In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Kasus Posisi H. Suwarna Abdul Fatah

Identitas Terdakwa/Terpidana:

Nama: Suwarna Abdul Fattah

Tempat/Tanggal lahir: Bogor, 1 Januari 1944

Jabatan: Gubernur Kalimantan Timur periode 2003-2008

Proses Pengadilan:

Inti perkaranya adalah pelepasan izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas satu juta hektare di Berau, Kalimantan Timur. Dimana Martias, rekanan terdakwa, hanya melakukan penebangan kayu saja dan tidak menanam kembali lahan yang telah dialihkan tersebut dengan kelapa sawit.

Terdakwa didakwa bersalah karena: [1] Memberikan rekomendasi untuk ijin prinsip pembukaan lahan dan Ijin Pemanfaatan Kayu serta memberikan persetujuan sementara hak pengusahaan hutan tanaman perkebunan (HPHTP sementara) pada 11 perusahaan yang berada di bawah bendera Surya Damai Group milik Martias. [2] Memberikan dispensasi atas kewajiban penyerahan jaminan bank (bank garansi) Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR), sebagai salah satu syarat untuk memiliki IPK, kepada 11 perusahaan tersebut di atas.

Sebelas perusahaan yang mendapat rekomendasi itu adalah

PT Berau Perkasa Mandiri seluas 18 ribu hektare,
PT Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30 ribu ha,
PT Marsam Citra Adiperkasa seluas 20 ribu ha,
PT Bhumi Simanggiris Indah seluas 20 ribu ha,
PT Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha,
PT Sebuku Sawit Perkada seluas 20 ribu ha,
PT Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha,
PT Repenas Bhakti Utama seluas 20 ribu ha,
PT Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.000 ha,
PT Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20 ribu ha, dan
PT Bhumi Sawit Perkasa seluas 19.250 ha.

Suwarna melakukan perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama dengan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Waskito Suryodibroto, Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Uuh Aliyudin, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Robian, serta Martias sebagai pemilik Surya Dumai Group.

Atas perbuatannya tersebut Suwarna didakwa memperkaya sepuluh perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group itu, karena mereka telah menikmati 697 ribu meter kubik kayu pada areal hutan sehingga merugikan negara hingga Rp346,823 miliar.

Dakwaan Primer: Didakwa melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan subsider: Didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang atau jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: 7 tahun penjara, ditambah denda 200juta subsider 6 bulan penjara.

Putusan:

Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi [Tingkat Pertama, 22 Maret 2007]: Menilai Dakwaan Primer tidak terbukti [alasan: [1] surat rekomendasi itu tidak diatur dalam kepmenhutbun SK Menhutbun Nomor 538 /Kpts-II/1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sehingga tidak melawan hukum; [2] Inisiatif tidak datang dari Suwarna, tetapi dari Kakanwil Dephutbun Kaltim].

Tetapi Suwarna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider. Karenanya memvonis Suwarna pidana penjara selama 18 bulan dan denda 200 juta subsider 3 bulan penjara.

JPU dan Terdakwa sama-sama mengajukan banding

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat [Tingkat Banding, 26 Juni 2007]: Menilai Suwarna melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan JPU baik Primer maupun Subsider. Suwarna terbukti [1] mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit pada 11 perusahaan dan [2] surat persetujuan prinsip pembukaan lahan dan izin pemanfaatan kayu pada PT Berau Perkasa Mandiri, PT Sebuku Sawit Perkasa, dan PT Bumi Simanggaris Indah serta [3] menerbitkan dispensasi garansi bank untuk PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Marsam Citra Adi Perkasa, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Berau Perkasa Mandiri, PT Sebuku Sawit Perkasa, PT Bumi Simanggaris Indah, dan PT Kaltim Bakti Sejahtera [di bawah Surya Dumai Group].

Karenanya menambah hukuman penjara Suwarna menjadi 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 2 bulan penjara.

Majelis Kasasi Mahkamah Agung [Tingkat Kasasi, 11 Desember 2007] menguatkan keputusan PT di tingkat banding.

       
sumber: dari berbagai media.

Lihat Kasus-kasus lainnya........

 

Indikator Hutan » Kasus » Keputusan » Case Monitoring

Kasus Posisi H. Suwarna Abdul Fatah

Identitas Terdakwa/Terpidana:

Nama: Suwarna Abdul Fattah

Tempat/Tanggal lahir: Bogor, 1 Januari 1944

Jabatan: Gubernur Kalimantan Timur periode 2003-2008

Proses Pengadilan:

Inti perkaranya adalah pelepasan izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas satu juta hektare di Berau, Kalimantan Timur. Dimana Martias, rekanan terdakwa, hanya melakukan penebangan kayu saja dan tidak menanam kembali lahan yang telah dialihkan tersebut dengan kelapa sawit.

Terdakwa didakwa bersalah karena: [1] Memberikan rekomendasi untuk ijin prinsip pembukaan lahan dan Ijin Pemanfaatan Kayu serta memberikan persetujuan sementara hak pengusahaan hutan tanaman perkebunan (HPHTP sementara) pada 11 perusahaan yang berada di bawah bendera Surya Damai Group milik Martias. [2] Memberikan dispensasi atas kewajiban penyerahan jaminan bank (bank garansi) Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR), sebagai salah satu syarat untuk memiliki IPK, kepada 11 perusahaan tersebut di atas.

Sebelas perusahaan yang mendapat rekomendasi itu adalah

PT Berau Perkasa Mandiri seluas 18 ribu hektare,
PT Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30 ribu ha,
PT Marsam Citra Adiperkasa seluas 20 ribu ha,
PT Bhumi Simanggiris Indah seluas 20 ribu ha,
PT Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha,
PT Sebuku Sawit Perkada seluas 20 ribu ha,
PT Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha,
PT Repenas Bhakti Utama seluas 20 ribu ha,
PT Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.000 ha,
PT Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20 ribu ha, dan
PT Bhumi Sawit Perkasa seluas 19.250 ha.

Suwarna melakukan perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama dengan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Waskito Suryodibroto, Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Uuh Aliyudin, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Robian, serta Martias sebagai pemilik Surya Dumai Group.

Atas perbuatannya tersebut Suwarna didakwa memperkaya sepuluh perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group itu, karena mereka telah menikmati 697 ribu meter kubik kayu pada areal hutan sehingga merugikan negara hingga Rp346,823 miliar.

Dakwaan Primer: Didakwa melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan subsider: Didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang atau jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: 7 tahun penjara, ditambah denda 200juta subsider 6 bulan penjara.

Putusan:

Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi [Tingkat Pertama, 22 Maret 2007]: Menilai Dakwaan Primer tidak terbukti [alasan: [1] surat rekomendasi itu tidak diatur dalam kepmenhutbun SK Menhutbun Nomor 538 /Kpts-II/1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sehingga tidak melawan hukum; [2] Inisiatif tidak datang dari Suwarna, tetapi dari Kakanwil Dephutbun Kaltim].

Tetapi Suwarna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider. Karenanya memvonis Suwarna pidana penjara selama 18 bulan dan denda 200 juta subsider 3 bulan penjara.

JPU dan Terdakwa sama-sama mengajukan banding

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat [Tingkat Banding, 26 Juni 2007]: Menilai Suwarna melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan JPU baik Primer maupun Subsider. Suwarna terbukti [1] mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit pada 11 perusahaan dan [2] surat persetujuan prinsip pembukaan lahan dan izin pemanfaatan kayu pada PT Berau Perkasa Mandiri, PT Sebuku Sawit Perkasa, dan PT Bumi Simanggaris Indah serta [3] menerbitkan dispensasi garansi bank untuk PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Marsam Citra Adi Perkasa, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Berau Perkasa Mandiri, PT Sebuku Sawit Perkasa, PT Bumi Simanggaris Indah, dan PT Kaltim Bakti Sejahtera [di bawah Surya Dumai Group].

Karenanya menambah hukuman penjara Suwarna menjadi 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 2 bulan penjara.

Majelis Kasasi Mahkamah Agung [Tingkat Kasasi, 11 Desember 2007] menguatkan keputusan PT di tingkat banding.

       
sumber: dari berbagai media.

Lihat Kasus-kasus lainnya........