Standar Audit Nasional
-
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara
Sebagai isyarat mengikuti perkembangan teori pemeriksaan, dinamika
masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta
kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah, pada awal tahun 2007,
BPK menyempurnakan standar audit
pemerintahan (SAP) 1995 menjadi 'Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau
disingkat dengan ‘SPKN’.
Revisi terhadap SAP 1995
sendiri sudah diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta
Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, dimana BPK dalam melakukan pemeriksaan harus mendasarkan
diri pada standar pemeriksaaan yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
selengkapnya....
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Kode Etik Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang
berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa
selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas BPK. Kode etik tersebut memuat mekanisme penegakan kode etik
dan jenis sanksi. Untuk menegakkan kode etik dimaksud dibentuk Majelis
Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK
serta unsur profesi dan akademisi.
selengkapnya....
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
UU No 15 Tahun 2006 merupakan revisi terhadap UU No. 5 tahun 1973.
Revisi itu didorong karena adanya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan
BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.
Beberapa isu penting dalam UU No 15 tahun 2006 adalah : [1] Sistem
pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain
yang menjadi anggota organisasi badan pemeriksa keuangan sedunia yang
ditunjuk oleh BPK atas pertimbangan DPR; [2] pemilihan Anggota Badan
Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden; [3] Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu lembaga negara pemeriksa
keuangan negara memiliki perwakilan di setiap provinsi.
selengkapnya...
|
Standar Audit Internasional
-
The WGEA [Working Group on Environmental Auditing] of
INTOSAI
[International Organization of Supreme Audit Institutions]
The Working Group on Environmental Auditing (WGEA)
berada dibawah organisasi internasional badan Pengawas Keuangan atau INTOSAI
[Internayional Organization of Supreme
Audit Institutions]. WGEA ini merupakan salah satu dari banyak gugus tugas
yang ada di bawah INTOSAI yang mewadahi berbagai macam isu seperti AUDIT IT,
Hutang Publik, dll. WGEA diinisiasi dan dibentuk pada saat Kongres INCOSAI
[International Congress of Supreme Audit Institutions] ke-14 yang diadakan
di Washington D.C. pada bulan Oktober 1992. Tujuan dari adanya gugus tugas
audit lingkungan ini adalah untuk meningkatkan kewenangan audit dan
alat-alat audit ke dalam wilayah kebijakan perlindungan lingkungan hidup.
Gugus Tugas audit Lingkungan ini juga menaruh perhatian besar pada kerja
sama audit antar badan pengawas keuangan yang melewati garis yurisdiksi
negara.
Gugus Tugas Lingkungan INTOSAI telah menghasilkan berbagai publikasi dan
panduan terkait audit lingkungan.
Publikasi lengkap bisa dilihat di web
WGEA. Di bawah ini adalah contohnya:
Auditing Biodiversity: Guidance for Supreme Audit Institutions [2007]
Guidance on Conducting Audits of Activities with an Environmental
Perspective [2001]
The Audit of International Environmental Accords [2001]
- ASOSAI [Asian Organization of Supreme Audit Institutions] Guidelines for
Dealing with Fraud and Corruption
Panduan untuk menghadapi kejahatan dan korupsi ini disepakati oleh
ASOSAI pada 20 Oktober 2003 dan pada saat Rapat Umum ke-9 ASOSAI pada 22 Oktoberr 2003.
...Dalam panduan ASOSAI ini terdapat 30 spesifik panduan audit
untuk mengaudit kejahatan dan korupsi. Tiap-tiap panduan berkesesuaian
dengan standar audit yang dibuat oleh INTOSAI. Dalam panduan ini pula
disertakan satu bab untuk membahas tentang pengertian kejahatan dan korupsi
oleh para audit dari anggota ASOSAI...
Baca panduan di
ASOSAI website
|