ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 
Izin Pemanfaatan Hutan

Menurut UU no 41 tahun 1999 jo PP 6 tahun 2007, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan yaitu hutan konservasi (kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional), kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Pada hutan produksi, pemanfaatan hutan wajib dilengkapi dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi beberapa jenis yakni:

  1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK),
  2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
  3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
  4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
  5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
  6. Izin Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

Selain izin yang disebutkan di atas, ada 2 jenis izin lain yang penting dibahas yakni Izin Pemanfaatan Kayu [IPK] serta Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan [IPPKH]

Ijin Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu

Sebelum menjalankan operasi usahanya, pemegang ijin usaha pemanfaatan kayu terlebih dahulu diwajibkan memiliki beberapa ijin:

  1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
  2. Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) --> sudah tidak berlaku
  3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
  4. Bagan Kerja