ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam [IUPHHK-Restorasi Ekosistem]

Definisi. Izin usaha ini merupakan izin usaha baru yang sebenarnya tidak dikenal oleh [peraturan yang berlaku waktu itu] PP No 34 Tahun 2002; awalnya hanya didasarkan SK Menhut No. 159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi serta Permenhut P.18/Menhut-II/2004 tentang Kriteria Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem. IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam ini mendapatkan pengakuan kuat setelah dikukuhkan dengan PP No.6 tahun 2007 dan Permenhut P.61/Menhut-II/2008 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan

IUPHHK Restorasi Ekosistem ini diberikan untuk membangun kawasan hutan yang memiliki ekosistem penting dan unik. Kegiatan usaha yang diizinkan adalah pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Izin usaha restorasi ekosistem diberikan pada suatu kawasan hutan dengan ketentuan:

  1. Hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;

  2. Diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

Uniknya, dalam IUPHHK-Restorasi Ekosistem ini, pemegang izin dapat pula diberikan izin usaha pemanfaatan hutan lainnya sekaligus seperti IUPK, IUPJL dan IUPHHBK, dalam hal kegiatan restorasi itu belum mencapai keseimbangan dan hanya diberikan pada BUMS [Badan Usaha Milik Swasta]. Padahal selain BUMS, ada 3 badan lain yang masuk kriteria pemegang izin, yakni Koperasi, BUMN dan BUMD.

Keunikan lainnya yang membedakan IUPHHK-Restorasi Ekosistem dengan IUPHHK lainnya adalah pada pemberi izin. IUPHHK-Restorasi Ekosistem ini diberikan oleh Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH. Peran KPH sangat penting karena pemegang izin IUPHHK-Restorasi Ekosistem dalam menyusun rencana kerja seluruh areal kerjanya didasarkan pada rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH [Kesatuan Pengelolaan Hutan]. Sementara IUPHHK lainnya [kecuali IUPHHK-HTR] harus didasarkan rekomendasi dari gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota serta tanpa melibatkan peran KPH.

Jangka waktu. IUPHHK Restorasi eksosistem ini diberikan dalam jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 35 tahun. Dan setelahnya tidak ada lagi perpanjangan izin. Evaluasi dilakukan oleh Menteri Kehutanan setiap 5 tahun sekali.

Prosedur Permohonan izin. IUPHHK-Restorasi Eksosistem dalam Hutan Alam pada awalnya diberikan dengan sistem pelelangan, tetapi sejak tahun 2007 beralih ke sistem permohonan dengan mengikuti prosedur yang sama untuk mendapatkan IUPHHK-HA

Lihat contoh SK Menteri Kehutanan atas pemberian izin IUPHHK-Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, yang dipandang sebagai pelopor konsep restorasi ekosistem di Indonesia.