|
 |
| Indikator Hutan » Bisnis Kehutanan » Perijinan » RKUPHHK-HT |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
RKUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKUPHHK-HT]
Pemegang IUPHHK di Hutan Tanaman, kecuali pemegang IUPHHK-Hutan Hasil
Rehabilitasi, diwajibkan menyusun RKUPHHK paling lambat satu tahun setelah
IUPHHK disahkan oleh Menteri Kehutanan. RKUPHHK di hutan tanaman ini terdiri
dari RKUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI] dan RKUPHHK-HTR [bagi pemegang
IUPHHK-HTR]. RKUPHHK-HT ini berlaku selama 10 tahun.
Berikut Tabel Perbandingan RKUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR
| RKUPHHK |
RKUPHHK-HTI |
RKUPHHK-HTR |
| Penyusun |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau
GANISPHPL-CANHUT] |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT] |
| Waktu Penyusunan |
Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTI |
Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTR |
| Pejabat Pemberi Ijin |
Menteri atau pejabat yang ditunjuk [Dirjen BPK c.q.Direktur
Bina Pengembangan Hutan Tanaman] |
Bupati atau pejabat yang ditunjuk [pejabat yang mengurusi bidang
kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008] |
| Jangka Waktu |
10 tahun |
10 tahun |
| Biaya Penyusunan |
Pemegang ijin IUPHHK-HTI |
Departemen Kehutanan |
| Materi Isi [antara lain] |
Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibilitas,
sosial-ekonomi
Rencana Kerja 10 thn: sistem silvikultur, aspek prasyarat [rencana
organisasi dan tenaga kerja, rencana tata batas, rencana penataan ruang,
rencana penataan areal kerja, rencana inventarisasi, rencana pemasukan
dan penggunaan alat, rencana pengadaan sarana dan prasarana, rencana
pembukaan wilayah hutan], kelestarian fungsi produksi [bibit, lahan, dst],
kelestarian fungsi lingkungan [perlindungan hutan, pemantauan lingkungan],
kelestarian fungsi sosial [pemberdayaan masyarakat,dll], pemantauan
evaluasi lima tahunan |
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibiltas,
sosial-ekonomi-budaya
Sistem Silvikultur
Rencana Kerja 10 tahun: Rencana tata batas areal, rencana inventarisasi
tegakan, rencana perbenihan, rencana penanaman, perlindungan/pengamanan
hutan, rencana penebangan |
| Perubahan |
Dinilai dan disetujui oleh Dirjen BPK atau
Direktur Pembinaan Hutan Tanaman] |
Dinilai dan disetujui oleh bupati/walikota yang
pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Kab/kota |
Keterangan:
GANISPHPL-TC: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan
inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising,
penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan,
serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP)
GANISPHPL-CANHUT: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam
kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau
RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta
areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam
atau hutan tanaman.
GANISPHPL: petugas perusahaan pemegang izin di bidang
pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di
bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
RKUPHHK Dalam Hutan Tanaman [RKUPHHK-HT]
Pemegang IUPHHK di Hutan Tanaman, kecuali pemegang IUPHHK-Hutan Hasil
Rehabilitasi, diwajibkan menyusun RKUPHHK paling lambat satu tahun setelah
IUPHHK disahkan oleh Menteri Kehutanan. RKUPHHK di hutan tanaman ini terdiri
dari RKUPHHK-HTI [bagi pemegang IUPHHK-HTI] dan RKUPHHK-HTR [bagi pemegang
IUPHHK-HTR]. RKUPHHK-HT ini berlaku selama 10 tahun.
Berikut Tabel Perbandingan RKUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR
| RKUPHHK |
RKUPHHK-HTI |
RKUPHHK-HTR |
| Penyusun |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTI [Disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau
GANISPHPL-CANHUT] |
Pemegang Ijin IUPHHK-HTR [difasilitasi oleh Kepala UPT] |
| Waktu Penyusunan |
Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTI |
Satu tahun setelah mendapatkan IUPHHK-HTR |
| Pejabat Pemberi Ijin |
Menteri atau pejabat yang ditunjuk [Dirjen BPK c.q.Direktur
Bina Pengembangan Hutan Tanaman] |
Bupati atau pejabat yang ditunjuk [pejabat yang mengurusi bidang
kehutanan di Kabupaten/Kota [Permenhut P.62/Menhut-II/2008] |
| Jangka Waktu |
10 tahun |
10 tahun |
| Biaya Penyusunan |
Pemegang ijin IUPHHK-HTI |
Departemen Kehutanan |
| Materi Isi [antara lain] |
Data Pokok: data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibilitas,
sosial-ekonomi
Rencana Kerja 10 thn: sistem silvikultur, aspek prasyarat [rencana
organisasi dan tenaga kerja, rencana tata batas, rencana penataan ruang,
rencana penataan areal kerja, rencana inventarisasi, rencana pemasukan
dan penggunaan alat, rencana pengadaan sarana dan prasarana, rencana
pembukaan wilayah hutan], kelestarian fungsi produksi [bibit, lahan, dst],
kelestarian fungsi lingkungan [perlindungan hutan, pemantauan lingkungan],
kelestarian fungsi sosial [pemberdayaan masyarakat,dll], pemantauan
evaluasi lima tahunan |
Data Pokok:data pemegang ijin, kondisi areal kerja, aksesibiltas,
sosial-ekonomi-budaya
Sistem Silvikultur
Rencana Kerja 10 tahun: Rencana tata batas areal, rencana inventarisasi
tegakan, rencana perbenihan, rencana penanaman, perlindungan/pengamanan
hutan, rencana penebangan |
| Perubahan |
Dinilai dan disetujui oleh Dirjen BPK atau
Direktur Pembinaan Hutan Tanaman] |
Dinilai dan disetujui oleh bupati/walikota yang
pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Kab/kota |
Keterangan:
GANISPHPL-TC: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan
inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising,
penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan,
serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP)
GANISPHPL-CANHUT: GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam
kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau
RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta
areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam
atau hutan tanaman.
GANISPHPL: petugas perusahaan pemegang izin di bidang
pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di
bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
|