ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

The Paradox of Expected Punishment: Legal and Economic Factors Determining Success and Failure in the Fight against Organized Crime

Hasil sebuah studi memperlihatkan penegakkan hukum yang tidak disertai dengan mekanisme Asset Forfeiture/Penyitaan Aset, malah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya praktek korupsi di kalangan pejabat publik. Hal tersebut terjadi karena Organisasi kejahatan akan mengompensasikan makin kuatnya penegakkan hukum dengan melakukan lebih sering penyuapan atau bahkan mencari pengaruh di kalangan pejabat publik. Kondisi paradok terjadi: makin banyak anggota organisasi kejahatan yang masuk penjara, namun pada saat yang sama kejahatan tetap berjalan dan korupsi di kalangan pejabat publik juga tetap tinggi.

Tanpa adanya sebuah mekanisme penyitaan aset yang efektif, maka penangkapan fisik penjahat menjadi seolah tidak berguna. Padahal, selama ini proses penegakkan hukum seringkali hanya mementingkan ditangkap fisiknya seorang penjahat daripada menyita aset hasil kejahatannya [proceed of crime]. Karena itu, dalam kesimpulannya, studi itu menyarankan agar keberhasilan penegakkan hukum tidak lagi didasarkan pada seberapa banyak penjahat ditangkap secara fisik. Tetapi memberikan perhatian lebih pada usaha merusak "proses produksi kejahatan" dengan cara melakukan penyitaan, yang dengan cara demikian diharapkan dapat menurunkan jumlah uang untuk mengkorupsi pejabat publik dengan tujuan untuk melemahkan institusi negara.

Studi yang dilakukan selama 14 tahun dan mencermati 107 negara yang telah meratifikasi Palermo Convention [United Nations’ Convention against Transnational Organized Crime] ini ditulis oleh Edgardo Buscaglia dan diterbitkan di Review of Law & Economics: Vol. 4 : Iss. 1, Article 14.

Baca abstrak studi....

Download di SSRN...

Info lain di ILEA