| Mutual Legal Assistance |
|
Mutual Legal Assistance atan Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan mekanisme
pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam
pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas [penegak
hukum] dari satu negara ke otoritas [penegak hukum] di negara lain, sebagai
respons atas permintaan bantuan. Frase "timbal balik" mengindikasikan bahwa
bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan akan ada timbal balik
bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik
tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.
Ketika satu negara melayangkan permintaan ke negara lain dalam rangka pembekuan
aset, atau mendapatkan bukti untuk penuntutan atau perintah pembekuan dan
penyitaan, maka surat formal permintaan bantuan hukum harus terlebih dahulu
disiapkan yang berisi daftar pertanyaan atau tindakan yang akan dilakukan, dan
lau dikirimkan ke institusi berwenang ke negara tempat di mana permintaan
diajukan.
Supaya bantuan hukum timbal balik itu berjalan efektif dalam hal pelacakan,
pembekuan, penyitaan, konfiskasi dan pengembalian aset seyogyanya hal tersebut
didaarkan Konvensi atau perjanjian internasional yang memungkinkan terjadinya
bantuan hukum timbal balik. Untuk maksud ini, dorongan pada negara agar
mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan/atau melakukan perjanjian regional
atau bilateral.
|
| Peraturan/Perjanjian MLA |
- UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters
The UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters ini diadopsi
oleh Sidang Umum PBB dengan Resolution 45/117 pada 14 Desember 1990.
Perjanjian ini adalah satu-satunya payung hukum internasional dalam masalan
bantuan hukum timbal balik.
Selengkapnya di
unodc.......
- ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters, Kuala Lumpur, 29
Nopember 2004
Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat regional mencakup
negara-negara anggota ASEAN yang mengatur mengenai bantuan Hukum Timbal
Balik di antara negara-negara ASEAN.
Indonesia meratifikasi perjanjian regional ini dengan
UU No.15/2008.
selengkapnya ASEAN....
-
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana
download di sini....
-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana)
download
di sini....
|
| Perjanjian Bilateral MLA |
|
Sampai saat ini, Indonesia baru melakukan empat perjanjian bilateral dalam hal
bantuan hukum timbal balik ini, yakni dengan
Australia,
China, Republik
Korea dan
Hongkong |
| Institusi Pelaksana
|
- Direktur Hukum Internasional, Direktorat Hukum Internasional, Direktorat
Jenderal Hukum Administrasi Umum,
Departmen Hukum dan HAM Indonesia
- Attorney General of Malaysia c/oo
International Affairs Division Attorney General’s Chambers
- Assistant Secretary, Mutual Assistance and Extradition Branch,
International Crime Cooperation Division, Australia's
Attorney-General’s Department
|
|