In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

APG on Money Laundering, 2008, APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendation

Pada saat penutupan Pertemuan Tahunan APG ke-11, di Nusa Dua beberapa waktu yang lalu, Indonesia mendapatkan hasil penilaian lewat MER [Mutual Evaluation Report] yang cukup baik. Dalam MER itu Indonesia sudah mematuhi 34 rekomendasi dari 49 Rekomendasi yang disarankan oleh FATF. Posisi Indonesia ini lebih baik dari penilaian MER putaran pertama tahun 2002. Laporan MER Indonesia disajikan dalam judul "APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendation" yang diadopsi APG pada 9 Juli 2008.

Hal baik/buruk yang telah dicapai Indonesia dalam mematuhi 40 Rekomendasi FATF terkait Anti Pencucian Uang dan 9 Rekomendasi FATF terkait Pendanaan Terorisme antara lain terbagi dalam 3 ranking penilaian:

1. Empat (4) rekomendasi dilaksanakan secara penuh (fully compliance/C) yaitu terkait dengan ketentuan penerapan anti tipping off (Rec. 14), implementasi jenis laporan selain STR (Rec. 19), upaya penerapan pelaporan bagi pihak selain yang termasuk dalam kategori profesi dan penyedia barang/jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh FATF termasuk mekanisme transaksi secara aman (Rec. 20) dan kewenangan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi TPPU dan pendanaan terorisme (Rec. 28),

2. Delapan (8) rekomendasi dengan rating (Lagely Compliance/LC) yaitu upaya penjaminan agar undangundang tentang kerahasiaan lembaga keuangan tidak menghambat pelaksanaan Rekomendasi FATF (Rec. 4), upaya lembaga dalam mengantisipasi dan memberikan perhatian khusus atas setiap ancaman pencucian uang yang mungkin terjadi dari teknologi baru atau teknologi berkembang yang memungkinkan timbulnya hubungan usaha anonim (Rec. 8), upaya penyimpanan data transaksi (Rec. 10), upaya lembaga keuangan dalam melakukan kerjasama dengan "bank-bank rekayasa" (Rec. 18), pendirian FIU [Financial Intelligence Unit], yakni PPATK (Rec. 26), upaya menyediakan menyediakan bantuan hukum timbal balik meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (Rec. 37), upaya ekstradisi (Rec.39) dan upaya kerja sama lain dalam menangani masalah pencucian uang, seperti kerjasama internasional (Rec. 40).

3. Dua puluh dua (22) rekomendasi dengan rating Partially Compliance/PC. terkait Penanganan Anti Pencucian Uang dalam sistem hukum yang ada [Indonesia, misalnya, dipandang masih belum memakai UU Pencucian Uang dalam mengejar tindak pidana dari kejahatan asal] (Rec. 1), berkaitan dengan element mental dan pertanggungjawaban korporat [Sanksi pidana, dan, jika hal ini tidak mungkin, sanksi perdata atau administrasi harus berlaku terhadap legal person] (Rec. 2), upaya membuat undang-undang, agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum (Rec.3), upaya penerapan CDD [customers Due Diligence] pada lembaga keuangan [mis, lembaga keuangan non bank tidak diberi kewajiban untuk melakukan EDD untuk konsumen beresiko tinggi] (Rec.5), upaya lembaga keuangan dalam menangani transaksi yang tidak biasa [mis, lembaga keuangan tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukan meneliti sejauh mungkin latar belakang dan tujuan transaksi] (Rec. 11), upaya pelaporan transaksi yang mencurigakan belum dianggap berhasil (Rec. 13), upaya pencegahan lewat kontrol, audit dan kepatuhan internal (Rec. 15), terkait penerapan sanksi yang efektif (Rec. 17), terkait monitoring, supervisi yang tidak mencukupi (Rec. 23), Upaya pihak berwenang dalam membuat petunjuk, dan memberikan umpan balik pada lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan dan profesi (Rec. 25), kemudian terkait dengan otoritas penegakan hukum (Rec. 27), kewenangan otoritas pengawas (Rec. 29), mengenai sumberdaya, integritas dan training bagi lembaga pengawas (Rec. 30), upaya kerja sama secara nasional (Rec. 31), mengenai penggunaan statistik dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris (Rec. 32), tentang kepatuhan Indonesia pada Konvensi Wina dan Palermo (Rec. 35), tentang bantuan hukum timbal balik (Rec. 36), dan 4 lainnya terkait dengan Special Recommendations.

4. Empat belas (14) rekomendasi dengan rating Non-Compliant/NC, yaitu mengenai pengaturan tentang Politically Exposed Persons, dimana hanya perbankan yang diberi kewajiban untuk melakukan CDD pada PEPs dari luar negeri, sedangkan lembaga keuangan lain hanya diwajibkan menaruh perhatian pada PEP dari dalam negeri (Rec. 6), dalam hal korespondensi bank (Rec. 7), upaya negara dalam memberikan ijin lembaga keuangan untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam melakukan CDD (Rec. 9), Syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data yang diatur dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-keuangan dan profesi, belum banyak diatur (Rec. 12) begitu juga untuk Rekomendasi 13 s/d 15 dan 21 (Rec. 16), masih belum adanya pengaturan khusus menyangkut perhatian khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan orang perorangan, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF (Rec. 21), hal yang sama juga berlaku terhadap kantor-kantor cabang dan kantorkantor cabang tambahan mayoritas yang berlokasi di luar negeri (Rec. 22), belum ada montoring, pengaturan, dan supervisi bagi non lembaga keuangan dan profesi (Rec. 24), mencegah penggunaan tidak sah atas legal person oleh pelaku pencucian uang (Rec. 33), upaya proses penyitaan yang diminta oleh negara lain (Rec. 38) dan 5 lainnya ada di dalam Special Recommendations.

Selain 4 rangking di atas, ada satu rekomendasi yang dianggap tidak dapat diaplikasikan di Indonesia, yakni Rekomendasi ke 34, yaitu pencegahan penggunaan secara tidak sah usaha-usaha sah oleh pelaku pencucian uang, tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang wali amanat termasuk informasi tentang penyelesai, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang, serta mempertimbangkan upaya-upaya memfasilitasi akses atas kepemilihan penerima dan penguasaan informasi dari lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rekomendasi 5.

download MER Indonesia.....

Dokumen MER negara lain bisa diakses di web: APG-ML......

kembali....

 

Sumber Informasi » MER Indonesia

APG on Money Laundering, 2008, APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendation

Pada saat penutupan Pertemuan Tahunan APG ke-11, di Nusa Dua beberapa waktu yang lalu, Indonesia mendapatkan hasil penilaian lewat MER [Mutual Evaluation Report] yang cukup baik. Dalam MER itu Indonesia sudah mematuhi 34 rekomendasi dari 49 Rekomendasi yang disarankan oleh FATF. Posisi Indonesia ini lebih baik dari penilaian MER putaran pertama tahun 2002. Laporan MER Indonesia disajikan dalam judul "APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendation" yang diadopsi APG pada 9 Juli 2008.

Hal baik/buruk yang telah dicapai Indonesia dalam mematuhi 40 Rekomendasi FATF terkait Anti Pencucian Uang dan 9 Rekomendasi FATF terkait Pendanaan Terorisme antara lain terbagi dalam 3 ranking penilaian:

1. Empat (4) rekomendasi dilaksanakan secara penuh (fully compliance/C) yaitu terkait dengan ketentuan penerapan anti tipping off (Rec. 14), implementasi jenis laporan selain STR (Rec. 19), upaya penerapan pelaporan bagi pihak selain yang termasuk dalam kategori profesi dan penyedia barang/jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh FATF termasuk mekanisme transaksi secara aman (Rec. 20) dan kewenangan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi TPPU dan pendanaan terorisme (Rec. 28),

2. Delapan (8) rekomendasi dengan rating (Lagely Compliance/LC) yaitu upaya penjaminan agar undangundang tentang kerahasiaan lembaga keuangan tidak menghambat pelaksanaan Rekomendasi FATF (Rec. 4), upaya lembaga dalam mengantisipasi dan memberikan perhatian khusus atas setiap ancaman pencucian uang yang mungkin terjadi dari teknologi baru atau teknologi berkembang yang memungkinkan timbulnya hubungan usaha anonim (Rec. 8), upaya penyimpanan data transaksi (Rec. 10), upaya lembaga keuangan dalam melakukan kerjasama dengan "bank-bank rekayasa" (Rec. 18), pendirian FIU [Financial Intelligence Unit], yakni PPATK (Rec. 26), upaya menyediakan menyediakan bantuan hukum timbal balik meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (Rec. 37), upaya ekstradisi (Rec.39) dan upaya kerja sama lain dalam menangani masalah pencucian uang, seperti kerjasama internasional (Rec. 40).

3. Dua puluh dua (22) rekomendasi dengan rating Partially Compliance/PC. terkait Penanganan Anti Pencucian Uang dalam sistem hukum yang ada [Indonesia, misalnya, dipandang masih belum memakai UU Pencucian Uang dalam mengejar tindak pidana dari kejahatan asal] (Rec. 1), berkaitan dengan element mental dan pertanggungjawaban korporat [Sanksi pidana, dan, jika hal ini tidak mungkin, sanksi perdata atau administrasi harus berlaku terhadap legal person] (Rec. 2), upaya membuat undang-undang, agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum (Rec.3), upaya penerapan CDD [customers Due Diligence] pada lembaga keuangan [mis, lembaga keuangan non bank tidak diberi kewajiban untuk melakukan EDD untuk konsumen beresiko tinggi] (Rec.5), upaya lembaga keuangan dalam menangani transaksi yang tidak biasa [mis, lembaga keuangan tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukan meneliti sejauh mungkin latar belakang dan tujuan transaksi] (Rec. 11), upaya pelaporan transaksi yang mencurigakan belum dianggap berhasil (Rec. 13), upaya pencegahan lewat kontrol, audit dan kepatuhan internal (Rec. 15), terkait penerapan sanksi yang efektif (Rec. 17), terkait monitoring, supervisi yang tidak mencukupi (Rec. 23), Upaya pihak berwenang dalam membuat petunjuk, dan memberikan umpan balik pada lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan dan profesi (Rec. 25), kemudian terkait dengan otoritas penegakan hukum (Rec. 27), kewenangan otoritas pengawas (Rec. 29), mengenai sumberdaya, integritas dan training bagi lembaga pengawas (Rec. 30), upaya kerja sama secara nasional (Rec. 31), mengenai penggunaan statistik dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris (Rec. 32), tentang kepatuhan Indonesia pada Konvensi Wina dan Palermo (Rec. 35), tentang bantuan hukum timbal balik (Rec. 36), dan 4 lainnya terkait dengan Special Recommendations.

4. Empat belas (14) rekomendasi dengan rating Non-Compliant/NC, yaitu mengenai pengaturan tentang Politically Exposed Persons, dimana hanya perbankan yang diberi kewajiban untuk melakukan CDD pada PEPs dari luar negeri, sedangkan lembaga keuangan lain hanya diwajibkan menaruh perhatian pada PEP dari dalam negeri (Rec. 6), dalam hal korespondensi bank (Rec. 7), upaya negara dalam memberikan ijin lembaga keuangan untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam melakukan CDD (Rec. 9), Syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data yang diatur dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-keuangan dan profesi, belum banyak diatur (Rec. 12) begitu juga untuk Rekomendasi 13 s/d 15 dan 21 (Rec. 16), masih belum adanya pengaturan khusus menyangkut perhatian khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan orang perorangan, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF (Rec. 21), hal yang sama juga berlaku terhadap kantor-kantor cabang dan kantorkantor cabang tambahan mayoritas yang berlokasi di luar negeri (Rec. 22), belum ada montoring, pengaturan, dan supervisi bagi non lembaga keuangan dan profesi (Rec. 24), mencegah penggunaan tidak sah atas legal person oleh pelaku pencucian uang (Rec. 33), upaya proses penyitaan yang diminta oleh negara lain (Rec. 38) dan 5 lainnya ada di dalam Special Recommendations.

Selain 4 rangking di atas, ada satu rekomendasi yang dianggap tidak dapat diaplikasikan di Indonesia, yakni Rekomendasi ke 34, yaitu pencegahan penggunaan secara tidak sah usaha-usaha sah oleh pelaku pencucian uang, tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang wali amanat termasuk informasi tentang penyelesai, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang, serta mempertimbangkan upaya-upaya memfasilitasi akses atas kepemilihan penerima dan penguasaan informasi dari lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rekomendasi 5.

download MER Indonesia.....

Dokumen MER negara lain bisa diakses di web: APG-ML......

kembali....