Azirwan adalah pelaku penyuapan
pada anggota DPR dari komisi IV [Bidang Kehutanan dan Pertanian] dari Fraksi
PPP Al Amin Nur Nasution. Penyuapan dilakukan untuk memperlancar
pengalihfungsian hutan lindung seluas 200 hektar dari luas 7.300 hektare di
Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi Bandar Silih Bintan,
Ibu kota Kabupaten Bintan.
Uang yang disuapkan kepada Al
Amin adalah sebesar Rp3,1 miliar. Terdakwa sendiri tertangkap tangan
melakukan tindak pidana suap di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 8 April
2008. Sehari kemudian, 9 April 2008,
Azirwan ditetapkan sebagai tersangka.
Penyuapan Azirwan terhadap Al
Amin Nur Nasution dilakukan berkali-kali:
Pada 2 Desember 2007, sejumlah Rp 100 juta
diberikan kepada Al Amin di rumahnya di Kalibata, Jakarta Selatan;
Pada 24 Januari 2008 Al Amin menerima uang sebesar SGD 8.000 di ruang Karaoke Shanghai Hotel
Borobudur, Jakarta;
Pada 25 Januari 2008 sebesar SGD 308.000 disuapkan di ruang
1630 gedung kantor DPR [ruang kerja Al Amin];
Pada 8 April 2008, Azirwan memberikan uang sebesar SGD 154.000 di
Oak Room Hotel Nikko Jakarta
Pada 8 April 2008 malam di Pub Mistere Hotel
Ritz Carlton Jakarta, pada saat tertangkap tangan ditemukan pada pihak
Azirwan sejumlah
SGD 30.000, sedangkan pada pihak Al Amin diperoleh uang sebesar Rp3,9 juta dan
Rp60 juta.
Kasus ini merupakan kasus
penyuapan dan bukan masalah pengalihfungsian kawasan hutan menjadi kawasan
non kehutanan untuk kegiatan pembangunan.
Pengalifungsian itu sendiri sudah
dikonfirmasi oleh
Menteri Kehutanan, MS Ka'ban sebagai sesuatu yang sah.
Pada Senin, 30 Juni 2008,
persidangan perdana terdakwa digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta Pusat.
Pada persidangan itu, Azirwan
membantah kalau dirinya melakukan penyuapan, justru ia diperas oleh anggota
DPR, Al Amin Nur Nasution.
JPU dalam surat tuntutannya di
persidangan TIPIKOR,
Senin, 11
Agustus 2008, meminta hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana
penjara selama 3 tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp150 juta dan bila
pidana denda tidak terbayar diganti dengan pidanan penjara selama 4 bulan.
Dakwaan primer: jaksa
penuntut umum mendakwa Azirwan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun
1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dengan hukuman minimal satu tahun dan maksimal lima tahun penjara [...memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya...]
Dakwaan subsider: JPU mendakwa Azirwan dengan Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999
jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan
maksimal hukuman tiga tahun penjara [...Setiap orang yang memberi hadiah
atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang
yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau
janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut...]
Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi [1 September 2008] dalam putusannya menegaskan bahwa Azirwan
terbukti melakukan tindakan korupsi berupa penyuapan kepada anggota DPR, Al
Amin Nur Nasution, sebagaimana dituntut oleh Jaksa KPK dalam dakwaan
primernya. Hanya saja hukuman bagi Azirwan lebih rendah dari tuntutan JPU
KPK yakni 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta atau jika tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.