In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

RKUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKUPHHK-HT]

Pemegang IUPHHK di Hutan Tanaman, kecuali pemegang IUPHHK-Hutan Hasil Rehabilitasi, diwajibkan menyusun RKUPHHK paling lambat satu tahun setelah IUPHHK disahkan oleh Menteri Kehutanan. RKUPHHK di hutan tanaman ini terdiri dari RKUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI] dan RKUPHHK-HTR [bagi pemegang IUPHHK-HTR]. RKUPHHK-HT ini berlaku selama 10 tahun.

Berikut Tabel Perbandingan RKUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR

Indikator Hutan » Bisnis Kehutanan » Perijinan » RKUPHHK-HT
RKUPHHK RKUPHHK-HTI RKUPHHK-HTR
Penyusun Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT] Pemegang Ijin IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT]
Waktu Penyusunan Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTI Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTR
Pejabat Pemberi Ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk [Dirjen BPK c.q.Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman] Bupati atau pejabat yang ditunjuk [pejabat yang mengurusi bidang kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008]
Jangka Waktu 10 tahun 10 tahun
Biaya Penyusunan Pemegang ijin IUPHHK-HTI Departemen Kehutanan
Materi Isi [antara lain] Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibilitas, sosial-ekonomi
Rencana Kerja 10 thn: sistem silvikultur, aspek prasyarat [rencana organisasi dan tenaga kerja, rencana tata batas, rencana penataan ruang, rencana penataan areal kerja, rencana inventarisasi, rencana pemasukan dan penggunaan alat, rencana pengadaan sarana dan prasarana, rencana pembukaan wilayah hutan], kelestarian fungsi produksi [bibit, lahan, dst], kelestarian fungsi lingkungan [perlindungan hutan, pemantauan lingkungan], kelestarian fungsi sosial [pemberdayaan masyarakat,dll], pemantauan evaluasi lima tahunan
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibiltas, sosial-ekonomi-budaya
Sistem Silvikultur
Rencana Kerja 10 tahun: Rencana tata batas areal, rencana inventarisasi tegakan, rencana perbenihan, rencana penanaman, perlindungan/pengamanan hutan, rencana penebangan
Perubahan Dinilai dan disetujui oleh Dirjen BPK atau Direktur Pembinaan Hutan Tanaman] Dinilai dan disetujui oleh bupati/walikota yang pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Kab/kota

Keterangan:
GANISPHPL-TC: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP)

GANISPHPL-CANHUT: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.

GANISPHPL: petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.

 

RKUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKUPHHK-HT]

Pemegang IUPHHK di Hutan Tanaman, kecuali pemegang IUPHHK-Hutan Hasil Rehabilitasi, diwajibkan menyusun RKUPHHK paling lambat satu tahun setelah IUPHHK disahkan oleh Menteri Kehutanan. RKUPHHK di hutan tanaman ini terdiri dari RKUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI] dan RKUPHHK-HTR [bagi pemegang IUPHHK-HTR]. RKUPHHK-HT ini berlaku selama 10 tahun.

Berikut Tabel Perbandingan RKUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR

RKUPHHK RKUPHHK-HTI RKUPHHK-HTR
Penyusun Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT] Pemegang Ijin IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT]
Waktu Penyusunan Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTI Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTR
Pejabat Pemberi Ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk [Dirjen BPK c.q.Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman] Bupati atau pejabat yang ditunjuk [pejabat yang mengurusi bidang kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008]
Jangka Waktu 10 tahun 10 tahun
Biaya Penyusunan Pemegang ijin IUPHHK-HTI Departemen Kehutanan
Materi Isi [antara lain] Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibilitas, sosial-ekonomi
Rencana Kerja 10 thn: sistem silvikultur, aspek prasyarat [rencana organisasi dan tenaga kerja, rencana tata batas, rencana penataan ruang, rencana penataan areal kerja, rencana inventarisasi, rencana pemasukan dan penggunaan alat, rencana pengadaan sarana dan prasarana, rencana pembukaan wilayah hutan], kelestarian fungsi produksi [bibit, lahan, dst], kelestarian fungsi lingkungan [perlindungan hutan, pemantauan lingkungan], kelestarian fungsi sosial [pemberdayaan masyarakat,dll], pemantauan evaluasi lima tahunan
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibiltas, sosial-ekonomi-budaya
Sistem Silvikultur
Rencana Kerja 10 tahun: Rencana tata batas areal, rencana inventarisasi tegakan, rencana perbenihan, rencana penanaman, perlindungan/pengamanan hutan, rencana penebangan
Perubahan Dinilai dan disetujui oleh Dirjen BPK atau Direktur Pembinaan Hutan Tanaman] Dinilai dan disetujui oleh bupati/walikota yang pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Kab/kota

Keterangan:
GANISPHPL-TC: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP)

GANISPHPL-CANHUT: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.

GANISPHPL: petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.