ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Arsip Berita November 2009

Menhut Sambangi Jaksa Agung
Detik, 30/11/2009 17:01 WIB
 

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bertemu dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Zulkifli mengaku ingin berkonsultasi seputar penegakan hukum.

Zulkifli melakukan pertemuan di Gedung Kejagung, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/11/2009) sekitar pukul 13.45 WIB hingga pukul 14.20 WIB.

"Ini silaturrahmi. Kita sekarang dalam rangka evaluasi terhadap aturan dan UU. Kita evaluasi agar nanti kita sinkronisasi aturan itu agar tidak tumpang tindih," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, Dephut sedang menyelesaikan persoalan tata ruang dan kawasan. Kemudian, juga penegakan hukum terhadap illegal logging dan pelanggaran terhadap kawasan hutan....................

 


Status Quo Konsesi PT RAPP Bisa Menyebabkan Illegal Logging
Detik, 28/11/2009 18:24 WIB
 

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Pekanbaru - Status qua konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di kawasan gambut berpotensi terjadi illegal logging. Diperkirakan kerugian negara bisa mencapai Rp 100 miliar lebih.

Hal itu terungkap dalam dalam diskusi lingkungan yang diselenggarakan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) di Pekanbaru, Sabtu (28/11/2009). Diskusi lingkungan ini, dihadiri sejumlah aktivis lingkungan, Walhi, Greenpeace dan pakar lingkungan Prof Adnan Kasir dari Universitas Riau (UNRI).

Menurut Direktur Jikalahari, Susanto, Menhut Zulkifli Hasan telah menyetujui pencabutan sementara izin HTI PT RAPP seluas 115 ribu hektar. Namun persetujuan baru bentuk lisan tanpa ada SK penetapan.......................

 


Menhut Jangan Gegabah
Kompas, 20 November 2009

Jakarta, Kompas - Kalangan pengusaha kehutanan meminta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tidak gegabah menarik izin hak pengusahaan hutan yang mati suri. Pemerintah harus mengkaji dengan cermat kendala pengusaha HPH di lapangan sebelum memutuskan menarik izin yang sudah ada.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (19/11). Dari 303 HPH yang tercatat, hanya 148 unit yang masih aktif.

Salahuddin mengatakan hal itu menanggapi rencana Menhut yang akan menarik izin HPH yang tidak aktif lagi dan memberikannya kepada investor restorasi hutan alam. Dephut akan menjalankan proses administrasi seperti peringatan tiga kali sebelum menarik izin HPH............................

 


Polres Baubau Tangkap Pembalak Liar

Media Indonesia, 17 November 2009 11:09 WIB

BAUBAU--MI: Petugas Polres Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), menangkap sejumlah oknum pelaku pembalakan liar (illegal logging), baik di wilayah tersebut maupun di Kabupaten Buton.

Kasat Reskrim Polres Kota Baubau AKP Rofikoh Yunianto di Baubau, Selasa (17/11), mengatakan, penangkapan di Kabupaten Buton dilakukan atas kerja sama dengan Polres Kabupaten Buton. Penangkapan pelaku pembalakan liar itu dilakukan dalam Operasi Anoa 2009 yang digelar dalam sepekan terakhir Polres Baubau.

Menurut AKP Rofikoh, selama operasi itu, polisi berhasil mengungkap enam kasus pembalakan liar, dengan menetapkan empat tersangka di Polres Kota Baubau. Sedangkan di Polsek Mawasangka sebanyak tiga kasus saat ini masih dalam pengembangan pemeriksaan.....................

 


Menhut: Saya Bukan Superman, Tak Mungkin Berantas Sendirian
Detik, 16/11/2009 14:52 WIB


Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkiflie Hasan mengakui pemberantasan penebangan liar (Illegal Logging) tidak bisa dikerjakannya seorang diri. Dephut akan melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk memberantas illegal logging.

"Saya bukan Superman. Saya akan coba membangun hubungan yang bagus dan sinergi yang positif dengan lembaga terkait. Tidak mungkin Menhut menghentikan illegal logging sendirian," ujar Zulkifkli kepada wartawan.

Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers usai membuka diskusi Revitalisasi Penyuluhan Kehutanan Sebagai Ujung Tombak Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera di gedung kantor Departemen Kehutanan, Jl Gatot Subtoro, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2009).............................

 


Kertas dan Pohon Kita
Kompas, 10 November 2009

Nugroho F Yudho
Ironis memang. Ketika perkembangan teknologi informasi berkembang sedemikian rupa, mestinya penggunaan kertas berkurang. Namun, yang terjadi justru kebutuhan manusia akan kertas dan berbagai produk turunannya meningkat pesat. Kertas kini sudah menjadi salah satu kebutuhan utama manusia.

Kebutuhan akan kertas sama pentingnya dengan energi listrik. Pemakan kertas terbanyak di dunia adalah penduduk Amerika Serikat, China, dan Kanada—jumlah total populasi hanya 18,6 persen dari seluruh penduduk dunia. Ketiga negara besar yang perkembangan teknologi informatikanya sangat pesat ini mengonsumsi 73 persen dari produksi pulp dan kertas dunia hingga lima tahun lalu.

Kertas adalah komoditas yang berbahan baku pohon, terutama akasia dan eukaliptus yang hingga kini masih paling diandalkan. Repotnya, tidak semua negara bisa ditanami pohon tersebut. Hanya di negara tertentu kedua pohon itu bisa tumbuh dan berkembang baik. Jadi meski pada tahun 2010 kapasitas industri pulp dunia diperkirakan bakal digenjot hingga menjadi 202 juta ton kering (adt-air dried ton), kebutuhan umat manusia akan kertas tidak juga bakal tercukupi............................

 


Tumpang tindih lahan masih jadi persoalan
Bisnis Indonesia, 5 November 2009

JAKARTA: Pengusaha industri kehutanan masih mengeluhkan soal belum mantapnya kepastian hukum a.l. berupa adanya tumpang tindih lahan di hutan sehingga merugikan investor.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Nanang Roffandi memaparkan akibat situasi itu banyak pengusaha yang tidak bisa memanfaatkan lahannya karena dikuasai masyarakat. "Ini jelas merugikan pengusaha," katanya di Jakarta, kemarin.

Nanang mengatakan ada seorang pengusaha yang telah memiliki izin usaha mengelola hutan. Namun, akhirnya tidak dapat memanfaatkan arealnya. Sebab, sebagian dari areal yang diberikan, dikuasai masyarakat. "Ada lagi, izin yang diberikan seluas 100.000 ha, karena aturan tata ruang, lahan yang bisa memanfaatkan hanya 60.000 ha. Sisanya ternyata untuk areal pemanfaatan lain," tuturnya.....................

 


Pejabat Baru di Polda Kalsel Tanda Tangani Kontrak Kerja
Media Indonesia, 02 November 2009 15:00 WIB

Penulis : Denny Saputra
BANJARMASIN--MI: Sejumlah pejabat baru di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan disuguhi kontrak kerja.

Sembilan Kepala Polres yang dilantik menandatangani komitmen soal pemberantasan illegal logging, illegal mining, dan korupsi.

Kepala Polda Kalsel, Brigjen Untung S Rajab, Senin (2/11), usai memimpin serah terima sembilan Kapolres dan Kapoltabes di markas Polda Kalsel, Banjarmasin, mengatakan, kontrak kerja merupakan bagian dari komitmen Polri terkait program seratus hari kerja pemerintah. "Semua kapolres harus mempunyai komitmen dalam penanganan pelanggaran di wilayahnya," ungkapnya.

Menurutnya, semua permasalahan di lapangan akan menjadi perhatian serius aparat kepolisian, terutama ketiga hal tersebut. Tanpa menyebut jumlah kasus yang berhasil ditangani, Untung mengatakan, sejauh ini, pihaknya dinilai berhasil menangani kasus-kasus illegal logging, illegal mining, dan korupsi.......

berita lain di ILEA....