Kasus Posisi Sarjan Tahir
Identitas:
Nama: Sarjan Tahir, SE., MM
Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 9
Januari 1965
Jabatan: Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat di Komisi IV [asal pemilihan
Sumsel 2]
No. Anggota: 084
Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Alamat: Kompleks Poligon Bukit Sejahtera Blok CW 10, RT 14, Kelurahan Karang
Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang
Perkembangan Kasus:
Sarjan Tahir diduga menerima suap atas perannya dalam memuluskan langkah
pengalihfungsiaan lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang
dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare
diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang
disuapkan sebesar Rp 10 Milliar.
Sarjan Tahir telah ditangkap KPK pada tanggal 2 Mei 2008, sedangkan
penetapan sebagai tersangka sendiri sudah dilakukan pada 27 Februari 2008.
Sama seperti pada kasus
Azirwan dan Al
Amin Nur Nasution, pengalihfungsian hutan bakau jadi pelabuhan itu sendiri
adalah sah, terbukti dengan sudah adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan
pada 14 Agustus 2007.
Kolega Sarjan Tahir di Komisi IV juga sudah ada yang ditetapkan sebagai
tersangka yakni, mantan
Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Emir Faisal. Selain itu, Al Amin Nur Nasution,
yang sedang menjalani persidangan dalam kasus Bintan, juga diseret sebagai
tersangka dalam kasus pengalihfungsian hutan di Banyuasin ini.
Pihak penyuap dalam kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh
KPK. Selain bahwa sudah ada tersangka lain bernama Chandra Antonio Tan,
pemilik PT Chandratex yang merupakan pengembang pembangunan Pelabuhan
Api-Api.
KPK akan menjerat Sarjan Tahir dengan pasal tentang gratifikasi, yakni
Pasal 11 [...pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....] atau Pasal 12A
atau Pasal 12C [..pengembalian gratifikasi pada KPK dengan tenggat 30
hari setelah menerima gratifikasi...] UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana
diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Proses Pengadilan:
Dalam surat dakwaannya, JPU KPK mendakwa terdakwa Sarjan Tahir dengan
dakwaan berlapis, Dakwaan primer dan Dakwaan Sekunder. Terdakwa telah
menerima suap sedikitnya Rp5 miliar dalam proses alih fungsi hutan lindung
Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung
Apiapi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1
miliar.
Dakwaan Primer: JPU mendakwa Sarjan Tahir melakukan tindakan korupsi
berupa menerima suap yang karenanya melanggar Pasal 12 huruf a UU nomor 31
tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Dakwaan Sekunder: Sarjan didakwa dengan Pasal 11 UU No 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001
jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP
Sumber:
Bersama Kita Bisa Korupsi
Sarjan Taher, Tersangka Kasus Suap Alih Fungsi Hutan
KPK forestry inquiry heats up
Sarjan Taher Kembalikan Rp 260 Juta ke KPK
|