Mafia kayu rusak 6,8 juta ha Hutan Kaltim
Antara, Rabu, 05 Mei 2010 19:38 WITA
Samarinda (ANTARANews-Kaltim) - Laju kerusakan hutan Kalimantan Timur yang
diperkirakan mencapai 90.000 Ha/tahun sehingga dari total 17 juta Ha, sekitar
6,8 juta Ha menjadi lahan kritis membuktikan bahwa aktiftas ekploitasi sumber
daya hutan di provinsi itu tidak terkendali.
Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kasus perusakan hutan demikian hebatnya bisa
terjadi di Kaltim, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana sistem pengawasan,
serta bagaimana sistem penerapan hukum terhadap orang, lembaga atau perusahaan
yang selama ini diduga melakukan pembalakan liar (illegal logging).
Sekiranya sistem itu berjalan dengan baik mata kasus perusakan hutan di Kaltim
mungkin tidak separah ini, masalah-masalah ini memperkuat dugaan bahwa telah
terjadi praktik mafia kayu atau makelar kasus illegal logging di Kaltim, seperti
disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum dan Keamanan DPRD Kaltim, Yefta Berto di
Samarinda....................
Gurita kejahatan kehutanan
Kompas, Rabu, 5 Mei 2010 | 04:10 WIB
Dukungan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memasuki kasus-kasus
di sektor kehutanan terus mengalir (Kompas, 27/4). Setelah Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memberikan instruksi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan secara
tegas mempersilakan pengusutan tuntas berdasarkan bukti (Kompas, 16/4).
Sektor kehutanan tak pelak anak perawan di sarang penyamun, jadi rebutan. Sektor
ini salah satu ladang emas korupsi dan manipulasi. Heboh ”cicak vs buaya” dan
makelar kasus yang melibatkan Anggodo bermula dari korupsi di sektor ini.
Anggoro, kakak Anggodo, adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan sistem
komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan.
Ada banyak jenis kejahatan kehutanan. Luca Tacconi et al (2003) menyebut, antara
lain, (a) pelanggaran hak masyarakat adat dan hak publik, (b) aksi pembalakan
kayu secara ilegal yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi manajemen hutan
dan/atau pelanggaran perjanjian kontrak lainnya terhadap hutan, (c) pelanggaran
yang berkaitan dengan perdagangan kayu dan (d) aktivitas finansial ilegal yang
mungkin berkaitan dengan pajak dan aspek finansial lain.................
Kasus SP3 Pembalakan Liar di Riau
Walhi dukung pembukaan kembali
Sinar Harapan, Selasa, 04 Mei 2010 14:13
Pekanbaru - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wilayah Riau sangat
mendukung upaya Satgas Mafia Hukum untuk membuka kembali kasus dikeluarkannya
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 13 perusahaan yang diduga melakukan
pembalakan liar di daerah itu.
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Hariansyah Usman, dalam perbincangan dengan SH,
Senin (3/5), menyebutkan, dari awal terbitnya, SP3 tersebut memang sangat
kontroversial dan penuh kejanggalan. Dari proses penyelidikan, sebenarnya sudah
cukup bukti dan saksi bahwa kasus itu layak dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
“Tetapi anehnya, penyidik Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau justru
mengeluarkan SP-3 dengan dalih tidak cukup bukti dan didukung oleh keterangan
saksi dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Kalau sudah begini, indikasi adanya konspirasi dan mafia hukum untuk
membebaskan 13 perusahaan itu sangat kuat,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Kaka ini menambahkan, kejanggalan lain keluarnya SP3
itu bisa dilihat dari pergantian petinggi di Kepolisian Daerah (Polda) Riau.
Waktu itu, Kepala Polda (Kapolda) Riau Brigjen (Pol) Sutjiptadi diganti secara
mendadak. Padahal, Sutjiptadi dari awal sudah sangat serius mengungkap
kasus-kasus pembalakan liar, termasuk yang melibatkan 13 perusahaan tersebut.
“SP3 terhadap 13 perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar dikeluarkan
semasa Kapolda Riau Brigjen (Pol) Hadiatmoko......................
Ekspor kayu melonjak 1270 persen
Antara, 4 Mei 2010
Jakarta, (ANTARA) - Ekspor produksi kayu olahan pada kuartal I 2010 mencapai
3,15 juta meter kubik, melonjak 1270 persen dibandingkan 230.000 meter kubik
pada periode sama tahun sebelumnya.
"Permintaan pasar internasional mulai pulih dari krisis keuangan dunia pada
kuartal 1 2010. Penerimaan negara melalui Dana Reboisasi (DR) juga melonjak,
namun dalam pendapatan Provisi Sumebr Daya Hutan (PSDH) turun 12 persen," kata
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Kementerian Kehutanan,
Hadi Daryanto, di Jakarta, Selasa.
Dikatakanya, penerimaan negara yang pada kuartal I 2009 mencapai 133,3 juta
dolar AS, naik menjadi 1,6 miliar dolar pada periode yang sama tahun ini.
"Lonjakan penerimaan negara dari ekspor kayu olahan tersebut karena permintaan
pasar internasional terhadap hasil produk kayu nasional mengalami kenaikan."................
Areal HTI optimal hanya 50%
Bisnis Indonesia, 3 Mei 2010
JAKARTA: Lahan untuk hutan tanaman industri (HTI) di dalam negeri milik
mayoritas perusahaan kehutanan hanya dapat tergarap 50% dari total luas konsesi
yang diberikan pemerintah.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nanang Rofandi
Ahmad mengungkapkan total lahan tidak seluruhnya dapat tergarap karena mayoritas
terganjal proses pada saat pembukaan areal (land clearing).
"Pengembangan HTI di Indonesia untuk memasok kehutuhan bahan baku industri pulp
dan kertas terhambat karena kekhawatiran kegiatan land clearing di areal konsesi
kehutanan," ungkapnya kemarin.............
Pemkab Barito Utara evaluasi Izin Tambang
Media Indonesia, 2 Mei 2010
MUARA TEWEH---MI: Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan
mengevaluasi seluruh kinerja perusahaan yang menanamkan investasinya di sektor
pertambangan khususnya izin usaha pertambangan batu bara.
"Saat ini banyak investor yang telah memiliki izin tetapi belum ada kegiatan di
lapangan, sehingga perlu dipertanyakan keseriusan mereka," kata Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Barito Utara Suriawan Prihandi di Muara Teweh, Minggu
(2/5).
Menurut Suriawan kegiatan investasi tersebut masih terkendala izin pinjam pakai
kawasan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan
perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng..........
berita lain di
ILEA....