| Pengembalian Aset |
|
Pengembalian aset merupakan pendekatan baru dalam memerangi kejahatan
yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-an dan semakin kuat posisinya ketika
dimasukkan dalam UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances tahun 1988, yang kemudian diterapkan pada jenis
kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan ke dalam UN Convention against
Transnational Organized Crime tahun 2000.
Dalam urusan korupsi, mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting
karena makin banyak negara, dimulai pada dekade 1990-an, dengan Philipina, Haiti
dan Nigeria sebagai contohnya, yang melakukan usaha pengembalian aset atas aset
hasil korupsi pejabat tingginya dan ternyata, dalam usahanya itu kerap menemui
banyak hambatan. Hambatan-hambatan itulah yang kemudian dicarikan jalan
keluarnya dengan mengatur masalah pengembalian aset dalam bab tersendiri dalam
United Nations Convention on Anti Corruption [UNCAC] tahun 2003.
Dalam United Nation Convention on Anti Corruption [UNCAC], pengembalian aset
dipandang sebagai prinsip fundamental [Bab V Pasal 51 UNCAC] dalam
konvensi tersebut. UNCAC mengatur mengenai pencegahan terjadinya perpindahan
aset yang tidak sah sekaligus juga menetapkan cara pengembalian aset baik lewat
pidana maupun perdata. Selain itu UNCAC juga meminta kerja sama internasional
dalam pengembalian aset, salah satunya dengan cara
Mutual Legal
Assistance [MLA]. UNCAC juga menyelesaikan persoalan hukum diserahkan kemana
aset tidak sah tersebut, yakni dengan dikembalikan ke negara yang meminta
pengembalian aset [dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 57
Ayat 3].
Pengembalian aset ini meliputi proses/kegiatan baik melalui peradilan pidana
maupun perdata untuk mencari, membekukan, dan mengembalikan dana yang didapatkan
dari kegiatan yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum ke negara
yang meminta. |
| Instrument |
|
Kerjasama Internasional |
|
G8 Declaration on Recovering Proceeds of Corruption
Adopsi atas The G8 Ministerial Declaration on Recovering Proceeds of
Corruption atau Deklarasi G8 atas Pengembalian Aset hasil Korupsi ini
dilakukan pada saat pertemuan G8
Justice and Home Affairs Ministers yang di adakan di
Washington, 11 May 2004. Deklarasi ini membuka jalan untuk serangkaian
inisiatif dengan tujuan untuk membantu negara korban kejahatan korupsi
mendapatkan kembali aset korupsi itu. Dalam hal Pengembalian Aset, Deklarasi
ini melengkapi inisiatif
StAR
atau Stolen Assets Recovery Initiatif.
Deklarasi ini meminta negara-negara G8 untuk:
a. membentuk suatu team gabungan yang berisi ahli dalam Bantuan Timbal Balik
ketika menerima permintaan dari negara korban
b. membentuk satuan tugas berdasarkan kasus atas permintaan dari negara
korban
c. menyelenggrakan workshop regional sebagai sarana tukar menukar informasi
dengan negara korban dalam hal teknik-teknik investigasi keuangan
internasional dan tata cara bantuan timbal balik
d. memastikan tiap-tiap negara G8 mempunyai aturan yang meminta dilakukan
Penelusuran Lebih Ketat atau enhanced due diligence untuk rekening
orang-orang yang masuk kategori Politically Exposed Persons, dalam
hal aturan tentang Informasi transaksi digital [Wire Transfer Originator
Information]
e. menyusun manual tentang prosedur permintaan dan pengembalian aset
f. mencari alternatif yang lebih efektif dalam mengembalikan aset hasil
kejahatan korupsi
Download di sini:
G8 Declaration
lihat juga
report of G8 Justice and Home Affairs Minister untuk pelaksanaan dari
Deklarasi yang dibuat pada tahun 2007
Stolen Assets Recovery [[StAR] Initiative
The Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, yang diluncurkan oleh World
Bank dan UNODC di New York, pada tanggal 17 September 2007, bertujuan untuk
menolong negara-negara berkembang mendapatkan kembali aset/dana tercuri itu
dan membantu mereka dalam mempergunakan dana curian yang dikembalikan itu
untuk kepentingan pembangunan. Untuk mencapai tujuan itu, peranan
negara-negara maju juga disebut terutama untuk mengurangi halangan
kembalinya dana-dana curian itu ke negara yang berhak.
Dalam
prakteknya, StAR didesain untuk bekerja di 4 area: • membantu
negara-negara berkembang memperkuat lembaga penegak hukum dan proses
penegakkan hukumnya. • memperkuat integritas Pasar Keuangan dengan
mengajak lembaga-lembaga keuangan agar mematuhi peraturan tentang pencucian
uang dan memperkuat kerja sama di antara financial intelligence units [seperti
PPATK] di seluruh dunia. • membantu negara-negara berkembang dalam
mengembalikan asetnya dengan cara memberikan pinjaman atau hibah untuk
membiayai biaya awal proses pengembalian aset, memberikan nasehat hukum atau
menyewa pengacara, serta memfasilitasi kerja sama antar negara. •
mengawasi penggunaan aset yang dikembalikan agar dipergunakan untuk
kepentingan pembangunan, seperti pendidikan dan infrastuktur.
selengkapnya
ILEA.... |
|
Perjanjian Internasional/Best Practices |
|
UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption
Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Okotber 2003 dan telah
ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah
meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional
pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan
korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta. Konvensi ini dipandang pula
sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana
seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-praktek korupsi dan juga
menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan
korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya
pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas
negara.
Konvensi ini memiliki 4 pilar utama, yaitu, pencegahan, penegakkan hukum,
kerjasama internasional dan pengembalian aset.
Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara
Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.
selengkapnya
UNODC....
download
Konvensi....
Commonwealth Model Legislative Provisions on the Civil Recovery of
Criminal Assets Including Terrorist Property
G-8 Countries Best Practices:
1. Best Practice Principles on Tracing, Freezing and Confiscation of
Assets
2. Best Practices for the Administration of Seized Assets
3. Principles and Options for Disposition and Transfer of Confiscated
Proceeds of Grand Corruption
OAS Model Regulations of the Inter-American Drug Abuse Control Commission
(CICAD) Concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and
Other Serious Offenses
Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based
Asset Forfeiture
|
|
|
|