Another, even more significant, indicator of the damage caused by last year’s fires is that they gave Indonesia the dubious status as the world’s third largest emitter of CO2 behind only the United States and China. Frances Seymour, the director general of the Bogor-based Center for International Forest Research, (CIFOR), told the Report that such levels of CO2 would basically wipeout any gains being made from the Kyoto Protocol. “From a political perspective it is important for them to be seen taking this problem seriously. This is a great opportunity for Indonesia to say we have the right policy framework in place but we need the funding forimplementation,” Seymour said. While she thinks that it won’t be possible to have a whole new regime in place by December, she maintains that Indonesia can make some concrete moves in the near term to show that it is determined to tackle the problem.

You will hear similar stories across rural Indonesia. Most date from the Soeharto era, and nowadays the authorities seldom adopt such a heavy-handed approach to law enforcement. However, forest laws still discriminate against the poor, in Indonesia and many other countries. This is one of the key findings of a report published by the Bogor-based Center for International Forestry Research (CIFOR).

Another, even more significant, indicator of the damage caused by last year’s fires is that they gave Indonesia the dubious status as the world’s third largest emitter of CO2 behind only the United States and China. Frances Seymour, the director general of the Bogor-based Center for International Forest Research, (CIFOR), told the Report that such levels of CO2 would basically
wipeout any gains being made from the Kyoto Protocol.

Bila dikelola dengan prinsip konservasi yang baik dan terarah, hutan produksi pasca pemanenan sebenarnya dapat melindungi satwa liar, demikian sebuah studi yang dibukukan dengan judul "Hutan Pasca Pemanenan: Melindungi Satwa Liar Dalam Kegiatan Produksi di Kalimantan". Dalam ringkasan eksekutif penelitian itu disebutkan bahwa deforestasi, degradasi hutan, dan perburuan memberikan dampak yang semakin meningkat dan mengancam berbagai spesies satwa liar di Kalimantan. Pemerintah Indonesia, telah berupaya sekuat mungkin untuk mengendalikan permasalahan dimaksud. Upaya itu, diwujudkan dalam serangkaian peraturan dan perundangan serta kesepakatan internasional mengenai hidupan liar. Namun, meskipun tindakan yang nyata dirasakan sangat mendesak, pencapaian tujuan konservasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Buku yang ditulis Erich Meijaard, seorang pakar ekologi senior dari "The Nature Conservancy" dan beberapa pakar konservasi lainnya itu, kemarin, dibedah dalam diskusi yang dipandu Kapuslitbang Hutan dan Konservasi Alam Dephut, Anwar Purwotodi di Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Jl Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar).
The same article appeared in Republika daily

When trees in a forest area are cut down, the assumption is that wildlife will be affected leading to a decrease in population. In reality that’s not always the case, though in many cases it’s true. This book presents comprehensive reviews about logging activities and their impact on wildlife based on years of research (since 1993) in Malinau district, East Kalimantan

When trees in a forest area are cut down, the assumption is that wildlife will be affected leading to a decrease in population. In reality that’s not always the case, though in many cases it’s true. This book presents comprehensive reviews about logging activities and their impact on wildlife based on years of research (since 1993) in Malinau district, East Kalimantan.

Pada awal pemerintahannya, Yudhoyono dan Departemen Kehutanan (Dephut) menempatkan pemberantasan pembalakan hutan sebagai salah satu prioritas utama kebijakan di bidang kehutanan. Sayang, komitmen Yudhoyono itu tidak didukung oleh aparat penegak hukum. Sehingga, yang terjadi laju deforestasi justru terus mengalami peningkatan, mencapai 2,8 juta hektar per tahun, tercepat di dunia. Ini lebih parah dari era Soeharto yang hanya 1,7 juta hektar per tahun. Kalangan kalangan LSM sendiri yakin, angkanya jauh lebih besar dari 2,8 juta hektar. Penebangan liar bukan hanya terjadi di lokasi bekas areal tebangan hak pengusahaan hutan (HPH), tetapi sudah menjarah ke hampir semua kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Menurut Center for International Forestry Research (CIFOR), epidemi pembalakan hutan juga sulit diberantas karena didukung penyokong dana (cukong) yang beroperasi seperti institusi kejahatan terorganisasi dan sindikat internasional yang tak jarang didukung institusi pemerintahan sejumlah negara.