ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Reducing Deforestation using Anti Corruption and Anti Money)
 

Mafia Kayu Rusak 6,8 Juta Ha Hutan Kaltim
Antara, Rabu, 05 Mei 2010 19:38 WITA

Samarinda (ANTARANews-Kaltim) - Laju kerusakan hutan Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai 90.000 Ha/tahun sehingga dari total 17 juta Ha, sekitar 6,8 juta Ha menjadi lahan kritis membuktikan bahwa aktiftas ekploitasi sumber daya hutan di provinsi itu tidak terkendali.

Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kasus perusakan hutan demikian hebatnya bisa terjadi di Kaltim, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana sistem pengawasan, serta bagaimana sistem penerapan hukum terhadap orang, lembaga atau perusahaan yang selama ini diduga melakukan pembalakan liar (illegal logging).

Sekiranya sistem itu berjalan dengan baik mata kasus perusakan hutan di Kaltim mungkin tidak separah ini, masalah-masalah ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi praktik mafia kayu atau makelar kasus illegal logging di Kaltim, seperti disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum dan Keamanan DPRD Kaltim, Yefta Berto di Samarinda, Rabu

Provinsi Kaltim dengan hutan yang masih luas tersebar hingga ke pelosok perbatasan, sangat dimungkinkan adanya mafia kayu yang menjadi dalang illegal logging, karena itu harus ada antisipasi dini sekaligus mendeteksi.

Berdasarkan laporan, kerusakan hutan di Kaltim terus terjadi, yakni sekitar 90 ribu hektare kerusakan hutan per tahun. Kemudian berdasarkan data pada 2007, kerusakan hutan Kaltim telah mencapai 6,8 juta hektare.

"Memang kasus mafia kayu selama ini tidak terungkap, namun bukan berarti daerah ini bebas dari praktik-praktik semacam itu, saya berharap semua pihak melakukan bisa melakukan antisipasi," katanya..

mencontohkan, makelar kasus dan mafia pajak yang dulu diangap sangat tidak mungkin terjadi, namun nyatanya belakangan terbongkar seiring dengan ketegasan pemerintah dalam keinginan menjadikan pemerintahan bersih dan berwibawa.

Begitu juga di Kaltim, kondisi geografis alam yang sulit dijangkau karena banyak bukit, jurang, minimnya infrasruktur jalan hingga kawasan yang luasnya mencapai satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Pulau Madura, tentu praktik mafia kayu sangat terbuka.

"Apalagi isu illegal logging di Kaltim sejak dulu sangat akrab di telinga masyarakat. Walaupun akhiri-akhir ini jarang terdengar, namun siapa yang bisa menjamin jika sekarang sudah tidak ada illegal loging," katanya.

Illegal logging, katanya, hingga saat ini bisa saja terjadi mengingat daerah itu wilayahnaya sangat luas, apalagi di kawasan perbatasan yang sulit dideteksi, sehingga adanya oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam pencurian kayu bisa terjadi.

Ia juga berharap kepada aparat agar tidak ragu-ragu jika menemukan bukti atas adanya praktik illegal logging atau jika ada mafia kayu, pasalnya jika hal itu dibiarkan, maka kerusakan hutan di Kaltim akan semakin luas.

Bentuk tindakan tersebut tentu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Illegal logging.

"Semua stakeholder harus saling membantu, termasuk laporan dari masyarakat juga dibutuhkan mengingat jumlah aparat yang terbatas. Jika ada kerjasama antara masyarakat dan keterpaduan aparat, maka semua masalah dapat diatasi," katanya.

Berdasarkan laporan, kerusakan hutan di Kaltim terus terjadi, yakni sekitar 90 ribu hektare kerusakan hutan per tahun. Kemudian berdasarkan data pada 2007, kerusakan hutan Kaltim telah mencapai 6,8 juta hektare.

Kerusakan hutan disebabkab oleh beberapa faktor, di antaranya karena perambahan hutan yang tidak terkendali, faktor alam seperti kebakaran dan lainnya. Namun kerusakan menonjol disebabkan adanya illegal loging.

"Saya meminta kepada siapapun agar sama-sama menjaga hutan, apalagi jika dikaitkan dengan program Pemprov Kaltim berupa 'Kaltim Hijau', maka semua pihak harus mendukung, pasalnya program 'Kaltim Hijau' salah satunya untuk menekan pemanasan global," demikian Yefta Berto.

Berita lain arsip ILEA........