In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri [HTI];

Definisi HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Kegiatan yang dizinkan meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.

Areal HTI diusahakan di areal hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya.

Hutan produksi yang tidak produktif sendiri merupakan hutan yang dicadangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal pembangunan hutan tanaman - jadi tidak selalu harus merujuk misalnya pada kawasan hutan produksi yang sudah terdegradasi. Pencadangan ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Jangka waktu. IUPHHK-HTI diberikan dalam jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 35 tahun. Dan setelahnya tidak ada lagi perpanjangan izin. Evaluasi dilakukan oleh Menteri Kehutanan setiap 5 tahun sekali.

Pejabat Pemberi Ijin. IUPHHK-HTI diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon izin.

Instansi pemerintah yang terlibat dalam permberian ijin IUPHHK-HTI:

  1. Dirjen Bina Produksi Kehutanan
  2. Kepala Badan Planologi Kehutanan
  3. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat provinsi
  4. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat kabupaten/kota
  5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Pemohon ijin. Ada 4 institusi yang bisa mendapatkan ijin IUPHHK-HTI:
a. Koperasi;
b. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
d. Badan Usaha Milik Daerah.

Persyaratan Pemohon ijin.  Persyaratan permohonan untuk mendapatkan IUPHHK-HTI terdiri dari :
a. Surat permohonan kepada Menhut dengan tembusan kepada Dirjen BPK, Kepala Baplan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
b. Persyaratan administrasi
c. Persyaratan teknis

Sementara, persyaratan untuk mendapatkan ijin perluasan areal kerja, terdiri dari:
1. Surat permohonan kepada Menhut dengan tembusan kepada Dirjen BPK, Kepala Baplan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
2. Lampiran berupa: [a] Kepmenhut tentang pemberian ijin IUPHHK-HTI; [b] Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota yang didasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bahwa lokasi yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri dengan peta lokasi; [c] Persyaratan teknis

Lama waktu mendapatkan ijin. Berdasarkan peraturan yang ada diperlukan waktu sekurang-kurangnya 80 hari kerja seorang pemohon bisa mendapatkan surat ijin IUPHHK-HTI. Ini di luar waktu yang diperlukan oleh pemohon untuk mendapatkan persetujuan Amdal atau UKL/UPL.

Peraturan Peralihan. Mengingat sering berubahnya peraturan tentang permohonan mendapatkan IUPHHK-HTI, masih ada peraturan-peraturan lama yang sebenarnya sudah dicabut dan tidak berlaku, tetap harus diperhatikan demi untuk menghindarkan kekosongan hukum, terutama untuk melihat perusahaan-perusahaan yang masih aktif berusaha yang mendapatkan ijin IUPHHK-HTI sebelum berlakunya Permenhut P. 20/kpts-II/2007 juncto Permenhut P. 11/kpts-II/2008.

Dinamika perubahan peraturan tentang permohonan mendapatkan ijin IUPHHK-HTI bisa dilihat di sini. Lihat juga mekanisme pelelangan IUPHHK-HT, yang berlaku pada saat berlakunya PP No. 34 tahun 2002.

Alur untuk mendapatkan ijin serta perluasan areal kerja IUPHHK-HTI [Download: PDF, 20KB]

Peraturan Perundang-undangan terkaitt. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam seluk beluk dan perolehan izin IUPHHK-HTI bisa dilihat di sini

 

 

Indikator Hutan » Bisnis Kehutanan » Perijinan » Permit HTI

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri [HTI];

Definisi HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Kegiatan yang dizinkan meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.

Areal HTI diusahakan di areal hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya.

Hutan produksi yang tidak produktif sendiri merupakan hutan yang dicadangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal pembangunan hutan tanaman - jadi tidak selalu harus merujuk misalnya pada kawasan hutan produksi yang sudah terdegradasi. Pencadangan ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Jangka waktu. IUPHHK-HTI diberikan dalam jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 35 tahun. Dan setelahnya tidak ada lagi perpanjangan izin. Evaluasi dilakukan oleh Menteri Kehutanan setiap 5 tahun sekali.

Pejabat Pemberi Ijin. IUPHHK-HTI diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon izin.

Instansi pemerintah yang terlibat dalam permberian ijin IUPHHK-HTI:

  1. Dirjen Bina Produksi Kehutanan
  2. Kepala Badan Planologi Kehutanan
  3. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat provinsi
  4. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat kabupaten/kota
  5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Pemohon ijin. Ada 4 institusi yang bisa mendapatkan ijin IUPHHK-HTI:
a. Koperasi;
b. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
d. Badan Usaha Milik Daerah.

Persyaratan Pemohon ijin.  Persyaratan permohonan untuk mendapatkan IUPHHK-HTI terdiri dari :
a. Surat permohonan kepada Menhut dengan tembusan kepada Dirjen BPK, Kepala Baplan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
b. Persyaratan administrasi
c. Persyaratan teknis

Sementara, persyaratan untuk mendapatkan ijin perluasan areal kerja, terdiri dari:
1. Surat permohonan kepada Menhut dengan tembusan kepada Dirjen BPK, Kepala Baplan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
2. Lampiran berupa: [a] Kepmenhut tentang pemberian ijin IUPHHK-HTI; [b] Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota yang didasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bahwa lokasi yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri dengan peta lokasi; [c] Persyaratan teknis

Lama waktu mendapatkan ijin. Berdasarkan peraturan yang ada diperlukan waktu sekurang-kurangnya 80 hari kerja seorang pemohon bisa mendapatkan surat ijin IUPHHK-HTI. Ini di luar waktu yang diperlukan oleh pemohon untuk mendapatkan persetujuan Amdal atau UKL/UPL.

Peraturan Peralihan. Mengingat sering berubahnya peraturan tentang permohonan mendapatkan IUPHHK-HTI, masih ada peraturan-peraturan lama yang sebenarnya sudah dicabut dan tidak berlaku, tetap harus diperhatikan demi untuk menghindarkan kekosongan hukum, terutama untuk melihat perusahaan-perusahaan yang masih aktif berusaha yang mendapatkan ijin IUPHHK-HTI sebelum berlakunya Permenhut P. 20/kpts-II/2007 juncto Permenhut P. 11/kpts-II/2008.

Dinamika perubahan peraturan tentang permohonan mendapatkan ijin IUPHHK-HTI bisa dilihat di sini. Lihat juga mekanisme pelelangan IUPHHK-HT, yang berlaku pada saat berlakunya PP No. 34 tahun 2002.

Alur untuk mendapatkan ijin serta perluasan areal kerja IUPHHK-HTI [Download: PDF, 20KB]

Peraturan Perundang-undangan terkaitt. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam seluk beluk dan perolehan izin IUPHHK-HTI bisa dilihat di sini