Bhs.Indonesia print view

Home » Forest Indicators » Forest Business » Permit » Permit HTI

This project ended in November 2009. This website was last updated in June 2010. We have kept the website available for our readers' convenience. For information on CIFOR's current research, please click here.

Persyaratan administratif terdiri dari:

  1. Akte pendirian koperasi/badan usaha terutama yang bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan
  2. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
  3. NPWP [Nomor Pokok Wajib Pajak]
  4. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang kantor di Provinsi atau kabupaten/kota
  5. Rencana lokasi yang dimohon [dilampiri citra satelit resolusi 30 meter, sumber yang jelas dan peta skala 1:100.000]
  6. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota serta pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bahwa lokasi yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri dengan peta lokasi
  7. Rekomendasi Gubernur sebagaimana disebut dalam huruf f di atas, yang didasari analisis fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan.