ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Pelelangan IUPHHK-HA

Pelelangan IUPHHK pada hutan alam adalah cara untuk memperoleh IUPHHK pada hutan alam melalui suatu penawaran terbuka. Penyelenggaraannya diumumkan secara luas melalui media masa baik elektronik maupun media cetak, sehingga masyarakat luas yang berminat dapat mengikutinya. Dasar hukumnya adalah PP No 34 tahun 2002 jo. Permenhut P.15/Menhut-II/2004 jo Permenhut P.13/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Melalui Penawaran dalam Pelelangan.

Maksud pelelangan adalah untuk memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Tujuan pelelangan adalah untuk mendapatkan penawar yang profesional dan berkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemanfaatan hutan secara lestari.

Status peserta pelelangan, terdiri dari:
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma); atau
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dokumen yang diperlukan peserta lelang: 

[1] Persyaratan Administratif:

  1. Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian koperasi/ Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma berserta perubahan-perubahannya;

  2. Bergerak di bidang usaha kehutanan/ pertanian/ perkebunan;

  3. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

  5. Tidak dalam kondisi pailit;

  6. Referensi Bank yang menyatakan perusahaan mempunyai dana cukup tersedia dalam jumlah sesuai dengan investasi akan ditanamkan;

  7. Berdomisili atau bersedia membuka kantor cabang di Propinsi dan atau Kabupaten/ Kota

[2] Persyaratan Teknis

  1. Rencana pemanfaatan hutan, yang meliputi :
    1) Keadaan umum areal hutan (letak dan luas);
    2) Penataan batas areal kerja;
    3) Identifikasi lapangan dan potensi tegakan;
    4) Penataan areal kerja; dan
    5) Pembukaan wilayah hutan

  2. Pemanfaatan dan pembinaan hutan, yang meliputi:
    1) Sistem silvikultur;
    2) Luas tebangan dan realisasi penebangan;
    3) Pemanfaatan hasil hutan kayu;
    4) Pembinaan/ pemeliharaan tegakan;
    5) Penanaman tanah kosong;
    6) Perlindungan hutan.

  3. Rencana pengembangan ekonomi, yang meliputi:
    1) Kesempatan kerja;
    2) Kemitraan dengan koperasi masyarakat setempat;
    3) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
    4) Kelembagaan (Organisasi dan Personalia);
    5) Rencana investasi sesuai PSAK 32;
    6) Analisa ekonomi dan keuangan:
        6.1)  Biaya pemanfaatan hutan;
        6.2)  Sumber permodalan;
        6.3)  Proyeksi arus kas;
        6.4)  Proyeksi laba-rugi;
        6.5)  Analisis kelayakan ekonomis dan finansial;
        6.6)  Analisis kepekaan proyek; dan
        6.7)  Kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah.

Bagan Pelelangan IUPHHK-HA