In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Kasus Posisi Azirwan

Identitas Terdakwa:

Nama     : Azirwan

Jabatan  : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau/Ketua Tim Percepatan Pembangunan Bandar Seri Bintan

 

Perkembangan Kasus:

Azirwan adalah pelaku penyuapan pada anggota DPR dari komisi IV [Bidang Kehutanan dan Pertanian] dari Fraksi PPP Al Amin Nur Nasution. Penyuapan dilakukan untuk memperlancar pengalihfungsian hutan lindung seluas 200 hektar dari luas 7.300 hektare di Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi Bandar Silih Bintan, Ibu kota Kabupaten Bintan.

 

Uang yang disuapkan kepada Al Amin adalah sebesar Rp3,1 miliar. Terdakwa sendiri tertangkap tangan melakukan tindak pidana suap di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 8 April 2008. Sehari kemudian, 9 April 2008, Azirwan ditetapkan sebagai tersangka.

 

Penyuapan Azirwan terhadap Al Amin Nur Nasution dilakukan berkali-kali:
Pada 2 Desember 2007, sejumlah Rp 100 juta diberikan kepada Al Amin di rumahnya di Kalibata, Jakarta Selatan;
Pada 24 Januari 2008 Al Amin menerima uang sebesar SGD 8.000 di ruang Karaoke Shanghai Hotel Borobudur, Jakarta;
Pada 25 Januari 2008 sebesar SGD 308.000 disuapkan di ruang 1630 gedung kantor DPR [ruang kerja Al Amin];
Pada 8 April 2008, Azirwan memberikan uang sebesar SGD 154.000 di Oak Room Hotel Nikko Jakarta
Pada 8 April 2008 malam di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton Jakarta, pada saat tertangkap tangan ditemukan pada pihak Azirwan sejumlah SGD 30.000, sedangkan pada pihak Al Amin diperoleh uang sebesar Rp3,9 juta dan Rp60 juta.

Kasus ini merupakan kasus penyuapan dan bukan masalah pengalihfungsian kawasan hutan menjadi kawasan non kehutanan untuk kegiatan pembangunan.

 

Pengalifungsian itu sendiri sudah dikonfirmasi oleh Menteri Kehutanan, MS Ka'ban sebagai sesuatu yang sah.

 

Pada Senin, 30 Juni 2008, persidangan perdana terdakwa digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Pada persidangan itu, Azirwan membantah kalau dirinya melakukan penyuapan, justru ia diperas oleh anggota DPR, Al Amin Nur Nasution.

Proses Pengadilan:

JPU dalam surat tuntutannya di persidangan TIPIKOR, Senin, 11 Agustus 2008, meminta hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp150 juta dan bila pidana denda tidak terbayar diganti dengan pidanan penjara selama 4 bulan.

 

Dakwaan primer:  jaksa penuntut umum mendakwa Azirwan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman minimal satu tahun dan maksimal lima tahun penjara [...memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya...]

Dakwaan subsider: JPU mendakwa Azirwan dengan Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksimal hukuman tiga tahun penjara [...Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut...]

Putusan:

 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [1 September 2008] dalam putusannya menegaskan bahwa Azirwan terbukti melakukan tindakan korupsi berupa penyuapan kepada anggota DPR, Al Amin Nur Nasution, sebagaimana dituntut oleh Jaksa KPK dalam dakwaan primernya. Hanya saja hukuman bagi Azirwan lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yakni 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta atau jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

 

Sumber:

Azirwan Diancam Lima Tahun

Sidang Kasus Suap Amin Dilanjutkan Minggu Depan

Azirwan Menjalani Sidang Pertama

Azirwan: DPR yang Minta Uang

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........

 

 

Indikator Hutan » Kasus » Keputusan » Case Monitoring

Kasus Posisi Azirwan

Identitas Terdakwa:

Nama     : Azirwan

Jabatan  : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau/Ketua Tim Percepatan Pembangunan Bandar Seri Bintan

 

Perkembangan Kasus:

Azirwan adalah pelaku penyuapan pada anggota DPR dari komisi IV [Bidang Kehutanan dan Pertanian] dari Fraksi PPP Al Amin Nur Nasution. Penyuapan dilakukan untuk memperlancar pengalihfungsian hutan lindung seluas 200 hektar dari luas 7.300 hektare di Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi Bandar Silih Bintan, Ibu kota Kabupaten Bintan.

 

Uang yang disuapkan kepada Al Amin adalah sebesar Rp3,1 miliar. Terdakwa sendiri tertangkap tangan melakukan tindak pidana suap di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 8 April 2008. Sehari kemudian, 9 April 2008, Azirwan ditetapkan sebagai tersangka.

 

Penyuapan Azirwan terhadap Al Amin Nur Nasution dilakukan berkali-kali:
Pada 2 Desember 2007, sejumlah Rp 100 juta diberikan kepada Al Amin di rumahnya di Kalibata, Jakarta Selatan;
Pada 24 Januari 2008 Al Amin menerima uang sebesar SGD 8.000 di ruang Karaoke Shanghai Hotel Borobudur, Jakarta;
Pada 25 Januari 2008 sebesar SGD 308.000 disuapkan di ruang 1630 gedung kantor DPR [ruang kerja Al Amin];
Pada 8 April 2008, Azirwan memberikan uang sebesar SGD 154.000 di Oak Room Hotel Nikko Jakarta
Pada 8 April 2008 malam di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton Jakarta, pada saat tertangkap tangan ditemukan pada pihak Azirwan sejumlah SGD 30.000, sedangkan pada pihak Al Amin diperoleh uang sebesar Rp3,9 juta dan Rp60 juta.

Kasus ini merupakan kasus penyuapan dan bukan masalah pengalihfungsian kawasan hutan menjadi kawasan non kehutanan untuk kegiatan pembangunan.

 

Pengalifungsian itu sendiri sudah dikonfirmasi oleh Menteri Kehutanan, MS Ka'ban sebagai sesuatu yang sah.

 

Pada Senin, 30 Juni 2008, persidangan perdana terdakwa digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Pada persidangan itu, Azirwan membantah kalau dirinya melakukan penyuapan, justru ia diperas oleh anggota DPR, Al Amin Nur Nasution.

Proses Pengadilan:

JPU dalam surat tuntutannya di persidangan TIPIKOR, Senin, 11 Agustus 2008, meminta hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp150 juta dan bila pidana denda tidak terbayar diganti dengan pidanan penjara selama 4 bulan.

 

Dakwaan primer:  jaksa penuntut umum mendakwa Azirwan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman minimal satu tahun dan maksimal lima tahun penjara [...memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya...]

Dakwaan subsider: JPU mendakwa Azirwan dengan Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksimal hukuman tiga tahun penjara [...Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut...]

Putusan:

 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [1 September 2008] dalam putusannya menegaskan bahwa Azirwan terbukti melakukan tindakan korupsi berupa penyuapan kepada anggota DPR, Al Amin Nur Nasution, sebagaimana dituntut oleh Jaksa KPK dalam dakwaan primernya. Hanya saja hukuman bagi Azirwan lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yakni 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta atau jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

 

Sumber:

Azirwan Diancam Lima Tahun

Sidang Kasus Suap Amin Dilanjutkan Minggu Depan

Azirwan Menjalani Sidang Pertama

Azirwan: DPR yang Minta Uang

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........