Persyaratan administratif terdiri dari:
- Akte pendirian koperasi/badan usaha terutama yang bergerak di bidang
usaha kehutanan/pertanian/perkebunan
- Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
- NPWP [Nomor Pokok Wajib Pajak]
- Pernyataan bersedia membuka kantor cabang kantor di Provinsi atau
kabupaten/kota
- Rencana lokasi yang dimohon [dilampiri citra satelit resolusi 30 meter,
sumber yang jelas dan peta skala 1:100.000]
- Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota
serta pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bahwa
lokasi yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri
dengan peta lokasi
- Rekomendasi Gubernur sebagaimana disebut dalam huruf f di atas, yang
didasari analisis fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
dan Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan.
|