Arsip Berita November 2009
Menhut Sambangi Jaksa Agung
Detik, 30/11/2009 17:01 WIB
Novi Christiastuti Adiputri -
detikNews
Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bertemu dengan Jaksa Agung
Hendarman Supandji. Zulkifli mengaku ingin berkonsultasi seputar penegakan hukum.
Zulkifli melakukan pertemuan di Gedung Kejagung, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan, Senin (30/11/2009) sekitar pukul 13.45 WIB hingga pukul 14.20
WIB.
"Ini silaturrahmi. Kita sekarang dalam rangka evaluasi terhadap aturan dan UU.
Kita evaluasi agar nanti kita sinkronisasi aturan itu agar tidak tumpang tindih,"
kata Zulkifli.
Menurut Zulkifli, Dephut sedang menyelesaikan persoalan tata ruang dan kawasan.
Kemudian, juga penegakan hukum terhadap illegal logging dan pelanggaran terhadap
kawasan hutan....................
Status Quo Konsesi PT RAPP Bisa Menyebabkan Illegal Logging
Detik, 28/11/2009 18:24 WIB
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Status qua konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau
Andalan Pulp and Paper (RAPP) di kawasan gambut berpotensi terjadi illegal
logging. Diperkirakan kerugian negara bisa mencapai Rp 100 miliar lebih.
Hal itu terungkap dalam dalam diskusi lingkungan yang diselenggarakan Jaringan
Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) di Pekanbaru, Sabtu (28/11/2009).
Diskusi lingkungan ini, dihadiri sejumlah aktivis lingkungan, Walhi, Greenpeace
dan pakar lingkungan Prof Adnan Kasir dari Universitas Riau (UNRI).
Menurut Direktur Jikalahari, Susanto, Menhut Zulkifli Hasan telah menyetujui
pencabutan sementara izin HTI PT RAPP seluas 115 ribu hektar. Namun persetujuan
baru bentuk lisan tanpa ada SK penetapan.......................
Menhut Jangan Gegabah
Kompas, 20 November 2009
Jakarta, Kompas - Kalangan pengusaha kehutanan meminta Menteri Kehutanan
Zulkifli Hasan tidak gegabah menarik izin hak pengusahaan hutan yang mati suri.
Pemerintah harus mengkaji dengan cermat kendala pengusaha HPH di lapangan
sebelum memutuskan menarik izin yang sudah ada.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding
mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (19/11). Dari 303 HPH yang tercatat,
hanya 148 unit yang masih aktif.
Salahuddin mengatakan hal itu menanggapi rencana Menhut yang akan menarik izin
HPH yang tidak aktif lagi dan memberikannya kepada investor restorasi hutan alam.
Dephut akan menjalankan proses administrasi seperti peringatan tiga kali sebelum
menarik izin HPH............................
Polres Baubau Tangkap Pembalak Liar
Media Indonesia, 17 November 2009
11:09 WIB
BAUBAU--MI: Petugas Polres Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), menangkap
sejumlah oknum pelaku pembalakan liar (illegal logging), baik di wilayah
tersebut maupun di Kabupaten Buton.
Kasat Reskrim Polres Kota Baubau AKP Rofikoh Yunianto di Baubau, Selasa (17/11),
mengatakan, penangkapan di Kabupaten Buton dilakukan atas kerja sama dengan
Polres Kabupaten Buton. Penangkapan pelaku pembalakan liar itu dilakukan dalam
Operasi Anoa 2009 yang digelar dalam sepekan terakhir Polres Baubau.
Menurut AKP Rofikoh, selama operasi itu, polisi berhasil mengungkap enam kasus
pembalakan liar, dengan menetapkan empat tersangka di Polres Kota Baubau.
Sedangkan di Polsek Mawasangka sebanyak tiga kasus saat ini masih dalam
pengembangan pemeriksaan.....................
Menhut: Saya Bukan Superman, Tak Mungkin Berantas Sendirian
Detik, 16/11/2009 14:52 WIB
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkiflie Hasan mengakui pemberantasan penebangan
liar (Illegal Logging) tidak bisa dikerjakannya seorang diri. Dephut akan
melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk memberantas illegal logging.
"Saya bukan Superman. Saya akan coba membangun hubungan yang bagus dan sinergi
yang positif dengan lembaga terkait. Tidak mungkin Menhut menghentikan illegal
logging sendirian," ujar Zulkifkli kepada wartawan.
Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers usai membuka diskusi Revitalisasi
Penyuluhan Kehutanan Sebagai Ujung Tombak Dalam Mewujudkan Hutan Lestari
Masyarakat Sejahtera di gedung kantor Departemen Kehutanan, Jl Gatot Subtoro,
Jakarta Selatan, Senin (16/11/2009).............................
Kertas dan Pohon Kita
Kompas, 10 November 2009
Nugroho F Yudho
Ironis memang. Ketika perkembangan teknologi informasi berkembang sedemikian
rupa, mestinya penggunaan kertas berkurang. Namun, yang terjadi justru kebutuhan
manusia akan kertas dan berbagai produk turunannya meningkat pesat. Kertas kini
sudah menjadi salah satu kebutuhan utama manusia.
Kebutuhan akan kertas sama pentingnya dengan energi listrik. Pemakan kertas
terbanyak di dunia adalah penduduk Amerika Serikat, China, dan Kanada—jumlah
total populasi hanya 18,6 persen dari seluruh penduduk dunia. Ketiga negara
besar yang perkembangan teknologi informatikanya sangat pesat ini mengonsumsi 73
persen dari produksi pulp dan kertas dunia hingga lima tahun lalu.
Kertas adalah komoditas yang berbahan baku pohon, terutama akasia dan eukaliptus
yang hingga kini masih paling diandalkan. Repotnya, tidak semua negara bisa
ditanami pohon tersebut. Hanya di negara tertentu kedua pohon itu bisa tumbuh
dan berkembang baik. Jadi meski pada tahun 2010 kapasitas industri pulp dunia
diperkirakan bakal digenjot hingga menjadi 202 juta ton kering (adt-air dried
ton), kebutuhan umat manusia akan kertas tidak juga bakal tercukupi............................
Tumpang tindih lahan masih jadi persoalan
Bisnis Indonesia, 5 November 2009
JAKARTA: Pengusaha industri kehutanan masih mengeluhkan soal belum mantapnya
kepastian hukum a.l. berupa adanya tumpang tindih lahan di hutan sehingga
merugikan investor.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Nanang Roffandi
memaparkan akibat situasi itu banyak pengusaha yang tidak bisa memanfaatkan
lahannya karena dikuasai masyarakat. "Ini jelas merugikan pengusaha," katanya di
Jakarta, kemarin.
Nanang mengatakan ada seorang pengusaha yang telah memiliki izin usaha mengelola
hutan. Namun, akhirnya tidak dapat memanfaatkan arealnya. Sebab, sebagian dari
areal yang diberikan, dikuasai masyarakat. "Ada lagi, izin yang diberikan seluas
100.000 ha, karena aturan tata ruang, lahan yang bisa memanfaatkan hanya 60.000
ha. Sisanya ternyata untuk areal pemanfaatan lain," tuturnya.....................
Pejabat Baru di Polda Kalsel Tanda Tangani Kontrak Kerja
Media Indonesia, 02 November 2009 15:00 WIB
Penulis : Denny Saputra
BANJARMASIN--MI: Sejumlah pejabat baru di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda)
Kalimantan Selatan disuguhi kontrak kerja.
Sembilan Kepala Polres yang dilantik menandatangani komitmen soal pemberantasan
illegal logging, illegal mining, dan korupsi.
Kepala Polda Kalsel, Brigjen Untung S Rajab, Senin (2/11), usai memimpin serah
terima sembilan Kapolres dan Kapoltabes di markas Polda Kalsel, Banjarmasin,
mengatakan, kontrak kerja merupakan bagian dari komitmen Polri terkait program
seratus hari kerja pemerintah. "Semua kapolres harus mempunyai komitmen dalam
penanganan pelanggaran di wilayahnya," ungkapnya.
Menurutnya, semua permasalahan di lapangan akan menjadi perhatian serius aparat
kepolisian, terutama ketiga hal tersebut. Tanpa menyebut jumlah kasus yang
berhasil ditangani, Untung mengatakan, sejauh ini, pihaknya dinilai berhasil
menangani kasus-kasus illegal logging, illegal mining, dan korupsi.......
berita lain di
ILEA....