|
Prinsip PEPs pertama kali muncul ke permukaan sebagai respon adanya skandal
kasus Ferdinand Marcos dan isterinya yang menyimpan uang hasil korupsi di
bank-bank Swiss. Kenyataan uang yang disimpan itu merupakan uang haram, telah
menghancurkan reputasi bank-bank swiss. Dampaknya adalah mereka, komunitas
bank-bank di Swiss, mulai memperhatikan dan membuat daftar orang-orang yang
secara politik kuat dan penting di Negara-negara asing, baik dia sudah menjadi
nasabah maupun belum. Penggunaan prinsip PEPs makin menguat sejalan dengan lahirnya "Uniting and
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and
Obstruct Terrorism [USA Patriot Act]" Oktober 2001 di Amerika Serikat. PEPs dipakai sebagai instrument untuk mencegah
resiko bagi lembaga keuangan akibat berhubungan dengan orang-orang yang secara
politik kuat yang bisa membawa kehancuran reputasi atau sebaliknya menaikkan
reputasi lembaga keuangan.
PEP sendiri bukanlah sebuah daftar yang dengan otomatis menduga seseorang
sebagai orang jahat. PEP merupakan salah satu cara dalam manajemen resiko untuk
menimalisir resiko yang mungkin terjadi jika sebuah institusi [keuangan]
melakukan kontak dengan PEPs tersebut.
Definisi PEPs
Dalam 40 rekomendasi awal dari FATF yang dibuat pada tahun 1996, Prinsip PEPs
belumlah dikenal. Prinsip PEPs ini baru muncul pada revisi 40 rekomendasi FATF
pada tahun 2003 dengan definisi:
“individuals who are or have been entrusted with prominent publik
functions in a foreign country, for example Heads of State or of government,
senior politicians, senior government, judicial or military officials,
senior executives of state owned corporations, important political party
officials. Business relationships with family members or close associates of
PEPs involve reputational risks similar to those with PEPs themselves. The
definition is not intended to cover middle ranking or more junior
individuals in the foregoing categories”.
Semua definisi tentang PEPs yang dipakai hampir di semua lembaga keuangan di
dunia didasarkan pada definisi yang dibuat oleh FATF di atas.
Definisi PEPs itu muncul sebagai penjelasan dari Rekomendasi Keenam FATF,
yang mewajibkan institusi keuangan ketika berhubungan dengan PEPs selain
melakukan proses due diligence biasa juga diharuskan: [1] mempunyai suatu sistem
management resiko yang tepat untuk menentukan seseorang sebagai PEPs atau bukan;
serta [2] mengharuskan adanya persetujuan dari manager senior sebelum dilakukan
hubungan bisnis dengan orang yang masuk dalam kategori PEPs.
a. Bukan sekedar politisi biasa
Definisi di atas menyebutkan bukan hanya dan sembarang politisi yang bisa
masuk dalam kategori PEPs ini. Politisi yang bisa dimasukkan dalam kategori PEPs
ini adalah politisi senior [dalam jabatan] dan berpengaruh, baik sedang menjabat
ataupun sudah pensiun, seperti presiden/PM, pejabat teras pemerintahan [menteri,
dirjen, bupati, gubernur,dll], politisi senior [anggota DPR. DPD, dll], pejabat
militer dan pengadilan [hakim, kepala staf angkatan, jaksa agung, dll], pejabat
BUMN, dan anggota partai terpandang.
Memang ada kekaburan batas dimana seseorang dipandang sebagai pejabat senior
atau batas mana dipandang sebagai pejabat menengah dan junior. Apalagi jika
dihubungkan dengan kategori berpengaruh atau tidak. The Wolfberg Group mencoba
menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan pejabat senior dan berpengaruh itu
dengan menyatakan bahwa kategori tersebut harus diartikan kepada seseorang yang
jabatannya sekarang atau dulu [sudah pensiun] dapat menarik publisitas melewati
batas negara yang bersangkutan dan keadaan keuangannya bisa berhubungan dengan
kepentingan publik.
FATF sendiri hanya menginginkan pejabat senior saja yang masuk dalam kategori
PEP’s ini. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa penelusuran kasus
pencucian uang bukanlah perkara yang mudah dan memerlukan pengalokasian sumber
daya, baik uang, waktu dan orang, yang banyak. Apalagi misalnya jika sebuah
institusi keuangan harus memiliki daftar semua pejabat menengah dan junior dari
Negara-negara berkembang, misalnya, tentu itu akan jadi beban berat administrasi.
Karena itulah proses penapisan perlu dilakukan.
b. Tidak lagi menyangkut orang asing
Sesuai dengan definisi di atas, pejabat atau politisi atau kerabat atau
relasi yang bisa dimasukkan sebagai PEPs haruslah berasal dari negeri asing dan
bukannya pejabat/politisi/kerabat/relasi dari negeri domestic tempat dimana
lembaga keuangan berasal. Hal ini didasari oleh satu premis bahwa para PEPs ini
kecil kemungkinannya menyimpan uangnya di dalam negeri. Demi alasan keamanan,
biasanya mereka menyimpan dana tersebut di luar negeri, dimana pengetahuan
tentang asal-usul pejabat atau dana itu sedikit diketahui. Dalam kenyataannya
pun demikian, banyak pejabat publik menyimpan dananya di lembaga keuangan luar
negeri, entah demi alasan keamanan, gengsi atau motif lainnya.
Dalam perkembangannya, PEPs tidak hanya mengenai pejabat/politisi/kerabat/relasi
yang berada di luar negeri atau berasal dari negeri asing, FATF telah meminta
negara-negara anggota untuk memperluas interpretasi Rekomendasi Keenam tersebut
di atas bagi pejabat domestik di dalam negeri.
c. Tidak hanya politisi
Definisi di atas juga menyebutkan bahwa melakukan hubungan bisnis dengan
keluarga atau relasi dekat PEPs sama beresikonya dengan melakukan hubungan
bisnis langsung dengan PEPs sendiri. Ini menyebabkan relasi dan kerabat dekat
PEPs masuk juga dalam ketegori PEPs.
Sampai sejauh mana kerabat dekat PEPs bisa dimasukkan sebagai PEPs? Belum ada
keseragaman dalam hal pengaturannya. Tetapi sebagai best practice di kalangan
institusi keuangan , anggota keluarga yang bisa dimasukkan dalam kategori PEPs
ini antara lain adalah pasangan [isteri/suami], anak, orangtua, kakak-adik,
menantu, dan bahkan paman/bibi.
Pengertian relasi dekat dibagi dalam dua kategori: relasi bisnis dan
penasehat/staf ahli/konsultan dari PEPs. Pengertian yang terakhir ini dapat juga
dikenakan pada seseorang yang secara jelas mendapatkan keuntungan dari
kedekatannya dengan PEPs ini.
Selain “orang”, perhatian terhadap kejahatan pencucian uang juga diarahkan
pada “perusahaan”. Begitu juga berkenaan dengan PEPs ini. Kategori PEPs juga
memasukkan perusahaan swasta atau yayasan yang dimiliki atau sebagian dimiliki,
baik langsung atau tidak langsung, oleh PEPs. FATF sendiri menaruh perhatian
besar pada bentuk yayasan, yang biasanya dipakai untuk menyembunyikan asal-usul
keuangan PEPs.
|