In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Kasus Posisi Drs. Marthen Renuw


Identitas Terdakwa:

Nama: Drs. Marthen Renuw Alias M. Reno
Tempat/Tanggal lahir: Mun, Tual, Maluku Tenggara/06 Februari 1956
Pekerjaan: Anggota POLRI [Komisaris Polisi]

Proses Pengadilan:

Kasus ini penting karena terdakwa didakwa dengan dugaan berlapis: korupsi dan pencucian uang, untuk kejahatan kehutanan yang dilakukannya.

Perkaranya menyangkut PT Marindo Utama Jaya dan/atau PT Senjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang pada areal hutan di Bintuni-Manokwari, Papua. Tetapi terhadap pelaku tindakan kejahatan kehutanan tersebut, terdakwa tidak melakukan penindakan karena pelaku telah mengirimkan sejumlah uang [ Rp. 1.065.000.000] ke rekening pribadi terdakwa. Padahal terdakwa adalah pejabat polisi yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap pelaku tersebut di atas.

Atas uang yang diterimanya itu, terdakwa melakukan perbuatan secara sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dakwaan Primer [1]: Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta

Dakwaan Primer [2]: Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsider [1]: Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta

Dakwaan lebih subsider [1]: Terdakwa melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan subsider [2]: Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan itu, JPU menuntut agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara tiga tahun penjara plus denda Rp 50 juta.

PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Timur sendiri sedang diproses secara hukum dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan oleh Dit Reskrim Polda Papua, dengan tersangka Thing Chek Keng, Ting Sik Huang, Jingan Anak Ngaleh, Thomas Anak Labang, dll, sedangkan yang menjadi DPO adalah Wong Sey King, Wong Sey Cau, dan Wong Tsie Tung.

Putusan:

Menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura [Pada 9 Oktober 2006], dakwaan primer [1] terdiri dari unsur: [1] pegawai negeri atau penyelenggara negara; [2] menerima hadiah atau janji; [3] hadiah atau janji itu patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; dan [4] secara berlanjut. Dalam pertimbangannya, unsur "menerima hadiah atau janji" tidak terbukti di persidangan, karena uang yang dikirimkan bukanlah "hadiah" melainkan "hutang" sehingga masuk dalam lingkup hukum perdata. Dengan demikian, dakwaan primair [1] tidak terbukti.

Pendapat hakim yang menyebut status uang yang ditransferkan itu sebagai "hutang" inilah yang meruntuhkan semua dakwaan dari JPU.

Dakwaan subsider [2] yang meliputi unsur: [1] gratifikasi; [2] PNS atau penyelenggara negara; [3] suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; [4] dilakukan secara berlanjut. Dalam pertimbangan hakim, hanya unsur [1] dan [2] yang terbukti, sementara unsur [3] - yang merupakan unsur penting - ternyata tidak terbukti, sehingga gratifikasi berupa uang yang diterima oleh terdakwa tidaklah dikategorikan sebagai suap, sehingga dakwaan ini juga tidak terbukti. Begitu juga dakwaan lebih subsider.

Mengenai dakwaan alternatif kedua berupa tindak pidana pencucian uang, JPU dan Penasehat hukum sama-sama berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana asal, yang merupakan pokok dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU 25 tahun 2003 jo UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur "dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" juga tidak terbukti, karena dalam persidangan, tidak ada saksi atau bukti yang menyebutkan sebaliknya. Terdakwa malah mempergunakan uang tersebut - yang merupakan uang pinjaman - sebagai dana operasi Matoa Wanalaga - operasi penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer [2] ini. Hakim juga menemukan bukti dan saksi di persidangan tidak bisa memenuhi unsur yang ada dalam dakwaan subsider [2], dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider [2] tersebut.

Dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim memutuskan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Lihat hasil eksaminasi atas kasus Marthen Renuw....

Lihat Kasus-kasus lainnya........

 

 

Indikator Hutan » Kasus » Keputusan » Case Monitoring

Kasus Posisi Drs. Marthen Renuw


Identitas Terdakwa:

Nama: Drs. Marthen Renuw Alias M. Reno
Tempat/Tanggal lahir: Mun, Tual, Maluku Tenggara/06 Februari 1956
Pekerjaan: Anggota POLRI [Komisaris Polisi]

Proses Pengadilan:

Kasus ini penting karena terdakwa didakwa dengan dugaan berlapis: korupsi dan pencucian uang, untuk kejahatan kehutanan yang dilakukannya.

Perkaranya menyangkut PT Marindo Utama Jaya dan/atau PT Senjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang pada areal hutan di Bintuni-Manokwari, Papua. Tetapi terhadap pelaku tindakan kejahatan kehutanan tersebut, terdakwa tidak melakukan penindakan karena pelaku telah mengirimkan sejumlah uang [ Rp. 1.065.000.000] ke rekening pribadi terdakwa. Padahal terdakwa adalah pejabat polisi yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap pelaku tersebut di atas.

Atas uang yang diterimanya itu, terdakwa melakukan perbuatan secara sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dakwaan Primer [1]: Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta

Dakwaan Primer [2]: Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsider [1]: Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta

Dakwaan lebih subsider [1]: Terdakwa melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan subsider [2]: Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan itu, JPU menuntut agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara tiga tahun penjara plus denda Rp 50 juta.

PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Timur sendiri sedang diproses secara hukum dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan oleh Dit Reskrim Polda Papua, dengan tersangka Thing Chek Keng, Ting Sik Huang, Jingan Anak Ngaleh, Thomas Anak Labang, dll, sedangkan yang menjadi DPO adalah Wong Sey King, Wong Sey Cau, dan Wong Tsie Tung.

Putusan:

Menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura [Pada 9 Oktober 2006], dakwaan primer [1] terdiri dari unsur: [1] pegawai negeri atau penyelenggara negara; [2] menerima hadiah atau janji; [3] hadiah atau janji itu patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; dan [4] secara berlanjut. Dalam pertimbangannya, unsur "menerima hadiah atau janji" tidak terbukti di persidangan, karena uang yang dikirimkan bukanlah "hadiah" melainkan "hutang" sehingga masuk dalam lingkup hukum perdata. Dengan demikian, dakwaan primair [1] tidak terbukti.

Pendapat hakim yang menyebut status uang yang ditransferkan itu sebagai "hutang" inilah yang meruntuhkan semua dakwaan dari JPU.

Dakwaan subsider [2] yang meliputi unsur: [1] gratifikasi; [2] PNS atau penyelenggara negara; [3] suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; [4] dilakukan secara berlanjut. Dalam pertimbangan hakim, hanya unsur [1] dan [2] yang terbukti, sementara unsur [3] - yang merupakan unsur penting - ternyata tidak terbukti, sehingga gratifikasi berupa uang yang diterima oleh terdakwa tidaklah dikategorikan sebagai suap, sehingga dakwaan ini juga tidak terbukti. Begitu juga dakwaan lebih subsider.

Mengenai dakwaan alternatif kedua berupa tindak pidana pencucian uang, JPU dan Penasehat hukum sama-sama berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana asal, yang merupakan pokok dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU 25 tahun 2003 jo UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur "dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" juga tidak terbukti, karena dalam persidangan, tidak ada saksi atau bukti yang menyebutkan sebaliknya. Terdakwa malah mempergunakan uang tersebut - yang merupakan uang pinjaman - sebagai dana operasi Matoa Wanalaga - operasi penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer [2] ini. Hakim juga menemukan bukti dan saksi di persidangan tidak bisa memenuhi unsur yang ada dalam dakwaan subsider [2], dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider [2] tersebut.

Dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim memutuskan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Lihat hasil eksaminasi atas kasus Marthen Renuw....

Lihat Kasus-kasus lainnya........