| ||
|
|
||
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam [IUPHHK-HA]Definisi. Dulu namanya adalah HPH, sekarang dikenal dengan IUPHHK-HA. Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Sampai dengan tahun 2007 kemarin sudah ada 320 Unit IUPHHK-HA/HPH dengan luas hutan mencapai 27,5 juta HA. Jangka waktu. IUPHHK-HA ini diberikan dalam jangka waktu 55 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun oleh Menteri Kehutanan. Pejabat pemberi izin. IUPHHK-HA diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon izin. Izin tersebut diberikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota. Instansi Pemerintah. Selain Menteri Kehutanan sebagai pemberi izin, ada instansi pemerintah lain yang terlibat dalam pemberian izin:
Pemohon izin. Ada 4 kategori pemohon izin untuk mendapatkan IUPHHK-HA, yakni:
Areal hutan. Areal hutan yang dapat dimohonkan izin IUPHHK-HA adalah
Bentuk ijin. Ijin yang diberikan berupa: Bagi pemegang ijin IUPHHK-HA dimungkinkan mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan [IUPK] atau Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan [IUPJL] di areal kerjanya. Persyaratan Permohonan. Pada masa berlakunya PP No 34 tahun 2002, IUPHHK-HA didapatkan melalui penawaran dalam pelelangan. Mekanisme melalui pelelangan ini merubah mekanisme perijinan sebelumnya - ditetapkan dengan PP No. 6 tahun 1999 - yang mempunyai dua pilihan: pelelangan dan permohonan [khusus bagi kawasan HPH yang luasnya kurang dari 50.000 ha] Dengan berlakunya PP No 6 tahun 2007, mekanisme untuk mendapatkan IUPHHK-HA kembali lagi ke sistem permohonan. Sistem permohonan ini sama dengan saat pengusahaan hutan didasarkan pada UU No 5 tahun 1967 juncto PP 21 tahun 1970 juncto PP 18 tahun 1975 serta PP No 7 tahun 1990. Lihat lebih jelas pada Tabel Perbandingan Dalam hal IUPHHK-HA ini, berdasarkan aturan peralihan dalam Permenhut P.12/Menhut-II/2008, mekanisme pelelangan tetap diberlakukan kepada pemohon yang telah mendapat penetapan pemenang lelang. Begitu juga bagi pemohon yang telah mendapatkan WA [Working Area] dari Baplan berdasarkan SK MenhutBun No. 312/Kpts-II/1999 maka prosesnya mengikuti SK Menhutbun tersebut. Persyaratan untuk mendapatkannya terdiri dari dua jenis: administratif dan teknis. Persyaratan administratif terdiri dari:
Persyaratan teknis:
Alur Permohonan untuk mendapatkan IUPHHK-HA [Download]
Peraturan Perundang-undangan terkaitt. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam seluk beluk dan perolehan izin IUPHHK-HA bisa dilihat di sini
|