Kasus Posisi Tengku Azmun Jaafar
Identitas Tersangka/Terdakwa:
Nama : H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH
Tempat Tanggal Lahir : Pelalawan, 18 Nopember 1958
Jabatan : Bupati Pelalawan, Riau [NIP: 010202336]
Perkembangan Kasus:
Tersangka - yang
ditangkap dengan status tersangka pada 14 Desember 2007 oleh KPK - diduga
melakukan tindakan pidana korupsi terkait dengan penerbitan 15 [lima belas] Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman [IUPHHK - HT] di Kabupaten
Pelalawan, dalam kurun waktu 2001-2006.
Dari 15 [lima belas] perusahaan itu, 7 [tujuh]
di antaranya terafiliasi [dibentuk oleh kerabat dan bawahan tersangka]langsung
dengan tersangka. Ke-15 perusahaan itu tidak memiliki kualifikasi untuk
melakukan kegiatan pemanfaatan kayu [seperti yang diminta Keputusan Menteri
Kehutanan No 21/Kpts- II/2001], sementara ke-7 [tujuh] perusahaan yang
terafiliasi langsung dengan tersangka sengaja dibentuk dan kemudian ijin
IUPHHK-HT-nya dialihkan ke perusahaan lain [di antaranya RAPP].
Dari hasil
pengalihan ijin ini, tersangka mendapatkan sejumlah uang. Selain itu, ternyata,
lahan hutan yang diberikan ijin bukanlah lahan kosong sebagaimana disyaratkan
bagi permohonan IUPHHK-HT, tetapi merupakan kawasan hutan alam yang memiliki
potensi kayu di atas lima meter kubik per hektar.
Atas tindakannya itu, negara ditaksir menderita kerugian sebesar Rp 1,208
triliun, dan pada sisi yang lain, tersangka diduga menerima uang
sekurang-kurangnya sebesar
Rp 9,56
milyar dari perusahaan RAPP atas hasil kerja sama operasional atau
pengambilalihan ijin IUPHHK-HT.
Dari pengembangan kasus yang melibatkan tersangka ini, KPK juga telah
menetapkan 3 [tiga]
tersangka lain yakni 3 mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
yang terdiri dari Syuhada Tasman, Asral Rahman, dan Burhanuddin Husin yang kini
menjabat sebagai Bupati Kampar.
Proses Pengadilan:
Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [9
Mei 2008], JPU mendakwa tersangka dengan: bahwa dari tindakan korupsi itu,
terdakwa diduga memperkaya diri dengan mendapatkan kekayaan sebesar Rp 19,83
milyar. Dan ancaman hukum buat terdakwa adalah 20 tahun penjara.
Dakwaan primair: Tengku Azmun Jaafar dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal
18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP
[..."Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"...]
Dalam dakwaan subsidair: terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31
tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP [..."Setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara..."
Dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK meminta hakim untuk
menghukum terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun ditambah dengan denda
sebesar Rp 500 juta yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti
kerugian negara sebesar Rp 19, 83 milliar.
Putusan:
Putusan Tingkat Pertama. Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Selasa,
16 September 2008] memvonis Tengku Azmun Jaafar terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau perusahaan. Dengan kata lain, pemberian IUPHHK-HT pada ke-15 perusahaan
tersebut dianggap sebagai perbuatan korupsi. Majelis hakim menghukum
terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni 11, 5 tahun penjara dan
denda sebesar Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan serta diharuskan membayar
uang pengganti sebesar Rp 12,3 milliar.
Putusan Tingkat Banding. Azmun merasa tidak puas dengan keputusan hakim di tingkat pertama tersebut.
Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
DKI Jakarta. Dalam
putusan banding tanggal
6 Januari 2009, ternyata majelis hakim tingkat banding menganulir putusan
hakim di tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan JPU dalam
dakwaan primer.
Majelis Hakim PT DKI berpendapat, terdakwa justru terbukti melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana
didakwakan JPU dalam dakwaan subsider. Walaupun demikian, vonis hukuman
terdakwa malah bertambah yakni pidana penjara selama 16 tahun ditambah denda
500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Tambahan hukuman lainnya adalah
memerintahkan dilakukan perampasan aset dari 15 Perusahaan yang didapat dari
tindak pidana korupsi yang besarnya mencapai Rp 1, 208 triliun. Tambahan
hukuman ini merupakan terobosan penting dalam memerangi kejahatan korupsi di
bidang kehutanan.
Pengacara Azmun menyatakan akan mengajukan
kasasi ke
Mahkamah Agung.
Sumber berita/Referensi:
Keputusan Menteri
Kehutanan No: 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
Keputusan
Menteri Kehutanan No: 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Ijin Usaha
Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman Melalui Penawaran
Dalam Pelelangan
Lihat Kasus-kasus
lainnya........