In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Instrumen » Penegakkan Hukum » Pengembalian Asset » Pengembalian Aset
Pengembalian Aset

Pengembalian aset merupakan pendekatan baru dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-an dan semakin kuat posisinya ketika dimasukkan dalam UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan ke dalam UN Convention against Transnational Organized Crime tahun 2000.

Dalam urusan korupsi, mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena makin banyak negara, dimulai pada dekade 1990-an, dengan Philipina, Haiti dan Nigeria sebagai contohnya, yang melakukan usaha pengembalian aset atas aset hasil korupsi pejabat tingginya dan ternyata, dalam usahanya itu kerap menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan itulah yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dengan mengatur masalah pengembalian aset dalam bab tersendiri dalam United Nations Convention on Anti Corruption [UNCAC] tahun 2003.

Dalam United Nation Convention on Anti Corruption [UNCAC], pengembalian aset dipandang sebagai prinsip fundamental [Bab V Pasal 51 UNCAC] dalam konvensi tersebut. UNCAC mengatur mengenai pencegahan terjadinya perpindahan aset yang tidak sah sekaligus juga menetapkan cara pengembalian aset baik lewat pidana maupun perdata. Selain itu UNCAC juga meminta kerja sama internasional dalam pengembalian aset, salah satunya dengan cara Mutual Legal Assistance [MLA]. UNCAC juga menyelesaikan persoalan hukum diserahkan kemana aset tidak sah tersebut, yakni dengan dikembalikan ke negara yang meminta pengembalian aset [dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat 3].

Pengembalian aset ini meliputi proses/kegiatan baik melalui peradilan pidana maupun perdata untuk mencari, membekukan, dan mengembalikan dana yang didapatkan dari kegiatan yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum ke negara yang meminta.

Instrument
Kerjasama Internasional
  • G8 Declaration on Recovering Proceeds of Corruption

    Adopsi atas The G8 Ministerial Declaration on Recovering Proceeds of Corruption atau Deklarasi G8 atas Pengembalian Aset hasil Korupsi ini dilakukan pada saat pertemuan G8 Justice and Home Affairs Ministers  yang di adakan di Washington, 11 May 2004. Deklarasi ini membuka jalan untuk serangkaian inisiatif dengan tujuan untuk membantu negara korban kejahatan korupsi mendapatkan kembali aset korupsi itu. Dalam hal Pengembalian Aset, Deklarasi ini melengkapi inisiatif StAR atau Stolen Assets Recovery Initiatif.

    Deklarasi ini meminta negara-negara G8 untuk:
    a. membentuk suatu team gabungan yang berisi ahli dalam Bantuan Timbal Balik ketika menerima permintaan dari negara korban
    b. membentuk satuan tugas berdasarkan kasus atas permintaan dari negara korban
    c. menyelenggrakan workshop regional sebagai sarana tukar menukar informasi dengan negara korban dalam hal teknik-teknik investigasi keuangan internasional dan tata cara bantuan timbal balik
    d. memastikan tiap-tiap negara G8 mempunyai aturan yang meminta dilakukan Penelusuran Lebih Ketat atau enhanced due diligence untuk rekening orang-orang yang masuk kategori Politically Exposed Persons, dalam hal aturan tentang Informasi transaksi digital [Wire Transfer Originator Information]
    e. menyusun manual tentang prosedur permintaan dan pengembalian aset
    f. mencari alternatif yang lebih efektif dalam mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi

    Download di sini: G8 Declaration
    lihat juga report of G8 Justice and Home Affairs Minister untuk pelaksanaan dari Deklarasi yang dibuat pada tahun 2007
     

  • Stolen Assets Recovery [[StAR] Initiative

    The Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, yang diluncurkan oleh World Bank dan UNODC di New York, pada tanggal 17 September 2007, bertujuan untuk menolong negara-negara berkembang mendapatkan kembali aset/dana tercuri itu dan membantu mereka dalam mempergunakan dana curian yang dikembalikan itu untuk kepentingan pembangunan. Untuk mencapai tujuan itu, peranan negara-negara maju juga disebut terutama untuk mengurangi halangan kembalinya dana-dana curian itu ke negara yang berhak.

    Dalam prakteknya, StAR didesain untuk bekerja di 4 area:
    • membantu negara-negara berkembang memperkuat lembaga penegak hukum dan proses penegakkan hukumnya.
    • memperkuat integritas Pasar Keuangan dengan mengajak lembaga-lembaga keuangan agar mematuhi peraturan tentang pencucian uang dan memperkuat kerja sama di antara financial intelligence units [seperti PPATK] di seluruh dunia.
    • membantu negara-negara berkembang dalam mengembalikan asetnya dengan cara memberikan pinjaman atau hibah untuk membiayai biaya awal proses pengembalian aset, memberikan nasehat hukum atau menyewa pengacara, serta memfasilitasi kerja sama antar negara.
    • mengawasi penggunaan aset yang dikembalikan agar dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, seperti pendidikan dan infrastuktur.

    selengkapnya ILEA....

  • Perjanjian Internasional/Best Practices
  • UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption

    Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Okotber 2003 dan telah ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta. Konvensi ini dipandang pula sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-praktek korupsi dan juga menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas negara.

    Konvensi ini memiliki 4 pilar utama, yaitu, pencegahan, penegakkan hukum, kerjasama internasional dan pengembalian aset.

    Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.

    selengkapnya UNODC....

    download Konvensi....
     

  • Commonwealth Model Legislative Provisions on the Civil Recovery of Criminal Assets Including Terrorist Property
     
  • G-8 Countries Best Practices:

    1. Best Practice Principles on Tracing, Freezing and Confiscation of Assets
    2. Best Practices for the Administration of Seized Assets
    3. Principles and Options for Disposition and Transfer of Confiscated Proceeds of Grand Corruption

  • OAS Model Regulations of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) Concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offenses


  • Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture
  •  

     
    Pengembalian Aset

    Pengembalian aset merupakan pendekatan baru dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-an dan semakin kuat posisinya ketika dimasukkan dalam UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan ke dalam UN Convention against Transnational Organized Crime tahun 2000.

    Dalam urusan korupsi, mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena makin banyak negara, dimulai pada dekade 1990-an, dengan Philipina, Haiti dan Nigeria sebagai contohnya, yang melakukan usaha pengembalian aset atas aset hasil korupsi pejabat tingginya dan ternyata, dalam usahanya itu kerap menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan itulah yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dengan mengatur masalah pengembalian aset dalam bab tersendiri dalam United Nations Convention on Anti Corruption [UNCAC] tahun 2003.

    Dalam United Nation Convention on Anti Corruption [UNCAC], pengembalian aset dipandang sebagai prinsip fundamental [Bab V Pasal 51 UNCAC] dalam konvensi tersebut. UNCAC mengatur mengenai pencegahan terjadinya perpindahan aset yang tidak sah sekaligus juga menetapkan cara pengembalian aset baik lewat pidana maupun perdata. Selain itu UNCAC juga meminta kerja sama internasional dalam pengembalian aset, salah satunya dengan cara Mutual Legal Assistance [MLA]. UNCAC juga menyelesaikan persoalan hukum diserahkan kemana aset tidak sah tersebut, yakni dengan dikembalikan ke negara yang meminta pengembalian aset [dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat 3].

    Pengembalian aset ini meliputi proses/kegiatan baik melalui peradilan pidana maupun perdata untuk mencari, membekukan, dan mengembalikan dana yang didapatkan dari kegiatan yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum ke negara yang meminta.

    Instrument
    Kerjasama Internasional
  • G8 Declaration on Recovering Proceeds of Corruption

    Adopsi atas The G8 Ministerial Declaration on Recovering Proceeds of Corruption atau Deklarasi G8 atas Pengembalian Aset hasil Korupsi ini dilakukan pada saat pertemuan G8 Justice and Home Affairs Ministers  yang di adakan di Washington, 11 May 2004. Deklarasi ini membuka jalan untuk serangkaian inisiatif dengan tujuan untuk membantu negara korban kejahatan korupsi mendapatkan kembali aset korupsi itu. Dalam hal Pengembalian Aset, Deklarasi ini melengkapi inisiatif StAR atau Stolen Assets Recovery Initiatif.

    Deklarasi ini meminta negara-negara G8 untuk:
    a. membentuk suatu team gabungan yang berisi ahli dalam Bantuan Timbal Balik ketika menerima permintaan dari negara korban
    b. membentuk satuan tugas berdasarkan kasus atas permintaan dari negara korban
    c. menyelenggrakan workshop regional sebagai sarana tukar menukar informasi dengan negara korban dalam hal teknik-teknik investigasi keuangan internasional dan tata cara bantuan timbal balik
    d. memastikan tiap-tiap negara G8 mempunyai aturan yang meminta dilakukan Penelusuran Lebih Ketat atau enhanced due diligence untuk rekening orang-orang yang masuk kategori Politically Exposed Persons, dalam hal aturan tentang Informasi transaksi digital [Wire Transfer Originator Information]
    e. menyusun manual tentang prosedur permintaan dan pengembalian aset
    f. mencari alternatif yang lebih efektif dalam mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi

    Download di sini: G8 Declaration
    lihat juga report of G8 Justice and Home Affairs Minister untuk pelaksanaan dari Deklarasi yang dibuat pada tahun 2007
     

  • Stolen Assets Recovery [[StAR] Initiative

    The Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, yang diluncurkan oleh World Bank dan UNODC di New York, pada tanggal 17 September 2007, bertujuan untuk menolong negara-negara berkembang mendapatkan kembali aset/dana tercuri itu dan membantu mereka dalam mempergunakan dana curian yang dikembalikan itu untuk kepentingan pembangunan. Untuk mencapai tujuan itu, peranan negara-negara maju juga disebut terutama untuk mengurangi halangan kembalinya dana-dana curian itu ke negara yang berhak.

    Dalam prakteknya, StAR didesain untuk bekerja di 4 area:
    • membantu negara-negara berkembang memperkuat lembaga penegak hukum dan proses penegakkan hukumnya.
    • memperkuat integritas Pasar Keuangan dengan mengajak lembaga-lembaga keuangan agar mematuhi peraturan tentang pencucian uang dan memperkuat kerja sama di antara financial intelligence units [seperti PPATK] di seluruh dunia.
    • membantu negara-negara berkembang dalam mengembalikan asetnya dengan cara memberikan pinjaman atau hibah untuk membiayai biaya awal proses pengembalian aset, memberikan nasehat hukum atau menyewa pengacara, serta memfasilitasi kerja sama antar negara.
    • mengawasi penggunaan aset yang dikembalikan agar dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, seperti pendidikan dan infrastuktur.

    selengkapnya ILEA....

  • Perjanjian Internasional/Best Practices
  • UN Resolution 58/4 on United Nations Convention against Corruption

    Konvensi ini diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada Okotber 2003 dan telah ditandatangai oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum negara anggotanya dalam melawan kejahatan korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta. Konvensi ini dipandang pula sebagai perwujudan dari komitmen internasional dalam hal bagaimana seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek-praktek korupsi dan juga menjadi mesin efektif untuk menjalin kerjasama internasional dalam melawan korupsi dan pengembalian asetnya. Konvensi ini menegaskan pentingnya pembagian peran antar negara dalam menghambat kejahatan korupsi yang lintas negara.

    Konvensi ini memiliki 4 pilar utama, yaitu, pencegahan, penegakkan hukum, kerjasama internasional dan pengembalian aset.

    Konvensi ini mengikat secara hukum pada 14 Desember 2005, setelah negara Ekuador, sebagai negara ke-30, meratifikasinya.

    selengkapnya UNODC....

    download Konvensi....
     

  • Commonwealth Model Legislative Provisions on the Civil Recovery of Criminal Assets Including Terrorist Property
     
  • G-8 Countries Best Practices:

    1. Best Practice Principles on Tracing, Freezing and Confiscation of Assets
    2. Best Practices for the Administration of Seized Assets
    3. Principles and Options for Disposition and Transfer of Confiscated Proceeds of Grand Corruption

  • OAS Model Regulations of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) Concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offenses


  • Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture
  •