Pelelangan IUPHHK-HA
Pelelangan
IUPHHK pada hutan alam adalah cara untuk memperoleh IUPHHK pada hutan alam
melalui suatu penawaran terbuka. Penyelenggaraannya diumumkan secara luas
melalui media masa baik elektronik maupun media cetak, sehingga masyarakat luas
yang berminat dapat mengikutinya.
Dasar hukumnya adalah PP No 34 tahun 2002 jo. Permenhut P.15/Menhut-II/2004 jo Permenhut P.13/Menhut-II/2006
tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
Melalui Penawaran dalam Pelelangan.
Maksud pelelangan adalah untuk memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat
yang ingin memanfaatkan hutan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
pada hutan alam. Tujuan pelelangan adalah untuk mendapatkan penawar yang
profesional dan berkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam
pemanfaatan hutan secara lestari.
Status peserta pelelangan,
terdiri dari:
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma); atau
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Dokumen yang diperlukan peserta lelang:
[1] Persyaratan Administratif:
-
Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian koperasi/ Badan
Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma berserta perubahan-perubahannya;
-
Bergerak di bidang usaha kehutanan/
pertanian/ perkebunan;
-
Surat izin usaha dari instansi yang
berwenang;
-
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
-
Tidak dalam kondisi pailit;
-
Referensi Bank yang menyatakan
perusahaan mempunyai dana cukup tersedia dalam jumlah sesuai dengan
investasi akan ditanamkan;
-
Berdomisili atau bersedia membuka
kantor cabang di Propinsi dan atau Kabupaten/ Kota
[2] Persyaratan Teknis
Rencana pemanfaatan hutan, yang meliputi : 1) Keadaan umum areal hutan (letak dan luas); 2) Penataan batas areal kerja; 3) Identifikasi lapangan dan potensi tegakan; 4) Penataan areal kerja; dan 5) Pembukaan wilayah hutan
Pemanfaatan dan pembinaan hutan, yang meliputi: 1) Sistem silvikultur; 2) Luas tebangan dan realisasi penebangan; 3) Pemanfaatan hasil hutan kayu; 4) Pembinaan/ pemeliharaan tegakan; 5) Penanaman tanah kosong; 6) Perlindungan hutan.
Rencana pengembangan ekonomi, yang meliputi: 1) Kesempatan kerja; 2) Kemitraan dengan koperasi masyarakat setempat; 3) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); 4) Kelembagaan (Organisasi dan Personalia); 5) Rencana investasi sesuai PSAK 32; 6) Analisa ekonomi dan keuangan:
6.1) Biaya pemanfaatan hutan;
6.2) Sumber permodalan;
6.3) Proyeksi arus kas;
6.4) Proyeksi laba-rugi;
6.5) Analisis kelayakan ekonomis dan finansial;
6.6) Analisis kepekaan proyek; dan
6.7) Kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah.
Bagan Pelelangan IUPHHK-HA

|