|
 |
| Sumber Informasi » MER Indonesia |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
APG on Money Laundering, 2008, APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON
Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special
Recommendation
Pada saat penutupan Pertemuan Tahunan
APG ke-11, di Nusa Dua beberapa waktu
yang lalu, Indonesia mendapatkan hasil penilaian lewat MER [Mutual Evaluation
Report] yang cukup baik. Dalam MER itu Indonesia sudah mematuhi 34 rekomendasi
dari 49 Rekomendasi yang disarankan oleh FATF. Posisi Indonesia ini lebih baik
dari penilaian MER putaran pertama tahun 2002. Laporan MER Indonesia disajikan
dalam judul "APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON Indonesia Against the FATF 40
Recommendations (2003) and 9 Special Recommendation" yang diadopsi APG pada 9
Juli 2008. Hal baik/buruk yang telah dicapai Indonesia dalam mematuhi
40 Rekomendasi
FATF terkait Anti Pencucian Uang dan 9 Rekomendasi FATF terkait Pendanaan Terorisme antara lain terbagi
dalam 3 ranking penilaian:
1. Empat (4) rekomendasi dilaksanakan secara penuh (fully compliance/C) yaitu
terkait dengan ketentuan penerapan anti tipping off (Rec. 14), implementasi
jenis laporan selain STR (Rec. 19), upaya penerapan pelaporan bagi pihak selain
yang termasuk dalam kategori profesi dan penyedia barang/jasa sebagaimana yang
ditetapkan oleh FATF termasuk mekanisme transaksi secara aman (Rec. 20) dan
kewenangan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi TPPU dan
pendanaan terorisme (Rec. 28),
2. Delapan (8) rekomendasi dengan rating (Lagely Compliance/LC) yaitu upaya
penjaminan agar undangundang tentang kerahasiaan lembaga keuangan tidak
menghambat pelaksanaan Rekomendasi FATF (Rec. 4), upaya lembaga dalam
mengantisipasi dan memberikan perhatian khusus atas setiap ancaman pencucian
uang yang mungkin terjadi dari teknologi baru atau teknologi berkembang yang
memungkinkan timbulnya hubungan usaha anonim (Rec. 8), upaya penyimpanan data
transaksi (Rec. 10), upaya lembaga keuangan dalam melakukan kerjasama dengan
"bank-bank rekayasa" (Rec. 18), pendirian FIU [Financial Intelligence Unit],
yakni PPATK (Rec. 26), upaya menyediakan menyediakan bantuan hukum timbal balik
meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (Rec. 37), upaya ekstradisi (Rec.39)
dan upaya kerja sama lain dalam menangani masalah pencucian uang, seperti
kerjasama internasional (Rec. 40).
3. Dua puluh dua (22) rekomendasi dengan rating Partially Compliance/PC.
terkait Penanganan Anti Pencucian Uang dalam sistem hukum yang ada [Indonesia,
misalnya, dipandang masih belum memakai UU Pencucian Uang dalam mengejar tindak
pidana dari kejahatan asal] (Rec. 1), berkaitan dengan element mental dan
pertanggungjawaban korporat [Sanksi pidana, dan, jika hal ini tidak mungkin,
sanksi perdata atau administrasi harus berlaku terhadap legal person] (Rec. 2),
upaya membuat undang-undang, agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan
yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda
yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut,
atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum (Rec.3),
upaya penerapan CDD [customers Due Diligence] pada lembaga keuangan [mis,
lembaga keuangan non bank tidak diberi kewajiban untuk melakukan EDD untuk
konsumen beresiko tinggi] (Rec.5), upaya lembaga keuangan dalam menangani
transaksi yang tidak biasa [mis, lembaga keuangan tidak diwajibkan secara hukum
untuk melakukan meneliti sejauh mungkin latar belakang dan tujuan transaksi]
(Rec. 11), upaya pelaporan transaksi yang mencurigakan belum dianggap berhasil
(Rec. 13), upaya pencegahan lewat kontrol, audit dan kepatuhan internal (Rec.
15), terkait penerapan sanksi yang efektif (Rec. 17), terkait monitoring,
supervisi yang tidak mencukupi (Rec. 23), Upaya pihak berwenang dalam membuat
petunjuk, dan memberikan umpan balik pada lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan
dan profesi (Rec. 25), kemudian terkait dengan otoritas penegakan hukum (Rec.
27), kewenangan otoritas pengawas (Rec. 29), mengenai sumberdaya, integritas dan
training bagi lembaga pengawas (Rec. 30), upaya kerja sama secara nasional (Rec.
31), mengenai penggunaan statistik dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan
teroris (Rec. 32), tentang kepatuhan Indonesia pada Konvensi Wina dan Palermo
(Rec. 35), tentang bantuan hukum timbal balik (Rec. 36), dan 4 lainnya terkait
dengan Special Recommendations.
4. Empat belas (14) rekomendasi dengan rating Non-Compliant/NC, yaitu
mengenai pengaturan tentang Politically Exposed Persons, dimana hanya perbankan
yang diberi kewajiban untuk melakukan CDD pada PEPs dari luar negeri, sedangkan
lembaga keuangan lain hanya diwajibkan menaruh perhatian pada PEP dari dalam
negeri (Rec. 6), dalam hal korespondensi bank (Rec. 7), upaya negara dalam
memberikan ijin lembaga keuangan untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam
melakukan CDD (Rec. 9), Syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data
yang diatur dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-keuangan
dan profesi, belum banyak diatur (Rec. 12) begitu juga untuk Rekomendasi 13 s/d
15 dan 21 (Rec. 16), masih belum adanya pengaturan khusus menyangkut perhatian
khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan orang perorangan, termasuk
perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak mematuhi atau
secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF (Rec. 21), hal yang sama juga
berlaku terhadap kantor-kantor cabang dan kantorkantor cabang tambahan mayoritas
yang berlokasi di luar negeri (Rec. 22), belum ada montoring, pengaturan, dan
supervisi bagi non lembaga keuangan dan profesi (Rec. 24), mencegah penggunaan
tidak sah atas legal person oleh pelaku pencucian uang (Rec. 33), upaya proses
penyitaan yang diminta oleh negara lain (Rec. 38) dan 5 lainnya ada di dalam
Special Recommendations.
Selain 4 rangking di atas, ada satu rekomendasi yang dianggap tidak dapat
diaplikasikan di Indonesia, yakni Rekomendasi ke 34, yaitu pencegahan penggunaan
secara tidak sah usaha-usaha sah oleh pelaku pencucian uang, tersedianya
informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang wali amanat termasuk
informasi tentang penyelesai, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima yang
dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang, serta
mempertimbangkan upaya-upaya memfasilitasi akses atas kepemilihan penerima dan
penguasaan informasi dari lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Rekomendasi 5.
download
MER Indonesia.....
Dokumen MER negara lain bisa diakses di web:
APG-ML......
kembali....
APG on Money Laundering, 2008, APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON
Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special
Recommendation
Pada saat penutupan Pertemuan Tahunan
APG ke-11, di Nusa Dua beberapa waktu
yang lalu, Indonesia mendapatkan hasil penilaian lewat MER [Mutual Evaluation
Report] yang cukup baik. Dalam MER itu Indonesia sudah mematuhi 34 rekomendasi
dari 49 Rekomendasi yang disarankan oleh FATF. Posisi Indonesia ini lebih baik
dari penilaian MER putaran pertama tahun 2002. Laporan MER Indonesia disajikan
dalam judul "APG 2nd MUTUAL EVALUATION REPORT ON Indonesia Against the FATF 40
Recommendations (2003) and 9 Special Recommendation" yang diadopsi APG pada 9
Juli 2008. Hal baik/buruk yang telah dicapai Indonesia dalam mematuhi
40 Rekomendasi
FATF terkait Anti Pencucian Uang dan 9 Rekomendasi FATF terkait Pendanaan Terorisme antara lain terbagi
dalam 3 ranking penilaian:
1. Empat (4) rekomendasi dilaksanakan secara penuh (fully compliance/C) yaitu
terkait dengan ketentuan penerapan anti tipping off (Rec. 14), implementasi
jenis laporan selain STR (Rec. 19), upaya penerapan pelaporan bagi pihak selain
yang termasuk dalam kategori profesi dan penyedia barang/jasa sebagaimana yang
ditetapkan oleh FATF termasuk mekanisme transaksi secara aman (Rec. 20) dan
kewenangan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi TPPU dan
pendanaan terorisme (Rec. 28),
2. Delapan (8) rekomendasi dengan rating (Lagely Compliance/LC) yaitu upaya
penjaminan agar undangundang tentang kerahasiaan lembaga keuangan tidak
menghambat pelaksanaan Rekomendasi FATF (Rec. 4), upaya lembaga dalam
mengantisipasi dan memberikan perhatian khusus atas setiap ancaman pencucian
uang yang mungkin terjadi dari teknologi baru atau teknologi berkembang yang
memungkinkan timbulnya hubungan usaha anonim (Rec. 8), upaya penyimpanan data
transaksi (Rec. 10), upaya lembaga keuangan dalam melakukan kerjasama dengan
"bank-bank rekayasa" (Rec. 18), pendirian FIU [Financial Intelligence Unit],
yakni PPATK (Rec. 26), upaya menyediakan menyediakan bantuan hukum timbal balik
meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (Rec. 37), upaya ekstradisi (Rec.39)
dan upaya kerja sama lain dalam menangani masalah pencucian uang, seperti
kerjasama internasional (Rec. 40).
3. Dua puluh dua (22) rekomendasi dengan rating Partially Compliance/PC.
terkait Penanganan Anti Pencucian Uang dalam sistem hukum yang ada [Indonesia,
misalnya, dipandang masih belum memakai UU Pencucian Uang dalam mengejar tindak
pidana dari kejahatan asal] (Rec. 1), berkaitan dengan element mental dan
pertanggungjawaban korporat [Sanksi pidana, dan, jika hal ini tidak mungkin,
sanksi perdata atau administrasi harus berlaku terhadap legal person] (Rec. 2),
upaya membuat undang-undang, agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan
yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda
yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut,
atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum (Rec.3),
upaya penerapan CDD [customers Due Diligence] pada lembaga keuangan [mis,
lembaga keuangan non bank tidak diberi kewajiban untuk melakukan EDD untuk
konsumen beresiko tinggi] (Rec.5), upaya lembaga keuangan dalam menangani
transaksi yang tidak biasa [mis, lembaga keuangan tidak diwajibkan secara hukum
untuk melakukan meneliti sejauh mungkin latar belakang dan tujuan transaksi]
(Rec. 11), upaya pelaporan transaksi yang mencurigakan belum dianggap berhasil
(Rec. 13), upaya pencegahan lewat kontrol, audit dan kepatuhan internal (Rec.
15), terkait penerapan sanksi yang efektif (Rec. 17), terkait monitoring,
supervisi yang tidak mencukupi (Rec. 23), Upaya pihak berwenang dalam membuat
petunjuk, dan memberikan umpan balik pada lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan
dan profesi (Rec. 25), kemudian terkait dengan otoritas penegakan hukum (Rec.
27), kewenangan otoritas pengawas (Rec. 29), mengenai sumberdaya, integritas dan
training bagi lembaga pengawas (Rec. 30), upaya kerja sama secara nasional (Rec.
31), mengenai penggunaan statistik dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan
teroris (Rec. 32), tentang kepatuhan Indonesia pada Konvensi Wina dan Palermo
(Rec. 35), tentang bantuan hukum timbal balik (Rec. 36), dan 4 lainnya terkait
dengan Special Recommendations.
4. Empat belas (14) rekomendasi dengan rating Non-Compliant/NC, yaitu
mengenai pengaturan tentang Politically Exposed Persons, dimana hanya perbankan
yang diberi kewajiban untuk melakukan CDD pada PEPs dari luar negeri, sedangkan
lembaga keuangan lain hanya diwajibkan menaruh perhatian pada PEP dari dalam
negeri (Rec. 6), dalam hal korespondensi bank (Rec. 7), upaya negara dalam
memberikan ijin lembaga keuangan untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam
melakukan CDD (Rec. 9), Syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data
yang diatur dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-keuangan
dan profesi, belum banyak diatur (Rec. 12) begitu juga untuk Rekomendasi 13 s/d
15 dan 21 (Rec. 16), masih belum adanya pengaturan khusus menyangkut perhatian
khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan orang perorangan, termasuk
perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak mematuhi atau
secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF (Rec. 21), hal yang sama juga
berlaku terhadap kantor-kantor cabang dan kantorkantor cabang tambahan mayoritas
yang berlokasi di luar negeri (Rec. 22), belum ada montoring, pengaturan, dan
supervisi bagi non lembaga keuangan dan profesi (Rec. 24), mencegah penggunaan
tidak sah atas legal person oleh pelaku pencucian uang (Rec. 33), upaya proses
penyitaan yang diminta oleh negara lain (Rec. 38) dan 5 lainnya ada di dalam
Special Recommendations.
Selain 4 rangking di atas, ada satu rekomendasi yang dianggap tidak dapat
diaplikasikan di Indonesia, yakni Rekomendasi ke 34, yaitu pencegahan penggunaan
secara tidak sah usaha-usaha sah oleh pelaku pencucian uang, tersedianya
informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang wali amanat termasuk
informasi tentang penyelesai, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima yang
dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang, serta
mempertimbangkan upaya-upaya memfasilitasi akses atas kepemilihan penerima dan
penguasaan informasi dari lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Rekomendasi 5.
download
MER Indonesia.....
Dokumen MER negara lain bisa diakses di web:
APG-ML......
kembali....
|