In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Kasus Posisi Al Amin Nur Nasution

Identitas Terdakwa:

Nama    : H.M. Al Amin Nur Nasution, SE.
Jabatan : Anggota Komisi IV/Fraksi F- PPP/Partai PPP /Daerah Asal Pemilihan Bengkulu
Alamat  : Komplek DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata, Jakarta Selatan

Perkembangan Kasus:

Al Amin Nur Nasution tertangkap tangan menerima uang suap dari Sekda Bintan, Azirwan, di Hotel Ritz Carlton pada 8 April 2008. Dia disinyalir menjadi penghubung antara Komisi IV DPR dengan Kabupaten Bintan dalam masalah pengalihfungsian hutan lindung menjadi kawasan Ibu Kota Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Sidang pertama Al Amin diselenggarakan pada 26 Agustus 2008 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan mendengarkan dakwaan JPU KPK. Persidangan Al Amin ini diselenggarakan lebih kemudian daripada persidangannya Azirwan. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab, karena ternyata Al Amin didakwa terlibat dalam perkara korupsi lainnya, bahkan dua perkara korupsi.

Perkara korupsi pertama adalah dugaan pemerasan pada kedua perusahaan terkait pengadaan alat kehutanan di Departemen Kehutanan. Kedua perusahaan itu adalah PT Almega Goesystem dan PT Data Script terkait proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan (Dephut). Al Amin menjanjikan akan membantu kedua perusahaan itu memenangkan proyek dengan imbalan sejumlah komisi.

Dalam kasus pemerasan ini, Al Amin dibantu oleh Sekretaris Badan Planologi Dephut, M Ali Arsyad, selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

Perkara korupsi lain yang menjerat Al Amin adalah perkara suap pada kasus yang sama menimpa Sarjan Tahir, yakni menerima suap dalam proses pengalihfungsian hutan Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Proses Pengadilan:

Dalam persidangan perdana ini ternyata JPU tidak hanya mendakwa Al Amin dalam kasus sama yang melibatkan Azirwan, namun juga mendakwa Al Amin dengan dakwaan korupsi lainnya.

Dakwaan Pertama: Al Amin didakwa menerima uang suap atas proses pengalihfungsiaan hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau dan Banyuasin di Sumatera Selatan. Dakwaan Primer dari dakwaan pertama adalah Al Amin melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara dakwaan subsidernya adalah melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua: Al Amin diduga terlibat dalam tindakan pemerasan pada dua perusahaan dalam proyek pengadaan alat kehutanan di Departemen Kehutanan. Al Amin diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/ 2001 tentang Perubahan UU 31/1999.

Dalam Surat Tuntutan pada 10 Desember 2008, JPU menuntut terdakwa bersalah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu Al Amien juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar yang harus dibayar paling lambat satu bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak terbayar maka hukuman penjara Al Amin akan ditambah dua tahun.

Dalam pledoi, Al Amin membantah terlibat dalam tiga kasus korupsi tersebut. Menurutnya, tidak mungkin dirinya, sebagai anggota DPR, melakukan perbuatan melawan hukum sendiri dalam tiga kasus tersebut; dikarenakan DPR adalah lembaga kolektif begitu juga dengan keputusannya. Dengan demikian, sangatlah sulit satu anggota DPR mempengaruhi keputusan DPR. Al Amin juga membantah telah menerima sejumlah uang, baik dari Kabupaten Bintan [lewat Sekda-nya, Azirwan], dari Sumatera Selatan [lewat Sekda-nya, Sofyan Rebuin atau Candra Antonio Tan] maupun dari pengusaha yang ikut tender di Departemen Kehutanan. Sementara, pengacara Al Amin menegaskan bahwa proses pengalihfungsian itu sudah sesuai dengan prosedur dan rekomendasi Tim Terpadu yang dibentuk Departemen Kehutanan.

Putusan:

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Al Amin justru terbukti menerima sejumlah uang suap sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsider dan Dakwaan kedua oleh JPU KPK, baik dari proses alih fungsi hutan lindung di Banyuasin, Sumatera Selatan dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau serta rekanan Departemen Kehutanan dalam proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station.

Majelis Hakim, di sisi lain, menyatakan bahwa Al Amin tidak terbukti melakukan kesalahan sebagaimana didakwaan JPU pada Dakwaan Pertama Primer ["....hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"], karena peranan Al Amin dalam membuat putusan DPR sangatlah kecil mengingat jumlah anggota Komisi IV di DPR sebanyak 50 orang.

Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni menghukum Al Amin dengan pidana penjara selama delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Al Amin juga terbebas dari tuntutan JPU untuk membayar uang pengganti.

Al Amin memutuskan banding atas putusan Majelis Hakim di atas

Dalam putusan banding yang dibacakan pada Kamis, 2 April 2009, memutuskan bahwa Al Amin terbukti melakukan suap. Posisinya yang aktif dalam proses penyuapan, skandal perempuan dan posisi terhormatnya sebagai anggota dewan menjadi alasan bagi majelis hakim banding memutus vonis penjara lebih tinggi dari vonis di pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim banding menambah hukuman penjara Al Amin menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. Hukuman juga ditambah dengan keharusan Al Amin mengembalikan uang suap sebesar Rp 2,3 Milliar. Majelis Hakim Banding sepekat dengan putusan di tingkat pertama yang menyebutkan tidak adanya kerugian negara dalam perkara Al Amin ini dan murni merupakan tindak pidana suap.

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........

 

Indikator Hutan » Kasus » Keputusan » Case Monitoring

Kasus Posisi Al Amin Nur Nasution

Identitas Terdakwa:

Nama    : H.M. Al Amin Nur Nasution, SE.
Jabatan : Anggota Komisi IV/Fraksi F- PPP/Partai PPP /Daerah Asal Pemilihan Bengkulu
Alamat  : Komplek DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata, Jakarta Selatan

Perkembangan Kasus:

Al Amin Nur Nasution tertangkap tangan menerima uang suap dari Sekda Bintan, Azirwan, di Hotel Ritz Carlton pada 8 April 2008. Dia disinyalir menjadi penghubung antara Komisi IV DPR dengan Kabupaten Bintan dalam masalah pengalihfungsian hutan lindung menjadi kawasan Ibu Kota Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Sidang pertama Al Amin diselenggarakan pada 26 Agustus 2008 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan mendengarkan dakwaan JPU KPK. Persidangan Al Amin ini diselenggarakan lebih kemudian daripada persidangannya Azirwan. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab, karena ternyata Al Amin didakwa terlibat dalam perkara korupsi lainnya, bahkan dua perkara korupsi.

Perkara korupsi pertama adalah dugaan pemerasan pada kedua perusahaan terkait pengadaan alat kehutanan di Departemen Kehutanan. Kedua perusahaan itu adalah PT Almega Goesystem dan PT Data Script terkait proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan (Dephut). Al Amin menjanjikan akan membantu kedua perusahaan itu memenangkan proyek dengan imbalan sejumlah komisi.

Dalam kasus pemerasan ini, Al Amin dibantu oleh Sekretaris Badan Planologi Dephut, M Ali Arsyad, selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

Perkara korupsi lain yang menjerat Al Amin adalah perkara suap pada kasus yang sama menimpa Sarjan Tahir, yakni menerima suap dalam proses pengalihfungsian hutan Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Proses Pengadilan:

Dalam persidangan perdana ini ternyata JPU tidak hanya mendakwa Al Amin dalam kasus sama yang melibatkan Azirwan, namun juga mendakwa Al Amin dengan dakwaan korupsi lainnya.

Dakwaan Pertama: Al Amin didakwa menerima uang suap atas proses pengalihfungsiaan hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau dan Banyuasin di Sumatera Selatan. Dakwaan Primer dari dakwaan pertama adalah Al Amin melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara dakwaan subsidernya adalah melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua: Al Amin diduga terlibat dalam tindakan pemerasan pada dua perusahaan dalam proyek pengadaan alat kehutanan di Departemen Kehutanan. Al Amin diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/ 2001 tentang Perubahan UU 31/1999.

Dalam Surat Tuntutan pada 10 Desember 2008, JPU menuntut terdakwa bersalah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu Al Amien juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar yang harus dibayar paling lambat satu bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak terbayar maka hukuman penjara Al Amin akan ditambah dua tahun.

Dalam pledoi, Al Amin membantah terlibat dalam tiga kasus korupsi tersebut. Menurutnya, tidak mungkin dirinya, sebagai anggota DPR, melakukan perbuatan melawan hukum sendiri dalam tiga kasus tersebut; dikarenakan DPR adalah lembaga kolektif begitu juga dengan keputusannya. Dengan demikian, sangatlah sulit satu anggota DPR mempengaruhi keputusan DPR. Al Amin juga membantah telah menerima sejumlah uang, baik dari Kabupaten Bintan [lewat Sekda-nya, Azirwan], dari Sumatera Selatan [lewat Sekda-nya, Sofyan Rebuin atau Candra Antonio Tan] maupun dari pengusaha yang ikut tender di Departemen Kehutanan. Sementara, pengacara Al Amin menegaskan bahwa proses pengalihfungsian itu sudah sesuai dengan prosedur dan rekomendasi Tim Terpadu yang dibentuk Departemen Kehutanan.

Putusan:

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Al Amin justru terbukti menerima sejumlah uang suap sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsider dan Dakwaan kedua oleh JPU KPK, baik dari proses alih fungsi hutan lindung di Banyuasin, Sumatera Selatan dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau serta rekanan Departemen Kehutanan dalam proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station.

Majelis Hakim, di sisi lain, menyatakan bahwa Al Amin tidak terbukti melakukan kesalahan sebagaimana didakwaan JPU pada Dakwaan Pertama Primer ["....hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"], karena peranan Al Amin dalam membuat putusan DPR sangatlah kecil mengingat jumlah anggota Komisi IV di DPR sebanyak 50 orang.

Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni menghukum Al Amin dengan pidana penjara selama delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Al Amin juga terbebas dari tuntutan JPU untuk membayar uang pengganti.

Al Amin memutuskan banding atas putusan Majelis Hakim di atas

Dalam putusan banding yang dibacakan pada Kamis, 2 April 2009, memutuskan bahwa Al Amin terbukti melakukan suap. Posisinya yang aktif dalam proses penyuapan, skandal perempuan dan posisi terhormatnya sebagai anggota dewan menjadi alasan bagi majelis hakim banding memutus vonis penjara lebih tinggi dari vonis di pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim banding menambah hukuman penjara Al Amin menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara. Hukuman juga ditambah dengan keharusan Al Amin mengembalikan uang suap sebesar Rp 2,3 Milliar. Majelis Hakim Banding sepekat dengan putusan di tingkat pertama yang menyebutkan tidak adanya kerugian negara dalam perkara Al Amin ini dan murni merupakan tindak pidana suap.

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........