ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 
Politically Exposed Persons [PEPs]

Prinsip PEPs pertama kali muncul ke permukaan sebagai respon adanya skandal kasus Ferdinand Marcos dan isterinya yang menyimpan uang hasil korupsi di bank-bank Swiss. Kenyataan uang yang disimpan itu merupakan uang haram, telah menghancurkan reputasi bank-bank swiss. Dampaknya adalah mereka, komunitas bank-bank di Swiss, mulai memperhatikan dan membuat daftar orang-orang yang secara politik kuat dan penting di Negara-negara asing, baik dia sudah menjadi nasabah maupun belum.

Penggunaan prinsip PEPs makin menguat sejalan dengan lahirnya "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism [USA Patriot Act]" Oktober 2001 di Amerika Serikat. PEPs dipakai sebagai instrument untuk mencegah resiko bagi lembaga keuangan akibat berhubungan dengan orang-orang yang secara politik kuat yang bisa membawa kehancuran reputasi atau sebaliknya menaikkan reputasi lembaga keuangan.

PEP sendiri bukanlah sebuah daftar yang dengan otomatis menduga seseorang sebagai orang jahat. PEP merupakan salah satu cara dalam manajemen resiko untuk menimalisir resiko yang mungkin terjadi jika sebuah institusi [keuangan] melakukan kontak dengan PEPs tersebut.

Definisi PEPs

Dalam 40 rekomendasi awal dari FATF yang dibuat pada tahun 1996, Prinsip PEPs belumlah dikenal. Prinsip PEPs ini baru muncul pada revisi 40 rekomendasi FATF pada tahun 2003 dengan definisi:

“individuals who are or have been entrusted with prominent publik functions in a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials. Business relationships with family members or close associates of PEPs involve reputational risks similar to those with PEPs themselves. The definition is not intended to cover middle ranking or more junior individuals in the foregoing categories”.

Semua definisi tentang PEPs yang dipakai hampir di semua lembaga keuangan di dunia didasarkan pada definisi yang dibuat oleh FATF di atas.

Definisi PEPs itu muncul sebagai penjelasan dari Rekomendasi Keenam FATF, yang mewajibkan institusi keuangan ketika berhubungan dengan PEPs selain melakukan proses due diligence biasa juga diharuskan: [1] mempunyai suatu sistem management resiko yang tepat untuk menentukan seseorang sebagai PEPs atau bukan; serta [2] mengharuskan adanya persetujuan dari manager senior sebelum dilakukan hubungan bisnis dengan orang yang masuk dalam kategori PEPs.

Lihat bagaimana regulator keuangan di Amerika Serikat mendefinisikan PEPs?

 

The Banco Central del Uruguay atau Bank Sentral Uruguay telah secara publik menerbitkan daftar resmi Politically Exposed Persons (PEPs) domestik mereka.

Bank Sentral Uruguay memakai definisi PEPs yang luas - dengan memasukkan individu yang tidak masuk dalam kategori senior dan karenanya definisinya berbeda jauh dengan yang diminta oleh FATF.

a. Bukan sekedar politisi biasa

Definisi di atas menyebutkan bukan hanya dan sembarang politisi yang bisa masuk dalam kategori PEPs ini. Politisi yang bisa dimasukkan dalam kategori PEPs ini adalah politisi senior [dalam jabatan] dan berpengaruh, baik sedang menjabat ataupun sudah pensiun, seperti presiden/PM, pejabat teras pemerintahan [menteri, dirjen, bupati, gubernur,dll], politisi senior [anggota DPR. DPD, dll], pejabat militer dan pengadilan [hakim, kepala staf angkatan, jaksa agung, dll], pejabat BUMN, dan anggota partai terpandang.

Memang ada kekaburan batas dimana seseorang dipandang sebagai pejabat senior atau batas mana dipandang sebagai pejabat menengah dan junior. Apalagi jika dihubungkan dengan kategori berpengaruh atau tidak. The Wolfberg Group mencoba menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan pejabat senior dan berpengaruh itu dengan menyatakan bahwa kategori tersebut harus diartikan kepada seseorang yang jabatannya sekarang atau dulu [sudah pensiun] dapat menarik publisitas melewati batas negara yang bersangkutan dan keadaan keuangannya bisa berhubungan dengan kepentingan publik.

FATF sendiri hanya menginginkan pejabat senior saja yang masuk dalam kategori PEP’s ini. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa penelusuran kasus pencucian uang bukanlah perkara yang mudah dan memerlukan pengalokasian sumber daya, baik uang, waktu dan orang, yang banyak. Apalagi misalnya jika sebuah institusi keuangan harus memiliki daftar semua pejabat menengah dan junior dari Negara-negara berkembang, misalnya, tentu itu akan jadi beban berat administrasi. Karena itulah proses penapisan perlu dilakukan.

b. Tidak lagi menyangkut orang asing

Sesuai dengan definisi di atas, pejabat atau politisi atau kerabat atau relasi yang bisa dimasukkan sebagai PEPs haruslah berasal dari negeri asing dan bukannya pejabat/politisi/kerabat/relasi dari negeri domestic tempat dimana lembaga keuangan berasal. Hal ini didasari oleh satu premis bahwa para PEPs ini kecil kemungkinannya menyimpan uangnya di dalam negeri. Demi alasan keamanan, biasanya mereka menyimpan dana tersebut di luar negeri, dimana pengetahuan tentang asal-usul pejabat atau dana itu sedikit diketahui. Dalam kenyataannya pun demikian, banyak pejabat publik menyimpan dananya di lembaga keuangan luar negeri, entah demi alasan keamanan, gengsi atau motif lainnya.

Dalam perkembangannya, PEPs tidak hanya mengenai pejabat/politisi/kerabat/relasi yang berada di luar negeri atau berasal dari negeri asing, FATF telah meminta negara-negara anggota untuk memperluas interpretasi Rekomendasi Keenam tersebut di atas bagi pejabat domestik di dalam negeri.

c. Tidak hanya politisi

Definisi di atas juga menyebutkan bahwa melakukan hubungan bisnis dengan keluarga atau relasi dekat PEPs sama beresikonya dengan melakukan hubungan bisnis langsung dengan PEPs sendiri. Ini menyebabkan relasi dan kerabat dekat PEPs masuk juga dalam ketegori PEPs.

Sampai sejauh mana kerabat dekat PEPs bisa dimasukkan sebagai PEPs? Belum ada keseragaman dalam hal pengaturannya. Tetapi sebagai best practice di kalangan institusi keuangan , anggota keluarga yang bisa dimasukkan dalam kategori PEPs ini antara lain adalah pasangan [isteri/suami], anak, orangtua, kakak-adik, menantu, dan bahkan paman/bibi.

Pengertian relasi dekat dibagi dalam dua kategori: relasi bisnis dan penasehat/staf ahli/konsultan dari PEPs. Pengertian yang terakhir ini dapat juga dikenakan pada seseorang yang secara jelas mendapatkan keuntungan dari kedekatannya dengan PEPs ini.

Selain “orang”, perhatian terhadap kejahatan pencucian uang juga diarahkan pada “perusahaan”. Begitu juga berkenaan dengan PEPs ini. Kategori PEPs juga memasukkan perusahaan swasta atau yayasan yang dimiliki atau sebagian dimiliki, baik langsung atau tidak langsung, oleh PEPs. FATF sendiri menaruh perhatian besar pada bentuk yayasan, yang biasanya dipakai untuk menyembunyikan asal-usul keuangan PEPs.

 

Kembali ke Kepatuhan Perbankan.......