Kasus Posisi Pembalakan Liar di Ketapang, Kalimantan Barat - 1
Identitas Terdakwa/Terpidana:
Nama : Akhmad Sun'an Usia : 47 tahun Jabatan : Ajun Komisaris Besar/Mantan Kepala Polres Ketapang, Kalimantan
Barat
Nama : Khadafi Marpaung Usia : 33 tahun Jabatan : Ajun Komisaris/mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres
Ketapang, Kalimantan Barat
Nama : Agus Lutfiadi Usia : 39 Jabatan : Inspektur Satu/mantan Kepala Polisi Pos Air Polres Ketapang,
Kalimantan Barat
Proses Pengadilan:
Persidangan pada ketiga terdakwa dari unsur kepolisian Kabupaten Ketapang ini merupakan bagian dari rangkaian
persidangan atas 24 terdakwa yang perkaranya berhasil diteruskan oleh mabes polri ke pengadilan.
Dalam proses pengadilan, ke-24 terdakwa tersebut perkaranya diberkas
menjadi beberapa berkas. Ke-24 terdakwa itu merupakan hasil operasi
pemberantasan pembalakan liar di Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh
tim Bareskrim Mabes
Polri pada pertengahan Maret 2008. Barang bukti yang berhasil disita
antara lain adalah 12 ribu meter kubik (M3) kayu olahan senilai Rp208 miliar yang dimuat dalam 21 kapal motor dan siap diselundupkan ke Malaysia.
Dakwaan terhadap terdakwa diberkas dalam satu berkas perkara dan terbagi
dalam
dakwaan primer dan subsider. Dalam dakwaan primer, ketiganya
didakwa karena telah dengan sengaja memberikan kesempatan terjadinya tindak kejahatan.
Pasal yang didakwakan adalah melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf (f),
juncto Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) [-mereka
yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
kejahatan-].
Dalam dakwaan subsider [pertama]: Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 50 ayat (3)
huruf (h) jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sementara dakwaan Subsider [kedua], ketiganya didakwa melanggar Pasal 55
ayat (1) ke-1 [..Dipidana sebagai
pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turutserta melakukan perbuatan;..] Jo Pasal 421 KUHP [..Seorang
pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan,
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan..].
Dalam tuntutan,
JPU menuntut
hakim menjatuhkan vonis pada ketiganya berupa pidana penjara
selama enam tahun delapan bulan dan denda Rp 25 juta subsider 1 bulan penjara.
Putusan:
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam
putusan tanggal 22 Desember
2008, sepakat dengan dakwaan JPU bahwa ketiganya terbukti secara
sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja
memberi kesempatan kepada orang lain [ yakni: Adi Murdani, Issiat Iayak, Wijaya, dan M
Darwis] untuk melakukan kejahatan memiliki hasil hutan, yang
diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan,
yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan telah terjadi pemberian
sejumlah uang [antara 10 juta s/d 40 juta] kepada masing-masing terdakwa
dari para pengusaha pemilik kayu ilegal yang pemberian itu memiliki
keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa
dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten
Ketapang. Pemberian itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Misalnya,
terdakwa Akhmad Sun'an tidak terbukti menerima uang langsung dari para
pengusaha, tetapi mendapatkan uang dari Terdakwa Khadafi Marpaung, yang
notabene adalah bawahannya dan berlaku sebagai penghubung dengan para
pengusaha. Keterangan serupa juga dimasukkan
dalam surat dakwaan JPU, tetapi JPU tidak memasukkan fakta itu sebagai
materi dakwaan dengan unsur korupsi didalamnya. Sehingga Majelis Hakim hanya
menjadikan fakta itu sebagai pertimbangan dijatuhkannya hukuman.
Walaupun demikian, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih
rendah dari tuntutan JPU, yakni menghukum ketiga terdakwa masing-masing pidana
penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 5 juta subsider satu bulan
penjara.
Kejaksaan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Dasarnya adalah
berdasarkan prosedur tetap yang dimiliki oleh kejaksaan, jika hukuman yang
dijatuhkan hakim kurang 2/3 dari tuntutan jaksa, maka harus diajukan banding.
Majelis hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam putusan
bandingnya menyatakan bahwa pelaku terlibat dalam kasus pembalakan liar
dengan sengaja membiarkan kejahatan itu terjadi. Majelis Banding menyatakan
juga bahwa unsur kepolisian dalam kasus pembalakan liar ini dianggap bukan
sebagai pelaku utama dan sebaliknya hanya bertindak sebagai pembantu. Karena
itu hukuman penjara bagi ketiganya dikurangi satu tahun dari 3 tahun penjara
menjadi 2 tahun penjara, namun dengan tambahan hukuman yang sama: denda 5
juta subsider 1 bulan penjara.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak puas dengan vonis banding itu dan
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur
Nakhoda
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur
Dinas Kehutanan
Lihat apa yang terjadi pada pelaku pembalakan liar di Ketapang dari unsur
pemilik kayu
Lihat Kasus-kasus
lainnya........
|