In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Berita dan Acara » Berita
Berita

Mafia kayu rusak 6,8 juta ha Hutan Kaltim

Antara, Rabu, 05 Mei 2010 19:38 WITA

Samarinda (ANTARANews-Kaltim) - Laju kerusakan hutan Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai 90.000 Ha/tahun sehingga dari total 17 juta Ha, sekitar 6,8 juta Ha menjadi lahan kritis membuktikan bahwa aktiftas ekploitasi sumber daya hutan di provinsi itu tidak terkendali.

Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kasus perusakan hutan demikian hebatnya bisa terjadi di Kaltim, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana sistem pengawasan, serta bagaimana sistem penerapan hukum terhadap orang, lembaga atau perusahaan yang selama ini diduga melakukan pembalakan liar (illegal logging).

Sekiranya sistem itu berjalan dengan baik mata kasus perusakan hutan di Kaltim mungkin tidak separah ini, masalah-masalah ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi praktik mafia kayu atau makelar kasus illegal logging di Kaltim, seperti disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum dan Keamanan DPRD Kaltim, Yefta Berto di Samarinda....................

 


Gurita kejahatan kehutanan
Kompas, Rabu, 5 Mei 2010 | 04:10 WIB
 

Dukungan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memasuki kasus-kasus di sektor kehutanan terus mengalir (Kompas, 27/4). Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan secara tegas mempersilakan pengusutan tuntas berdasarkan bukti (Kompas, 16/4).

Sektor kehutanan tak pelak anak perawan di sarang penyamun, jadi rebutan. Sektor ini salah satu ladang emas korupsi dan manipulasi. Heboh ”cicak vs buaya” dan makelar kasus yang melibatkan Anggodo bermula dari korupsi di sektor ini. Anggoro, kakak Anggodo, adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan.

Ada banyak jenis kejahatan kehutanan. Luca Tacconi et al (2003) menyebut, antara lain, (a) pelanggaran hak masyarakat adat dan hak publik, (b) aksi pembalakan kayu secara ilegal yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi manajemen hutan dan/atau pelanggaran perjanjian kontrak lainnya terhadap hutan, (c) pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan kayu dan (d) aktivitas finansial ilegal yang mungkin berkaitan dengan pajak dan aspek finansial lain.................
 


Kasus SP3 Pembalakan Liar di Riau
Walhi dukung pembukaan kembali

Sinar Harapan, Selasa, 04 Mei 2010 14:13

Pekanbaru - Wahana Lingkungan Hidup Indone­sia (Walhi) Wilayah Riau sangat mendu­kung upaya Satgas Mafia Hukum untuk membuka kembali kasus dikeluarkannya Surat Perintah Peng­hentian Penyidikan (SP3) 13 perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar di daerah itu.

Direktur Eksekutif Walhi Riau, Hariansyah Usman, dalam perbincangan dengan SH, Senin (3/5), menyebutkan, dari awal terbitnya, SP3 tersebut memang sangat kontroversial dan penuh kejanggalan. Dari proses penyelidikan, sebenarnya sudah cukup bukti dan saksi bahwa kasus itu layak dilimpahkan ke pengadil­an (P-21).
“Tetapi anehnya, penyidik Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau justru mengeluar­kan SP-3 dengan dalih tidak cukup bukti dan didukung oleh keterang­an saksi dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Ling­ku­ng­an Hidup dan Kehutanan. Kalau sudah begini, indikasi adanya konspirasi dan mafia hukum untuk membebaskan 13 peru­sa­haan itu sangat kuat,” ujarnya.
 

Pria yang akrab disapa Kaka ini menambahkan, kejanggalan lain keluarnya SP3 itu bisa dilihat dari pergantian petinggi di Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Waktu itu, Kepala Polda (Kapolda) Riau Brigjen (Pol) Sutjiptadi diganti secara mendadak. Padahal, Sutjiptadi dari awal sudah sangat serius meng­ungkap kasus-kasus pembalakan liar, termasuk yang melibatkan 13 perusahaan tersebut. “SP3 terhadap 13 perusahaan yang diduga melakukan pemba­lakan liar dikeluarkan semasa Kapolda Riau Brigjen (Pol) Hadiatmoko......................
 


Ekspor kayu melonjak 1270 persen

Antara, 4 Mei 2010

Jakarta, (ANTARA) - Ekspor produksi kayu olahan pada kuartal I 2010 mencapai 3,15 juta meter kubik, melonjak 1270 persen dibandingkan 230.000 meter kubik pada periode sama tahun sebelumnya.


"Permintaan pasar internasional mulai pulih dari krisis keuangan dunia pada kuartal 1 2010. Penerimaan negara melalui Dana Reboisasi (DR) juga melonjak, namun dalam pendapatan Provisi Sumebr Daya Hutan (PSDH) turun 12 persen," kata Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, di Jakarta, Selasa.
 

Dikatakanya, penerimaan negara yang pada kuartal I 2009 mencapai 133,3 juta dolar AS, naik menjadi 1,6 miliar dolar pada periode yang sama tahun ini. "Lonjakan penerimaan negara dari ekspor kayu olahan tersebut karena permintaan pasar internasional terhadap hasil produk kayu nasional mengalami kenaikan."................
 


Areal HTI optimal hanya 50%

Bisnis Indonesia, 3 Mei 2010
 

JAKARTA: Lahan untuk hutan tanaman industri (HTI) di dalam negeri milik mayoritas perusahaan kehutanan hanya dapat tergarap 50% dari total luas konsesi yang diberikan pemerintah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nanang Rofandi Ahmad mengungkapkan total lahan tidak seluruhnya dapat tergarap karena mayoritas terganjal proses pada saat pembukaan areal (land clearing).

"Pengembangan HTI di Indonesia untuk memasok kehutuhan bahan baku industri pulp dan kertas terhambat karena kekhawatiran kegiatan land clearing di areal konsesi kehutanan," ungkapnya kemarin.............

 


Pemkab Barito Utara evaluasi Izin Tambang
Media Indonesia, 2 Mei 2010
 

MUARA TEWEH---MI: Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan mengevaluasi seluruh kinerja perusahaan yang menanamkan investasinya di sektor pertambangan khususnya izin usaha pertambangan batu bara.

"Saat ini banyak investor yang telah memiliki izin tetapi belum ada kegiatan di lapangan, sehingga perlu dipertanyakan keseriusan mereka," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara Suriawan Prihandi di Muara Teweh, Minggu (2/5).

Menurut Suriawan kegiatan investasi tersebut masih terkendala izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng..........


berita lain di ILEA....

Berita

Mafia kayu rusak 6,8 juta ha Hutan Kaltim

Antara, Rabu, 05 Mei 2010 19:38 WITA

Samarinda (ANTARANews-Kaltim) - Laju kerusakan hutan Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai 90.000 Ha/tahun sehingga dari total 17 juta Ha, sekitar 6,8 juta Ha menjadi lahan kritis membuktikan bahwa aktiftas ekploitasi sumber daya hutan di provinsi itu tidak terkendali.

Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kasus perusakan hutan demikian hebatnya bisa terjadi di Kaltim, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana sistem pengawasan, serta bagaimana sistem penerapan hukum terhadap orang, lembaga atau perusahaan yang selama ini diduga melakukan pembalakan liar (illegal logging).

Sekiranya sistem itu berjalan dengan baik mata kasus perusakan hutan di Kaltim mungkin tidak separah ini, masalah-masalah ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi praktik mafia kayu atau makelar kasus illegal logging di Kaltim, seperti disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum dan Keamanan DPRD Kaltim, Yefta Berto di Samarinda....................

 


Gurita kejahatan kehutanan
Kompas, Rabu, 5 Mei 2010 | 04:10 WIB
 

Dukungan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memasuki kasus-kasus di sektor kehutanan terus mengalir (Kompas, 27/4). Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan secara tegas mempersilakan pengusutan tuntas berdasarkan bukti (Kompas, 16/4).

Sektor kehutanan tak pelak anak perawan di sarang penyamun, jadi rebutan. Sektor ini salah satu ladang emas korupsi dan manipulasi. Heboh ”cicak vs buaya” dan makelar kasus yang melibatkan Anggodo bermula dari korupsi di sektor ini. Anggoro, kakak Anggodo, adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan.

Ada banyak jenis kejahatan kehutanan. Luca Tacconi et al (2003) menyebut, antara lain, (a) pelanggaran hak masyarakat adat dan hak publik, (b) aksi pembalakan kayu secara ilegal yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi manajemen hutan dan/atau pelanggaran perjanjian kontrak lainnya terhadap hutan, (c) pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan kayu dan (d) aktivitas finansial ilegal yang mungkin berkaitan dengan pajak dan aspek finansial lain.................
 


Kasus SP3 Pembalakan Liar di Riau
Walhi dukung pembukaan kembali

Sinar Harapan, Selasa, 04 Mei 2010 14:13

Pekanbaru - Wahana Lingkungan Hidup Indone­sia (Walhi) Wilayah Riau sangat mendu­kung upaya Satgas Mafia Hukum untuk membuka kembali kasus dikeluarkannya Surat Perintah Peng­hentian Penyidikan (SP3) 13 perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar di daerah itu.

Direktur Eksekutif Walhi Riau, Hariansyah Usman, dalam perbincangan dengan SH, Senin (3/5), menyebutkan, dari awal terbitnya, SP3 tersebut memang sangat kontroversial dan penuh kejanggalan. Dari proses penyelidikan, sebenarnya sudah cukup bukti dan saksi bahwa kasus itu layak dilimpahkan ke pengadil­an (P-21).
“Tetapi anehnya, penyidik Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau justru mengeluar­kan SP-3 dengan dalih tidak cukup bukti dan didukung oleh keterang­an saksi dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Ling­ku­ng­an Hidup dan Kehutanan. Kalau sudah begini, indikasi adanya konspirasi dan mafia hukum untuk membebaskan 13 peru­sa­haan itu sangat kuat,” ujarnya.
 

Pria yang akrab disapa Kaka ini menambahkan, kejanggalan lain keluarnya SP3 itu bisa dilihat dari pergantian petinggi di Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Waktu itu, Kepala Polda (Kapolda) Riau Brigjen (Pol) Sutjiptadi diganti secara mendadak. Padahal, Sutjiptadi dari awal sudah sangat serius meng­ungkap kasus-kasus pembalakan liar, termasuk yang melibatkan 13 perusahaan tersebut. “SP3 terhadap 13 perusahaan yang diduga melakukan pemba­lakan liar dikeluarkan semasa Kapolda Riau Brigjen (Pol) Hadiatmoko......................
 


Ekspor kayu melonjak 1270 persen

Antara, 4 Mei 2010

Jakarta, (ANTARA) - Ekspor produksi kayu olahan pada kuartal I 2010 mencapai 3,15 juta meter kubik, melonjak 1270 persen dibandingkan 230.000 meter kubik pada periode sama tahun sebelumnya.


"Permintaan pasar internasional mulai pulih dari krisis keuangan dunia pada kuartal 1 2010. Penerimaan negara melalui Dana Reboisasi (DR) juga melonjak, namun dalam pendapatan Provisi Sumebr Daya Hutan (PSDH) turun 12 persen," kata Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, di Jakarta, Selasa.
 

Dikatakanya, penerimaan negara yang pada kuartal I 2009 mencapai 133,3 juta dolar AS, naik menjadi 1,6 miliar dolar pada periode yang sama tahun ini. "Lonjakan penerimaan negara dari ekspor kayu olahan tersebut karena permintaan pasar internasional terhadap hasil produk kayu nasional mengalami kenaikan."................
 


Areal HTI optimal hanya 50%

Bisnis Indonesia, 3 Mei 2010
 

JAKARTA: Lahan untuk hutan tanaman industri (HTI) di dalam negeri milik mayoritas perusahaan kehutanan hanya dapat tergarap 50% dari total luas konsesi yang diberikan pemerintah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nanang Rofandi Ahmad mengungkapkan total lahan tidak seluruhnya dapat tergarap karena mayoritas terganjal proses pada saat pembukaan areal (land clearing).

"Pengembangan HTI di Indonesia untuk memasok kehutuhan bahan baku industri pulp dan kertas terhambat karena kekhawatiran kegiatan land clearing di areal konsesi kehutanan," ungkapnya kemarin.............

 


Pemkab Barito Utara evaluasi Izin Tambang
Media Indonesia, 2 Mei 2010
 

MUARA TEWEH---MI: Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan mengevaluasi seluruh kinerja perusahaan yang menanamkan investasinya di sektor pertambangan khususnya izin usaha pertambangan batu bara.

"Saat ini banyak investor yang telah memiliki izin tetapi belum ada kegiatan di lapangan, sehingga perlu dipertanyakan keseriusan mereka," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara Suriawan Prihandi di Muara Teweh, Minggu (2/5).

Menurut Suriawan kegiatan investasi tersebut masih terkendala izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng..........


berita lain di ILEA....