|
Gurita Kejahatan Kehutanan
Kompas, Rabu, 5 Mei 2010 | 04:10 WIB
Oleh: Yansen
Dukungan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memasuki kasus-kasus di
sektor kehutanan terus mengalir (Kompas, 27/4). Setelah Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memberikan instruksi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan secara tegas
mempersilakan pengusutan tuntas berdasarkan bukti (Kompas, 16/4).
Sektor kehutanan tak pelak anak perawan di sarang penyamun, jadi rebutan. Sektor
ini salah satu ladang emas korupsi dan manipulasi. Heboh ”cicak vs buaya” dan
makelar kasus yang melibatkan Anggodo bermula dari korupsi di sektor ini.
Anggoro, kakak Anggodo, adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan sistem
komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan.
Ada banyak jenis kejahatan kehutanan. Luca Tacconi et al (2003) menyebut, antara
lain, (a) pelanggaran hak masyarakat adat dan hak publik, (b) aksi pembalakan
kayu secara ilegal yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi manajemen hutan
dan/atau pelanggaran perjanjian kontrak lainnya terhadap hutan, (c) pelanggaran
yang berkaitan dengan perdagangan kayu dan (d) aktivitas finansial ilegal yang
mungkin berkaitan dengan pajak dan aspek finansial lain.
Pembalakan liar merupakan kejahatan kehutanan yang umumnya diketahui dan
berdampak luas dan nyata. Jutaan hektar hutan lenyap setiap tahun, meninggalkan
derita lingkungan dan potensi bencana. Semua kejahatan kehutanan saling
berkaitan. Pembalakan liar akan berujung pada perdagangan kayu secara ilegal.
Ini pun sering kali berkaitan dengan uang haram hasil aktivitas finansial tak
sah.
Pembalakan liar menggurita dan melibatkan banyak aktor. Ada elemen masyarakat
yang terlibat, tetapi kebanyakan bersifat sporadis dan skala kecil, hanya pemain
kelas teri yang dimanfaatkan cukong bermodal besar. Kerusakan lebih parah
disebabkan oleh para pemegang lisensi resmi pengelolaan hutan. Mereka, seperti
ditengarai Luca Tacconi et al (2003), melanggar konsesi resmi, kontrak, dan
regulasi manajemen. Mereka merambah areal di luar kewenangan lisensi yang
dimiliki, bahkan sampai ke areal yang dilindungi. Kerusakan yang diakibatkan
lebih luas dan berdampak pada kerusakan yang lebih masif.
Jika menengok pada kasus-kasus yang ada, terdapat hubungan simbiosis erat antara
korupsi dan aktivitas pembalakan liar. Korupsi birokrasi adalah salah satu
penyebab utama pembalakan liar kian menjadi-jadi. Berdasarkan studi kasus di
Kalimantan, Joyotee Smith et al (2007) menyimpulkan ada dua jenis korupsi di
kehutanan: yang bersifat kolusi dan nonkolusi.
Upaya luar biasa
Pada korupsi nonkolusi, aparat pemerintah meminta suap untuk kegiatan legal,
seperti pengeluaran izin. Ini otomatis meningkatkan biaya produksi sektor swasta
dan membuat mereka melakukan aktivitas ilegal untuk menutupi biaya tak resmi ini.
Korupsi tipe ini meletakkan penyuap pada posisi berhadapan dengan individu atau
organisasi yang disuap. Adapun yang bersifat kolusi, pengusaha dan aparatur
negara berkomplot menguras sumber daya negara dengan cara tak sah. Ini bisa saja
dilakukan dengan, misalnya, membiarkan pengusaha kehutanan merambah di luar area
kewenangannya, melanggar aturan penebangan atau kejahatan pajak. Aparatur tetap
mendapatkan imbal jasa berupa suap.
Dalam perkembangan lanjutan setelah era desentralisasi, banyak pejabat daerah
yang malah menjadi inisiator perubahan tutupan hutan. Dengan dalih pembangunan,
areal yang secara ekologis sangat penting dan kritis diajukan untuk diubah
peruntukkannya. Tak cukupnya alasan rasional membuat upaya perubahan kawasan
selalu melibatkan suap-menyuap. Kasus yang menimpa anggota DPR, Al Amin Nasution
dan Sarjan Tahir, adalah contoh. Dalam banyak kasus, kayu yang ditebang dari
hutan negara untuk dialihfungsikan oleh pemda tidak jelas dikemanakan. Kayu-kayu
yang ditebang tersebut ditengarai tidak menjadi aset daerah dan dikorupsi.
Pembalakan liar yang bersimbiosis dengan korupsi memang harus diperangi. Akan
tetapi, sifatnya yang kolutif membuat upaya ini seakan menemui jalan buntu dan
strategi pencegahan tak berjalan. Sebenarnya pengawasan yang harus diperketat,
tetapi aparatur kepolisian dan instansi terkait, seperti dinas kehutanan, juga
tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Terhentinya penyelidikan terhadap kasus
kejahatan kehutanan periode 2008 (Kompas, 26/4) adalah contoh nyata tembok tebal
tersebut.
Upaya luar biasa diperlukan untuk mengamputasi mengguritanya kejahatan kehutanan.
Karena itu, tak berlebihan jika upaya ini melibatkan lembaga super, seperti KPK
dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, untuk mulai mengurai benang kusut
penegakan hukum pembalakan liar. Namun, ini bukan penyelesaian jangka panjang.
Kejahatan kehutanan akan terkikis bersama upaya keras melawan korupsi, penegakan
hukum, dan reformasi birokrasi.
Yansen Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu
Berita lain arsip ILEA........
|