|
 |
| Indikator Hutan » Bisnis Kehutanan » Perijinan » Perijinan Kehutanan |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
RKTUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKTUPHHK-HT]
Pemegang IUPHHK di hutan tanaman dalam jangka waktu selambatnya dua bulan
sejak mendapatkan pengesahan RKUPHHK wajib segera mengusulkan RKTUPHHK-HT.
Sementara untuk RKTUPHHK-HT tahun berikutnya diajukan paling lambat dua bulan
sebelum berakhirnya RKTUPHHK-HT tahun berjalan.
Di dalam kategori hutan tanaman, pemegang IUPHHK yang wajib menyusun RKT
adalah RKTUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI], RKTUPHHK-HTR [bagi pemegang
IUPHHK-HTR] dan RKTUPHHK-HTHR [bagi pemegang IUPHHK-HTHR].
Berikut tabel penjelasan ketiga bentuk RKTUPHHK-HT*:
| RKTUPHHK |
RKTUPHHK-HTI |
RKTUPHHK-HTR |
RKTUPHHK-HTHR |
| Penyusun |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau
GANISPHPL-CANHUT, ditandatangani oleh Direksi] |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTR dan bisa
gabungan pemegang IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT] |
|
| Waktu Penyusunan |
Dua bulan setelah RKUPHHK-HTI disahkan |
2 (dua) bulan
sebelum RKT tahun berjalan |
Dua bulan setelah IUPHHK-HTHR disahkan atau dua
bulan sebelum berakhirnya RKT tahun berjalan |
| Pejabat Pemberi Ijin |
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
[Pengecualian diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang mendapat
sertifikat PHPL secara mandatory dengan kategori kinerja
sekurang-kurangnya baik, atau pemegang sertifikat PHPL voluntary,
penyusunan RKTUPHHK-HTI dilakukan secara mandiri dan ditandatangani oleh
Direksi]
Dalam Perkembangannya, terbit Permenhut P.14/menhut-II/2009, yang
memberikan kewenangan kepada Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman
untuk mengesahkan usulan RKT |
Pejabat yang mengurusi bidang
kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008] |
Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
[kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/kota [Permenhut P.13/Menhut-II/2009]] |
| Jangka Waktu |
12 bulan |
12 bulan |
- |
| Biaya Penyusunan |
Pemegang ijin IUPHHK-HTI |
- |
- |
| Materi Isi [antara lain] |
Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja
blok RKT tahun yang bersangkutan, aksesibilitas,
sosial-ekonomi
Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK tahun yang bersangkutan: Realisasi
RKT, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut
Rencana Kerja Tahun...:rencana kerja yang menyangkut prasyarat,
kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan |
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja
blok RKT tahun ybs, data anggota kelompok tani hutan
Rambu Hukum
Rencana Kerja Tahunan: Rencana penyiapan lahan, rencana perbenihan, rencana penanaman,
rencana pemeliharaan, perlindungan/pengamanan
hutan, rencana penebangan |
- |
| Perubahan |
Dinilai dan disetujui oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi |
- |
- |
*Disusun berdasarkan PP No 6 tahun 2007 jo. PP no. 3 tahun 2008
serta Permenhut P. 62/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.14/Menhut-II/2009.
RKTUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKTUPHHK-HT]
Pemegang IUPHHK di hutan tanaman dalam jangka waktu selambatnya dua bulan
sejak mendapatkan pengesahan RKUPHHK wajib segera mengusulkan RKTUPHHK-HT.
Sementara untuk RKTUPHHK-HT tahun berikutnya diajukan paling lambat dua bulan
sebelum berakhirnya RKTUPHHK-HT tahun berjalan.
Di dalam kategori hutan tanaman, pemegang IUPHHK yang wajib menyusun RKT
adalah RKTUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI], RKTUPHHK-HTR [bagi pemegang
IUPHHK-HTR] dan RKTUPHHK-HTHR [bagi pemegang IUPHHK-HTHR].
Berikut tabel penjelasan ketiga bentuk RKTUPHHK-HT*:
| RKTUPHHK |
RKTUPHHK-HTI |
RKTUPHHK-HTR |
RKTUPHHK-HTHR |
| Penyusun |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau
GANISPHPL-CANHUT, ditandatangani oleh Direksi] |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTR dan bisa
gabungan pemegang IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT] |
|
| Waktu Penyusunan |
Dua bulan setelah RKUPHHK-HTI disahkan |
2 (dua) bulan
sebelum RKT tahun berjalan |
Dua bulan setelah IUPHHK-HTHR disahkan atau dua
bulan sebelum berakhirnya RKT tahun berjalan |
| Pejabat Pemberi Ijin |
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
[Pengecualian diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang mendapat
sertifikat PHPL secara mandatory dengan kategori kinerja
sekurang-kurangnya baik, atau pemegang sertifikat PHPL voluntary,
penyusunan RKTUPHHK-HTI dilakukan secara mandiri dan ditandatangani oleh
Direksi]
Dalam Perkembangannya, terbit Permenhut P.14/menhut-II/2009, yang
memberikan kewenangan kepada Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman
untuk mengesahkan usulan RKT |
Pejabat yang mengurusi bidang
kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008] |
Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
[kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/kota [Permenhut P.13/Menhut-II/2009]] |
| Jangka Waktu |
12 bulan |
12 bulan |
- |
| Biaya Penyusunan |
Pemegang ijin IUPHHK-HTI |
- |
- |
| Materi Isi [antara lain] |
Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja
blok RKT tahun yang bersangkutan, aksesibilitas,
sosial-ekonomi
Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK tahun yang bersangkutan: Realisasi
RKT, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut
Rencana Kerja Tahun...:rencana kerja yang menyangkut prasyarat,
kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan |
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja
blok RKT tahun ybs, data anggota kelompok tani hutan
Rambu Hukum
Rencana Kerja Tahunan: Rencana penyiapan lahan, rencana perbenihan, rencana penanaman,
rencana pemeliharaan, perlindungan/pengamanan
hutan, rencana penebangan |
- |
| Perubahan |
Dinilai dan disetujui oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi |
- |
- |
*Disusun berdasarkan PP No 6 tahun 2007 jo. PP no. 3 tahun 2008
serta Permenhut P. 62/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.14/Menhut-II/2009.
|