Kasus Posisi Al Amin Nur Nasution
Identitas Terdakwa:
Nama : H.M. Al Amin Nur Nasution, SE.
Jabatan : Anggota Komisi IV/Fraksi F- PPP/Partai PPP /Daerah Asal Pemilihan
Bengkulu
Alamat : Komplek DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata, Jakarta Selatan
Perkembangan Kasus:
Al Amin Nur Nasution tertangkap tangan menerima uang suap dari Sekda
Bintan, Azirwan, di Hotel Ritz Carlton pada 8 April 2008. Dia disinyalir
menjadi penghubung antara Komisi IV DPR dengan Kabupaten Bintan dalam
masalah pengalihfungsian hutan lindung menjadi kawasan Ibu Kota Kabupaten
Bintan di Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Sidang pertama Al Amin diselenggarakan pada 26 Agustus 2008 di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan
mendengarkan dakwaan JPU KPK. Persidangan Al Amin ini diselenggarakan lebih
kemudian daripada persidangannya Azirwan. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa
sebab, karena ternyata Al Amin didakwa terlibat dalam perkara korupsi lainnya,
bahkan dua perkara korupsi.
Perkara korupsi pertama adalah dugaan pemerasan pada kedua perusahaan
terkait pengadaan alat kehutanan di Departemen Kehutanan. Kedua perusahaan
itu adalah PT Almega Goesystem dan PT Data Script terkait proyek pengadaan
GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan (Dephut).
Al Amin menjanjikan akan membantu kedua perusahaan itu memenangkan proyek
dengan imbalan sejumlah komisi.
Dalam kasus pemerasan ini, Al Amin dibantu oleh Sekretaris Badan
Planologi Dephut, M Ali Arsyad, selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat
pembuat komitmen.
Perkara korupsi lain yang menjerat Al Amin adalah perkara suap pada kasus
yang sama menimpa Sarjan Tahir, yakni menerima suap dalam proses
pengalihfungsian hutan Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api,
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Proses Pengadilan :
Dalam persidangan perdana ini ternyata JPU tidak hanya mendakwa Al Amin
dalam kasus sama yang melibatkan Azirwan, namun juga mendakwa Al Amin dengan
dakwaan korupsi lainnya.
Dakwaan Pertama: Al Amin didakwa menerima uang suap atas proses
pengalihfungsiaan hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau dan Banyuasin di Sumatera
Selatan. Dakwaan Primer dari dakwaan
pertama adalah Al Amin melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 sebagaimana
diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara dakwaan subsidernya adalah melanggar Pasal
11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dakwaan Kedua: Al Amin diduga terlibat dalam tindakan pemerasan pada dua
perusahaan dalam proyek pengadaan alat kehutanan di Departemen Kehutanan. Al
Amin diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU 31/1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/ 2001 tentang
Perubahan UU 31/1999.
Dalam
Surat Tuntutan pada 10 Desember 2008, JPU menuntut terdakwa
bersalah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 e Undang-undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta
subsider enam bulan kurungan. Selain itu Al Amien juga dituntut untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar yang harus dibayar paling lambat satu bulan setelah perkara ini
berkekuatan hukum tetap dan jika tidak terbayar maka hukuman penjara Al Amin
akan ditambah dua tahun.
Dalam
pledoi, Al Amin membantah terlibat dalam tiga kasus korupsi tersebut.
Menurutnya, tidak mungkin dirinya, sebagai anggota DPR, melakukan perbuatan
melawan hukum sendiri dalam tiga kasus tersebut; dikarenakan DPR adalah
lembaga kolektif begitu juga dengan keputusannya. Dengan demikian, sangatlah
sulit satu anggota DPR mempengaruhi keputusan DPR. Al Amin juga membantah
telah menerima sejumlah uang, baik dari Kabupaten Bintan [lewat Sekda-nya,
Azirwan], dari Sumatera Selatan [lewat Sekda-nya, Sofyan Rebuin atau Candra
Antonio Tan] maupun dari pengusaha yang ikut tender di Departemen Kehutanan.
Sementara, pengacara Al Amin menegaskan bahwa proses pengalihfungsian itu
sudah sesuai dengan prosedur dan rekomendasi Tim Terpadu yang dibentuk
Departemen Kehutanan.
Putusan:
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Al Amin justru terbukti
menerima sejumlah uang suap sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama
Subsider dan Dakwaan kedua oleh JPU KPK, baik dari proses alih fungsi hutan
lindung di Banyuasin, Sumatera Selatan dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
serta rekanan Departemen Kehutanan dalam proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS
Handheld, dan Total Station.
Majelis Hakim, di sisi lain, menyatakan bahwa Al Amin tidak terbukti melakukan kesalahan
sebagaimana didakwaan JPU pada Dakwaan Pertama Primer ["....hadiah atau
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"],
karena peranan Al Amin dalam membuat putusan DPR sangatlah kecil mengingat
jumlah anggota Komisi IV di DPR sebanyak 50 orang.
Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni menghukum Al
Amin dengan pidana penjara selama delapan tahun penjara dan denda Rp 250
juta. Al Amin juga terbebas dari tuntutan JPU untuk membayar uang pengganti.
Al Amin memutuskan
banding
atas putusan Majelis Hakim di atas
Dalam
putusan banding yang dibacakan pada Kamis, 2 April 2009, memutuskan
bahwa Al Amin terbukti melakukan suap. Posisinya yang aktif dalam proses
penyuapan, skandal perempuan dan posisi terhormatnya sebagai anggota dewan
menjadi alasan bagi majelis hakim banding memutus vonis penjara lebih
tinggi dari vonis di pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim banding
menambah hukuman penjara Al Amin menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 250
juta subsider 6 bulan penjara. Hukuman juga ditambah dengan keharusan Al
Amin mengembalikan uang suap sebesar Rp 2,3 Milliar. Majelis Hakim Banding
sepekat dengan putusan di tingkat pertama yang menyebutkan tidak adanya
kerugian negara dalam perkara Al Amin ini dan murni merupakan tindak pidana
suap.
Lihat Kasus-kasus
lainnya........
|