| ||
|
|
||
Pelelangan IUPHHK-HTPelelangan IUPHHK pada hutan alam adalah cara untuk memperoleh IUPHHK pada hutan tanaman melalui suatu penawaran terbuka. Penyelenggaraannya diumumkan secara luas melalui media masa baik elektronik maupun media cetak, sehingga masyarakat luas yang berminat dapat mengikutinya. Dasar hukumnya adalah PP no 34 tahun 2002 jo Permenhut P.05/Menhut-II/2004 jo Permenhut P.10/Menhut-II/2006 jo Permenhut P.12/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran dalam Pelelangan. Maksud pelelangan adalah untuk memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Tujuan pelelangan adalah untuk mendapatkan penawar yang profesional dan berkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemanfaatan hutan secara lestari. Status peserta pelelangan, terdiri dari: a. Perorangan; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma); atau d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dokumen yang diperlukan peserta lelang: [1] Persyaratan Administratif: Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian koperasi/ Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma berserta perubahan-perubahannya; Bergerak di bidang usaha kehutanan/ pertanian/ perkebunan; Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Tidak dalam kondisi pailit; Referensi Bank yang menyatakan perusahaan mempunyai dana cukup tersedia dalam jumlah sesuai dengan investasi akan ditanamkan; Berdomisili atau bersedia membuka kantor cabang di Propinsi dan atau Kabupaten/ Kota [2] Persyaratan Teknis 1. Keadaan umum areal hutan yang meliputi: 1) Aspek biofisik : letak dan luas, topografi lapangan, jenis tanah, geologi, hidrologi, aksesibilitas, pembukaan wilayah dan infrastruktur yang ada, serta sarana dan prasarana lainnya; 2) Aspek social, budaya dan ekonomi masyarakat setempat : data penduduk, keterkaitan tenaga kerja, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), multiplier effect hutan tanaman, sarana social, sarana ekonomi dan lembaga-lembaga social, budaya dan ekonomi yang ada serta dampaknya terhadap hutan tanaman; 3)Aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2. Perencanaan Pembangunan HUtan Tanaman : 1) Rencana Pembangunan wilayah dan sejarah calon lokasi hutan tanaman; 2) Penataan batas areal kerja; 3) Pembagian blok/petak pemanfaatan hutan (compartement) 4) Rencana tanaman dan penetapan silvikultur, pemilihan jenis tanaman; 5) Pengaturan hasil hutan; 6) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan pengembangan pola kemitraan; 7) Kegiatan pendukung, dan lain-lain 3. Kelayakan Finansial dan Analisa Manfaat Sosial Ekonomi: 1)Analisa biaya dan manfaat sosial (social cost benefit analysis ), untuk mengetahui layak tidaknya usaha hutan tanaman dilaksanakan, baik dari nilai ekonomi maupun nilai financial dan nilai social-budaya, serta nilai ekologis; 2) Kelayakan finansial dan ekonomi, proyeksi pendapatan sumber dan penggunaan dana, jadwal penarikan dan pengembalian pinjaman, proyeksi laba-rugi, proyeksi arus kas, analisis kelayakan dan analisis kepekaan; 3) Analisis manfaat sosial ekonomi: perluasan lapangan kerja, perputaran perekonomian (multiplier effect ), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah. 4. Prospek pasar meliputi: 1) keterkaitan dengan industri pengolahan hasil hutan; 2) Analisa bisnis hasil hutan dan pemasarannya; 3) Strategi pemasaran produk-produk hasil hutan; 4) Produk-produk hasil hutan untuk memenuhi keperluan dalam negeri dan untuk ekspor. Alur Pelelangan IUPHHK-HT. Di bawah adalah alur pelelangan IUPHHK-HT.
|