In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Kasus Posisi Sarjan Tahir

Identitas:

Nama: Sarjan Tahir, SE., MM

Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 9 Januari 1965

Jabatan: Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat di Komisi IV [asal pemilihan Sumsel 2]

No. Anggota: 084

Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Alamat: Kompleks Poligon Bukit Sejahtera Blok CW 10, RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang

Perkembangan Kasus:

Sarjan Tahir diduga menerima suap atas perannya dalam memuluskan langkah pengalihfungsiaan lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang disuapkan sebesar Rp 10 Milliar.

Sarjan Tahir telah ditangkap KPK pada tanggal 2 Mei 2008, sedangkan penetapan sebagai tersangka sendiri sudah dilakukan pada 27 Februari 2008.

Sama seperti pada kasus Azirwan dan Al Amin Nur Nasution, pengalihfungsian hutan bakau jadi pelabuhan itu sendiri adalah sah, terbukti dengan sudah adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan pada 14 Agustus 2007.

Kolega Sarjan Tahir di Komisi IV juga sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Emir Faisal. Selain itu, Al Amin Nur Nasution, yang sedang menjalani persidangan dalam kasus Bintan, juga diseret sebagai tersangka dalam kasus pengalihfungsian hutan di Banyuasin ini.

Pihak penyuap dalam kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. Selain bahwa sudah ada tersangka lain bernama Chandra Antonio Tan, pemilik PT Chandratex yang merupakan pengembang pembangunan Pelabuhan Api-Api.

KPK akan menjerat Sarjan Tahir dengan pasal tentang gratifikasi, yakni Pasal 11  [...pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....] atau Pasal 12A atau Pasal 12C [..pengembalian gratifikasi pada KPK dengan tenggat 30 hari setelah menerima gratifikasi...] UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Proses Pengadilan:

Dalam surat dakwaannya, JPU KPK mendakwa terdakwa Sarjan Tahir dengan dakwaan berlapis, Dakwaan primer dan Dakwaan Sekunder. Terdakwa telah menerima suap sedikitnya Rp5 miliar dalam proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Apiapi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dakwaan Primer: JPU mendakwa Sarjan Tahir melakukan tindakan korupsi berupa menerima suap yang karenanya melanggar Pasal 12 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dakwaan Sekunder: Sarjan didakwa dengan Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP

Sumber:

Bersama Kita Bisa Korupsi

Sarjan Taher, Tersangka Kasus Suap Alih Fungsi Hutan

KPK forestry inquiry heats up

Sarjan Taher Kembalikan Rp 260 Juta ke KPK

Indikator Hutan » Kasus » Pengadilan » Case Monitoring

Kasus Posisi Sarjan Tahir

Identitas:

Nama: Sarjan Tahir, SE., MM

Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 9 Januari 1965

Jabatan: Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat di Komisi IV [asal pemilihan Sumsel 2]

No. Anggota: 084

Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Alamat: Kompleks Poligon Bukit Sejahtera Blok CW 10, RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang

Perkembangan Kasus:

Sarjan Tahir diduga menerima suap atas perannya dalam memuluskan langkah pengalihfungsiaan lahan hutan bakau di Desa Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Luas hutan bakau yang dialihfungsikan adalah seluas 1.200 hektare; sementara 600 hektare diantaranya digunakan sebagai lahan pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang yang disuapkan sebesar Rp 10 Milliar.

Sarjan Tahir telah ditangkap KPK pada tanggal 2 Mei 2008, sedangkan penetapan sebagai tersangka sendiri sudah dilakukan pada 27 Februari 2008.

Sama seperti pada kasus Azirwan dan Al Amin Nur Nasution, pengalihfungsian hutan bakau jadi pelabuhan itu sendiri adalah sah, terbukti dengan sudah adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan pada 14 Agustus 2007.

Kolega Sarjan Tahir di Komisi IV juga sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Emir Faisal. Selain itu, Al Amin Nur Nasution, yang sedang menjalani persidangan dalam kasus Bintan, juga diseret sebagai tersangka dalam kasus pengalihfungsian hutan di Banyuasin ini.

Pihak penyuap dalam kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. Selain bahwa sudah ada tersangka lain bernama Chandra Antonio Tan, pemilik PT Chandratex yang merupakan pengembang pembangunan Pelabuhan Api-Api.

KPK akan menjerat Sarjan Tahir dengan pasal tentang gratifikasi, yakni Pasal 11  [...pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....] atau Pasal 12A atau Pasal 12C [..pengembalian gratifikasi pada KPK dengan tenggat 30 hari setelah menerima gratifikasi...] UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Proses Pengadilan:

Dalam surat dakwaannya, JPU KPK mendakwa terdakwa Sarjan Tahir dengan dakwaan berlapis, Dakwaan primer dan Dakwaan Sekunder. Terdakwa telah menerima suap sedikitnya Rp5 miliar dalam proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Apiapi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dakwaan Primer: JPU mendakwa Sarjan Tahir melakukan tindakan korupsi berupa menerima suap yang karenanya melanggar Pasal 12 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dakwaan Sekunder: Sarjan didakwa dengan Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP

Sumber:

Bersama Kita Bisa Korupsi

Sarjan Taher, Tersangka Kasus Suap Alih Fungsi Hutan

KPK forestry inquiry heats up

Sarjan Taher Kembalikan Rp 260 Juta ke KPK