In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

RKTUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKTUPHHK-HT]

Pemegang IUPHHK di hutan tanaman dalam jangka waktu selambatnya dua bulan sejak mendapatkan pengesahan RKUPHHK wajib segera mengusulkan RKTUPHHK-HT. Sementara untuk RKTUPHHK-HT tahun berikutnya diajukan paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya RKTUPHHK-HT tahun berjalan.

Di dalam kategori hutan tanaman, pemegang IUPHHK yang wajib menyusun RKT adalah RKTUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI], RKTUPHHK-HTR [bagi pemegang IUPHHK-HTR] dan RKTUPHHK-HTHR [bagi pemegang IUPHHK-HTHR].

Berikut tabel penjelasan ketiga bentuk RKTUPHHK-HT*:

Indikator Hutan » Bisnis Kehutanan » Perijinan » Perijinan Kehutanan
RKTUPHHK RKTUPHHK-HTI RKTUPHHK-HTR RKTUPHHK-HTHR
Penyusun Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT, ditandatangani oleh Direksi] Pemegang Ijin IUPHHK-HTR dan bisa gabungan pemegang IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT]  
Waktu Penyusunan Dua bulan setelah RKUPHHK-HTI disahkan 2 (dua) bulan
sebelum RKT tahun berjalan
Dua bulan setelah IUPHHK-HTHR disahkan atau dua bulan sebelum berakhirnya RKT tahun berjalan
Pejabat Pemberi Ijin Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
[Pengecualian diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang mendapat sertifikat PHPL secara mandatory dengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik, atau pemegang sertifikat PHPL voluntary, penyusunan RKTUPHHK-HTI dilakukan secara mandiri dan ditandatangani oleh Direksi]

Dalam Perkembangannya, terbit Permenhut P.14/menhut-II/2009, yang memberikan kewenangan kepada Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman untuk mengesahkan usulan RKT
Pejabat yang mengurusi bidang kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008] Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri [kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/kota [Permenhut P.13/Menhut-II/2009]]
Jangka Waktu 12 bulan 12 bulan -
Biaya Penyusunan Pemegang ijin IUPHHK-HTI - -
Materi Isi [antara lain] Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja blok RKT tahun yang bersangkutan, aksesibilitas, sosial-ekonomi
Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK tahun yang bersangkutan: Realisasi RKT, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut
Rencana Kerja Tahun...:rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja blok RKT tahun ybs, data anggota kelompok tani hutan
Rambu Hukum
Rencana Kerja Tahunan: Rencana penyiapan lahan, rencana perbenihan, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, perlindungan/pengamanan hutan, rencana penebangan
-
Perubahan Dinilai dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi - -

*Disusun berdasarkan PP No 6 tahun 2007 jo. PP no. 3 tahun 2008 serta Permenhut P. 62/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.14/Menhut-II/2009.

RKTUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKTUPHHK-HT]

Pemegang IUPHHK di hutan tanaman dalam jangka waktu selambatnya dua bulan sejak mendapatkan pengesahan RKUPHHK wajib segera mengusulkan RKTUPHHK-HT. Sementara untuk RKTUPHHK-HT tahun berikutnya diajukan paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya RKTUPHHK-HT tahun berjalan.

Di dalam kategori hutan tanaman, pemegang IUPHHK yang wajib menyusun RKT adalah RKTUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI], RKTUPHHK-HTR [bagi pemegang IUPHHK-HTR] dan RKTUPHHK-HTHR [bagi pemegang IUPHHK-HTHR].

Berikut tabel penjelasan ketiga bentuk RKTUPHHK-HT*:

RKTUPHHK RKTUPHHK-HTI RKTUPHHK-HTR RKTUPHHK-HTHR
Penyusun Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT, ditandatangani oleh Direksi] Pemegang Ijin IUPHHK-HTR dan bisa gabungan pemegang IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT]  
Waktu Penyusunan Dua bulan setelah RKUPHHK-HTI disahkan 2 (dua) bulan
sebelum RKT tahun berjalan
Dua bulan setelah IUPHHK-HTHR disahkan atau dua bulan sebelum berakhirnya RKT tahun berjalan
Pejabat Pemberi Ijin Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
[Pengecualian diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang mendapat sertifikat PHPL secara mandatory dengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik, atau pemegang sertifikat PHPL voluntary, penyusunan RKTUPHHK-HTI dilakukan secara mandiri dan ditandatangani oleh Direksi]

Dalam Perkembangannya, terbit Permenhut P.14/menhut-II/2009, yang memberikan kewenangan kepada Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman untuk mengesahkan usulan RKT
Pejabat yang mengurusi bidang kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008] Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri [kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/kota [Permenhut P.13/Menhut-II/2009]]
Jangka Waktu 12 bulan 12 bulan -
Biaya Penyusunan Pemegang ijin IUPHHK-HTI - -
Materi Isi [antara lain] Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja blok RKT tahun yang bersangkutan, aksesibilitas, sosial-ekonomi
Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK tahun yang bersangkutan: Realisasi RKT, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut
Rencana Kerja Tahun...:rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja blok RKT tahun ybs, data anggota kelompok tani hutan
Rambu Hukum
Rencana Kerja Tahunan: Rencana penyiapan lahan, rencana perbenihan, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, perlindungan/pengamanan hutan, rencana penebangan
-
Perubahan Dinilai dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi - -

*Disusun berdasarkan PP No 6 tahun 2007 jo. PP no. 3 tahun 2008 serta Permenhut P. 62/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.14/Menhut-II/2009.