berupa pidana penjara selama enam tahun delapan bulan dan denda Rp 25 juta subsider 1 bulan penjara.

Putusan:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan tanggal 22 Desember 2008, sepakat dengan dakwaan JPU bahwa ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain [ yakni: Adi Murdani, Issiat Iayak, Wijaya, dan M Darwis] untuk melakukan kejahatan memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan telah terjadi pemberian sejumlah uang [antara 10 juta s/d 40 juta] kepada masing-masing terdakwa dari para pengusaha pemilik kayu ilegal yang pemberian itu memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten Ketapang. Pemberian itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Misalnya, terdakwa Akhmad Sun'an tidak terbukti menerima uang langsung dari para pengusaha, tetapi mendapatkan uang dari Terdakwa Khadafi Marpaung, yang notabene adalah bawahannya dan berlaku sebagai penghubung dengan para pengusaha. Keterangan serupa juga dimasukkan dalam surat dakwaan JPU, tetapi JPU tidak memasukkan fakta itu sebagai materi dakwaan dengan unsur korupsi didalamnya. Sehingga Majelis Hakim hanya menjadikan fakta itu sebagai pertimbangan dijatuhkannya hukuman.

Walaupun demikian, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni menghukum ketiga terdakwa masing-masing pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 5 juta subsider satu bulan penjara.

Kejaksaan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Dasarnya adalah berdasarkan prosedur tetap yang dimiliki oleh kejaksaan, jika hukuman yang dijatuhkan hakim kurang 2/3 dari tuntutan jaksa, maka harus diajukan banding.

Majelis hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam putusan bandingnya menyatakan bahwa pelaku terlibat dalam kasus pembalakan liar dengan sengaja membiarkan kejahatan itu terjadi. Majelis Banding menyatakan juga bahwa unsur kepolisian dalam kasus pembalakan liar ini dianggap bukan sebagai pelaku utama dan sebaliknya hanya bertindak sebagai pembantu. Karena itu hukuman penjara bagi ketiganya dikurangi satu tahun dari 3 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara, namun dengan tambahan hukuman yang sama: denda 5 juta subsider 1 bulan penjara.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak puas dengan vonis banding itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.


Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur Nakhoda
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur Dinas Kehutanan
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur pemilik kayu
 

Lihat Kasus-kasus lainnya........