Kasus Posisi Drs. Marthen Renuw
Identitas Terdakwa:
Nama: Drs. Marthen Renuw Alias M. Reno
Tempat/Tanggal lahir: Mun, Tual, Maluku Tenggara/06 Februari 1956
Pekerjaan: Anggota POLRI [Komisaris Polisi]
Proses Pengadilan:
Kasus ini penting karena terdakwa didakwa dengan dugaan berlapis: korupsi dan
pencucian uang, untuk kejahatan kehutanan yang dilakukannya.
Perkaranya menyangkut PT Marindo Utama Jaya dan/atau PT Senjaya Makmur yang
melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu dengan
menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang pada areal
hutan di Bintuni-Manokwari, Papua. Tetapi terhadap pelaku tindakan kejahatan
kehutanan tersebut, terdakwa tidak melakukan penindakan karena pelaku telah
mengirimkan sejumlah uang [ Rp. 1.065.000.000] ke rekening pribadi terdakwa.
Padahal terdakwa adalah pejabat polisi yang mempunyai kewenangan melakukan
penyelidikan atau penyidikan terhadap pelaku tersebut di atas.
Atas uang yang diterimanya itu, terdakwa melakukan perbuatan secara sengaja
membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Dakwaan Primer [1]: Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta
Dakwaan Primer [2]: Terdakwa melanggar
ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 25 tahun 2003
tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dakwaan Subsider [1]: Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta
Dakwaan lebih subsider [1]: Terdakwa melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 31 tahun
1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
64 ayat (1) KUHP.
Dakwaan subsider [2]: Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.
25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Atas dakwaan itu, JPU menuntut agar terdakwa dipidana dengan pidana
penjara tiga tahun penjara plus denda Rp 50 juta.
PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Timur sendiri sedang diproses
secara hukum dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan oleh Dit Reskrim Polda
Papua, dengan tersangka Thing Chek Keng, Ting Sik Huang, Jingan Anak Ngaleh,
Thomas Anak Labang, dll, sedangkan yang menjadi DPO adalah Wong Sey King,
Wong Sey Cau, dan Wong Tsie Tung.
Putusan:
Menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura [Pada 9 Oktober 2006],
dakwaan primer [1] terdiri dari unsur: [1] pegawai negeri atau penyelenggara
negara; [2] menerima hadiah atau janji; [3] hadiah atau janji itu patut diduga
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; dan [4] secara berlanjut. Dalam
pertimbangannya, unsur "menerima hadiah atau janji" tidak terbukti di
persidangan, karena uang yang dikirimkan bukanlah "hadiah" melainkan "hutang"
sehingga masuk dalam lingkup hukum perdata. Dengan demikian, dakwaan primair [1]
tidak terbukti.
Pendapat hakim yang menyebut status uang yang ditransferkan itu sebagai
"hutang" inilah yang meruntuhkan semua dakwaan dari JPU.
Dakwaan subsider [2] yang meliputi unsur: [1] gratifikasi; [2] PNS atau
penyelenggara negara; [3] suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya; [4] dilakukan secara berlanjut. Dalam
pertimbangan hakim, hanya unsur [1] dan [2] yang terbukti, sementara unsur [3] -
yang merupakan unsur penting - ternyata tidak terbukti, sehingga gratifikasi
berupa uang yang diterima oleh terdakwa tidaklah dikategorikan sebagai suap,
sehingga dakwaan ini juga tidak terbukti. Begitu juga dakwaan lebih subsider.
Mengenai dakwaan alternatif kedua berupa tindak pidana pencucian uang, JPU
dan Penasehat hukum sama-sama berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti
melakukan tindak pidana pencucian uang.
Dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana asal,
yang merupakan pokok dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU 25 tahun 2003 jo UU No 15
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur "dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" juga tidak terbukti,
karena dalam persidangan, tidak ada saksi atau bukti yang menyebutkan sebaliknya.
Terdakwa malah mempergunakan uang tersebut - yang merupakan uang pinjaman -
sebagai dana operasi Matoa Wanalaga - operasi penegakan hukum tindak pidana di
bidang kehutanan. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer [2] ini.
Hakim juga menemukan bukti dan saksi di persidangan tidak bisa memenuhi unsur
yang ada dalam dakwaan subsider [2], dengan demikian terdakwa harus dibebaskan
dari dakwaan subsider [2] tersebut.
Dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim memutuskan, terdakwa tidak
terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.
Atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura ini, Jaksa Penuntut
Umum mengajukan kasasi.
Lihat
hasil eksaminasi atas kasus Marthen Renuw....
Lihat Kasus-kasus
lainnya........
|