| ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Analisis Dampak LingkunganSetiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL mulai dikenal secara formal sejak tahun 1986 dengan diberlakukannya PP 29/1986. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL inilah yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting akibat adanya suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada suatu kondisi lingkungan hidup. AMDAL dilakukan pada tahap perencanaan dan berkaitan dengan mekanisme perizinan suatu rencana usaha/kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu :
Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa yaitu orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai AMDAL merupakan sebuah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Proses penyusunan AMDAL memerlukan total waktu selama 150 hari terdiri dari 75 hari untuk proses penyusunan dan penilaian dokumen KA-ANDAL dan 75 hari untuk proses penyusunan dan penilaian dokumen ANDAL, RKP dan RPL. Kewajiban memiliki AMDAL bagi pemegang Ijin HPH Jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kriteria mengenai dampak besar dan penting ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting Dulu, Penilaian Amdal untuk kegiatan usaha di bidang kehutanan dilakukan oleh sebuah badan yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. Namun sekarang, penilaian AMDAL dipusatkan di tangan Kementrian negara lingkungan Hidup. Posisi Departemen Kehutanan akhirnya adalah salah satu anggota dari komisi penilai Amdal Pusat. Hubungannya Amdal dengan pengusahaan hutan ditemukan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 menyebutkan Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengusahaan hutan diwajibkan memilik AMDAL karena kegiatan tersebut menimbulkan gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, pengubahan bentang alam dan potensi konflik sosial. Adapun jenis kegiatan pengusahaan hutan khususnya kegiatan pemanfaatan kayu yang diwajibkan AMDAL berdasarkan lampiran pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 juncto Kepmen LH no. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah:
|