Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
Kasus Posisi Martias
Identitas Terdakwa/Terpidana:
Nama: Martias alias Pung Kian Hwa
Tempat/Tanggal lahir:
Jabatan: Presiden Direktur Surya
Dumai Group
Proses Pengadilan:
Martias mengajukan izin pemanfaatan kayu kepada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh hak guna usaha penanaman sawit.
Setelah memperoleh izin tersebut, Martias hanya menggunakan kayu hasil tebangan
tanpa melakukan penanaman kembali pohon kelapa sawit.
Martias didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan
melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi.
Martias melakukan perbuatan melawan hukum itu secara
bersama-sama dengan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan
dan Perkebunan Waskito Suryodibroto, Kakanwil Departemen Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Uuh Aliyudin, dan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Robian, serta
Suwarna Abdul
Fatah.
Tuntutan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: 9 tahun
penjara, ditambah uang pengganti Rp 346,832 milyar; dengan ketentuan jika
uang pengganti itu tidak dibayarkan satu bulan setelah vonisnya berkekuatan
hukum tetap, terdakwa terkena pidana penjara selama 4 tahun.
Putusan:
Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi
[Tingkat Pertama, 3 Mei 2007]
Pidana penjara selama 18 bulan dan denda Rp 200 juta
subsider 6 bulan penjara
Terdakwa mengajukan banding
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat
[Tingkat Banding, 26 Juni 2007]
Hukuman penjara selama 18 bulan dan denda Rp 4,6 milyar.
Terdakwa mengajukan kasasi
Majelis Kasasi Mahkamah Agung [Tingkat
Kasasi, 11 Desember 2007]
Memperkuat dan menambah keputusan banding PT DKI Jakarta:
hukuman penjara selama 18 bulan dan denda sebesar Rp 346,8 milyar.
Setelah menjalani hukuman penjara, Martias menyerahkan uang
pengganti sebesar Rp 346,8 milyar ke KPK dan KPK, pada tanggal 18 Maret 2008,
menyerahkan uang itu ke kas negara.
Lihat Kasus-kasus
lainnya........