In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Kasus Posisi Tengku Azmun Jaafar

 

Identitas Tersangka/Terdakwa:

Nama                           : H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH

Tempat Tanggal Lahir     : Pelalawan, 18 Nopember 1958

Jabatan                        : Bupati Pelalawan, Riau [NIP: 010202336]

Perkembangan Kasus:

Tersangka - yang ditangkap dengan status tersangka pada 14 Desember 2007 oleh KPK - diduga melakukan tindakan pidana korupsi terkait dengan penerbitan 15 [lima belas] Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman [IUPHHK - HT] di Kabupaten Pelalawan, dalam kurun waktu 2001-2006.

Dari 15 [lima belas] perusahaan itu, 7 [tujuh] di antaranya terafiliasi [dibentuk oleh kerabat dan bawahan tersangka]langsung dengan tersangka. Ke-15 perusahaan itu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu [seperti yang diminta Keputusan Menteri Kehutanan No 21/Kpts- II/2001], sementara ke-7 [tujuh] perusahaan yang terafiliasi langsung dengan tersangka sengaja dibentuk dan kemudian ijin IUPHHK-HT-nya dialihkan ke perusahaan lain [di antaranya RAPP].

Dari hasil pengalihan ijin ini, tersangka mendapatkan sejumlah uang. Selain itu, ternyata, lahan hutan yang diberikan ijin bukanlah lahan kosong sebagaimana disyaratkan bagi permohonan IUPHHK-HT, tetapi merupakan kawasan hutan alam yang memiliki potensi kayu di atas lima meter kubik per hektar.

Atas tindakannya itu, negara ditaksir menderita kerugian sebesar Rp 1,208 triliun, dan pada sisi yang lain, tersangka diduga menerima uang sekurang-kurangnya sebesar Rp 9,56 milyar dari perusahaan RAPP atas hasil kerja sama operasional atau pengambilalihan ijin IUPHHK-HT.

Dari pengembangan kasus yang melibatkan tersangka ini, KPK juga telah menetapkan 3 [tiga] tersangka lain yakni 3 mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang terdiri dari Syuhada Tasman, Asral Rahman, dan Burhanuddin Husin yang kini menjabat sebagai Bupati Kampar.

Proses Pengadilan:

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [9 Mei 2008], JPU mendakwa tersangka dengan: bahwa dari tindakan korupsi itu, terdakwa diduga memperkaya diri dengan mendapatkan kekayaan sebesar Rp 19,83 milyar. Dan ancaman hukum buat terdakwa adalah 20 tahun penjara.

Dakwaan primair: Tengku Azmun Jaafar dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP [..."Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"...]

Dalam dakwaan subsidair: terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP [..."Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..."

Dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK meminta hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun ditambah dengan denda sebesar Rp 500 juta yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 19, 83 milliar.

Putusan:

Putusan Tingkat Pertama. Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Selasa, 16 September 2008] memvonis Tengku Azmun Jaafar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. Dengan kata lain, pemberian IUPHHK-HT pada ke-15 perusahaan tersebut dianggap sebagai perbuatan korupsi. Majelis hakim menghukum terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni 11, 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,3 milliar.

Putusan Tingkat Banding. Azmun merasa tidak puas dengan keputusan hakim di tingkat pertama tersebut. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta. Dalam putusan banding tanggal 6 Januari 2009, ternyata majelis hakim tingkat banding menganulir putusan hakim di tingkat pertama yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan JPU dalam dakwaan primer.

Majelis Hakim PT DKI berpendapat, terdakwa justru terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan JPU dalam dakwaan subsider. Walaupun demikian, vonis hukuman terdakwa malah bertambah yakni pidana penjara selama 16 tahun ditambah denda 500 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Tambahan hukuman lainnya adalah memerintahkan dilakukan perampasan aset dari 15 Perusahaan yang didapat dari tindak pidana korupsi yang besarnya mencapai Rp 1, 208 triliun. Tambahan hukuman ini merupakan terobosan penting dalam memerangi kejahatan korupsi di bidang kehutanan.

Pengacara Azmun menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan Kasasi: Pengacara memasukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2009. Dalam putusan kasasinya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menganulir Putusan Banding dan karenanya menjatuhkan vonis penjara selama 11 tahun ditambah denda Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Terdakwa diharuskan mengembalikan aset ke negara sebesar Rp12,367 atau jika tidak dipenuhi diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Pertimbangan hakim di tingkat kasasi sama dengan pertimbangan hakim di tingkat pertama di pengadilan TIPIKOR.

Dengan putusan kasasi ini, dibatalkan pula keharusan ke-15 perusahaan yang terlibat dengan terdakwa Azmun untuk bersama-sama mengembalikan aset negara lebih kurang Rp 1,2 trilliun.

Referensi:

Keputusan Menteri Kehutanan No: 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
Keputusan Menteri Kehutanan No: 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........

 

 

Indikator Hutan » Kasus » Keputusan » Case Monitoring

Kasus Posisi Tengku Azmun Jaafar

 

Identitas Tersangka/Terdakwa:

Nama                           : H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH

Tempat Tanggal Lahir     : Pelalawan, 18 Nopember 1958

Jabatan                        : Bupati Pelalawan, Riau [NIP: 010202336]

Perkembangan Kasus:

Tersangka - yang ditangkap dengan status tersangka pada 14 Desember 2007 oleh KPK - diduga melakukan tindakan pidana korupsi terkait dengan penerbitan 15 [lima belas] Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman [IUPHHK - HT] di Kabupaten Pelalawan, dalam kurun waktu 2001-2006.

Dari 15 [lima belas] perusahaan itu, 7 [tujuh] di antaranya terafiliasi [dibentuk oleh kerabat dan bawahan tersangka]langsung dengan tersangka. Ke-15 perusahaan itu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu [seperti yang diminta Keputusan Menteri Kehutanan No 21/Kpts- II/2001], sementara ke-7 [tujuh] perusahaan yang terafiliasi langsung dengan tersangka sengaja dibentuk dan kemudian ijin IUPHHK-HT-nya dialihkan ke perusahaan lain [di antaranya RAPP].

Dari hasil pengalihan ijin ini, tersangka mendapatkan sejumlah uang. Selain itu, ternyata, lahan hutan yang diberikan ijin bukanlah lahan kosong sebagaimana disyaratkan bagi permohonan IUPHHK-HT, tetapi merupakan kawasan hutan alam yang memiliki potensi kayu di atas lima meter kubik per hektar.

Atas tindakannya itu, negara ditaksir menderita kerugian sebesar Rp 1,208 triliun, dan pada sisi yang lain, tersangka diduga menerima uang sekurang-kurangnya sebesar Rp 9,56 milyar dari perusahaan RAPP atas hasil kerja sama operasional atau pengambilalihan ijin IUPHHK-HT.

Dari pengembangan kasus yang melibatkan tersangka ini, KPK juga telah menetapkan 3 [tiga] tersangka lain yakni 3 mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang terdiri dari Syuhada Tasman, Asral Rahman, dan Burhanuddin Husin yang kini menjabat sebagai Bupati Kampar.

Proses Pengadilan:

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [9 Mei 2008], JPU mendakwa tersangka dengan: bahwa dari tindakan korupsi itu, terdakwa diduga memperkaya diri dengan mendapatkan kekayaan sebesar Rp 19,83 milyar. Dan ancaman hukum buat terdakwa adalah 20 tahun penjara.

Dakwaan primair: Tengku Azmun Jaafar dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP [..."Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"...]

Dalam dakwaan subsidair: terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP [..."Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..."

Dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK meminta hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun ditambah dengan denda sebesar Rp 500 juta yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 19, 83 milliar.

Putusan:

Putusan Tingkat Pertama. Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Selasa, 16 September 2008] memvonis Tengku Azmun Jaafar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. Dengan kata lain, pemberian IUPHHK-HT pada ke-15 perusahaan tersebut dianggap sebagai perbuatan korupsi. Majelis hakim menghukum terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni 11, 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,3 milliar.

Putusan Tingkat Banding. Azmun merasa tidak puas dengan keputusan hakim di tingkat pertama tersebut. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta. Dalam putusan banding tanggal 6 Januari 2009, ternyata majelis hakim tingkat banding menganulir putusan hakim di tingkat pertama yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan JPU dalam dakwaan primer.

Majelis Hakim PT DKI berpendapat, terdakwa justru terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan JPU dalam dakwaan subsider. Walaupun demikian, vonis hukuman terdakwa malah bertambah yakni pidana penjara selama 16 tahun ditambah denda 500 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Tambahan hukuman lainnya adalah memerintahkan dilakukan perampasan aset dari 15 Perusahaan yang didapat dari tindak pidana korupsi yang besarnya mencapai Rp 1, 208 triliun. Tambahan hukuman ini merupakan terobosan penting dalam memerangi kejahatan korupsi di bidang kehutanan.

Pengacara Azmun menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan Kasasi: Pengacara memasukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2009. Dalam putusan kasasinya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menganulir Putusan Banding dan karenanya menjatuhkan vonis penjara selama 11 tahun ditambah denda Rp 500juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Terdakwa diharuskan mengembalikan aset ke negara sebesar Rp12,367 atau jika tidak dipenuhi diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Pertimbangan hakim di tingkat kasasi sama dengan pertimbangan hakim di tingkat pertama di pengadilan TIPIKOR.

Dengan putusan kasasi ini, dibatalkan pula keharusan ke-15 perusahaan yang terlibat dengan terdakwa Azmun untuk bersama-sama mengembalikan aset negara lebih kurang Rp 1,2 trilliun.

Referensi:

Keputusan Menteri Kehutanan No: 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
Keputusan Menteri Kehutanan No: 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan

 

Lihat Kasus-kasus lainnya........