In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Arsip Berita Februari 2009

Juru Bicara Kejaksaan Belum Tahu Ada Penundaan Eksekusi Lahan D.L. Sitorus
TEMPO Interaktif, Rabu, 25 Februari 2009 | 19:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, mengaku belum mengetahui adanya surat dari institusinya yang dilayangkan ke Departemen Kehutanan terkait eksekusi lahan milik terpidana D.L. Sitorus.

“Saya akan cek dulu ke Direktur Uheksi (Upaya Hukum dan Eksekusi) dan Kejaksaan Tinggi Sumut,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Rabu (25/2).

Sebelumnya, Departemen Kehutanan menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung soal penundaan eksekusi lahan hutan di area Padang Lawas milik pengusaha D.L. Sitorus. Dalam surat itu, Kejaksaan beralasan masih ada sertifikat tanah di area tersebut...............


Bupati Diminta Sosilisasikan Program Dana Hutan Tanaman Rakyat
TEMPO Interaktif, Rabu, 25 Februari 2009 | 19:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban meminta para bupati agar mensosialisasikan cadangan dana Badan Layanan Umum untuk hutan tanaman rakyat. Hal ini menindaklanjuti permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat realisasi anggaran yang bernilai Rp 3 triliun lebih itu.

Menurut Kaban, dana dan lahan yang dicadangkan akan dialokasikan untuk hutan tanaman rakyat (HTR). Kini tinggal menggerakkan masyarakat untuk berinvestasi dan menanam pohon untuk kegiatan tersebut.

"Kepada daerah yang sudah dicadangkan, saya minta kepala daerah untuk segera melakukannya untuk budi daya," ujar Kaban dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Jakarta, Rabu (25/2)...................


Pembagian Uang Suap Diatur Poksi
TEMPO Interaktif, Senin, 23 Februari 2009 | 23:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal mengatakan kesepakatan pembagian uang terkait kasus alih fungsi hutan di Pantai Air Telang, Sumatera Selatan, dan proyek sistem komunikasi radio, telah diatur oleh forum kelompok fraksi (poksi).

"Mereka semua mau menerima uang itu dengan dua syarat, yaitu dianggap dari swasta dan digunakan untuk partai," ujar Yusuf pada wartawan usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (23/2).

Yusuf diadili dengan dakwaan menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Pantai Air Telang, Sumatera Selatan, pada 2006 dan menerima suap dalam proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan pada 2007.
Uang yang diterimanya tersebut lalu dibagi-bagikan kepada para anggota Komisi IV.............


Pengusutan Perambahan Hutan Produksi Terkendala Dana
TEMPO Interaktif, Minggu, 22 Februari 2009

TEMPO Interaktif , Jambi: Upaya pengusutan kasus perambahan kawasan Hutan Produksi, yang dijadikan PT Makin Group, sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, penanganannya terkendala dana, sehingga terkesan mandek.

"Kita kini terkendala dana dalam upaya pengusutan kasus ini, terutama biaya petugas untuk mengukur berapa luas kawasan hutan produksi yang telah dirambah PT Makin Group untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Kita telah mengusulkan anggran untuk itu, mudah-mudahan tahun ini bisa cair", kata Agus Priyanto, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi, kepada Tempo, Minggu (22/2).

Namun Agus menyatakan, pihaknya yakin PT Makin Group telah melakukan perambahan di kawasan hutan yang berada di dalam kawasan Desa Petaling, Kecamatan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi.......


Pemerintah Izinkan Lahan Gambut Ditanami Sawit
TEMPO Interaktif, Selasa, 17 Februari 2009 | 16:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah mengeluarkan aturan memperbolehkan lahan gambut digunakan sebagai lahan penanaman kelapa sawit. Dengan aturan baru ini, perusahaan yang telanjur menanam di lahan gambut diberi toleransi hingga satu siklus penanaman untuk meninggalkan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan lahan gambut yang bisa dan boleh dimanfaatkan adalah lahan yang mempunyai ketentuan khusus, yakni ketebalan gambut kurang dari tiga meter. Selain itu juga disyaratkan budidaya diusahakan pada lahan masyarakat, tingkat kematangan gambut mencapai kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang).

Tingkat kesuburan disaratkan mencapai kesuburan eutropik dan substratum tanah mineral di bawah gambut bahan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam. "Penerapannya memang tidak mudah, maka tahap berikutnya pengendalian dan pengawasan." ujar Anton di Jakarta, Selasa (17/2)...............


Dewan Tuding Jaksa Persulit Kasus Pembalakan Hutan Riau
TEMPO InteraktifSenin, 16 Februari 2009 | 19:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat mencecar Kejaksaan Agung terkait penghentian penyidikan kasus pembalakan liar yang melibatkan 13 perusahaan di Riau. Dewan menuding Kejaksaan telah mempersulit perkara karena selalu menolak pelimpahan berkas penyidikan dari polisi.

"Kejaksaan selalu berdalih berkas tidak lengkap karena tak ada keterangan ahli," kata anggota Komisi Hukum Dewan Panda Nababan dalam Rapat Kerja antara Komisi Hukum dan Kejaksaan Agung di Gedung MPR/DPR, Senin (16/2).

Menurut Panda, Kejaksaan mestinya tak menolak saksi ahli yang disodorkan polisi. "Limpahkan berkasnya saja ke pengadilan," kata politikus PDI Perjuangan itu. "Kalaupun bebas, itu ditentukan pengadilan."..............


Menteri Kehutanan Pertanyakan Kasus Sianboi-Lubuk Gaung
TEMPO Interaktif, Selasa, 17 Februari 2009 | 19:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mempertanyakan penanganan kasus dugaan tindak pidana kehutanan dalam pembuatan jalan di Sianboi Kabupaten Rokan Hilir-Lubuk Gaung, Dumai, Riau.

Kasus ini dilaporkan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan pada 2006 lalu karena diduga ada pelanggaran Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah.

"Ya, kalianlah yang tanyakan itu, bagaimana itu kelanjutannya. Kami sudah memberi teguran tapi, kok, belum dilanjutkan," ujar Kaban kepada Tempo, usai rapat kerja dengan Komisi Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, Senin (16/2).

Kasus ini bermula dari temuan Inspektorat Jenderal tahun 2006 lalu. Dari audit inspektorat jenderal diketahui telah terbangun jalan sepanjang 53,4 kilometer antara Sinaboi hingga Lubuk gaung oleh Pemerintah Daerah Riau. Jalan itu ternyata terbangun di antara areal hutan tanaman milik PT Suntara Gajah Pati, PT Diamond Raya Timber, dan .......


Komisi III Akan Minta Penjelasan Polisi dan Pejabat Riau
Minggu, 15 Februari 2009 | 20:52 WIB

TEMPO Interaktif, Riau: Tim Investigasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Komisi III DPR RI, tetap akan meminta penjelasan dari Kepolisian Riau. “ Jadwalnya Rabu atau Kamis ini. Tim akan meminta penjelasan dari pihak pihak terkait, khususnya Polda Riau dan pejabat pemerintah terkait persoalan penghentian penyidikan itu, “ Ujar Anggota Tim Investigasi Komisi III DPR RI, Azlaini Agus, Mingu (15/2) di Pekanbaru.

Kepada Tempo Azlaini Agus menyebut, kendati sudah dilakukan pertemuan dengan Kapolri di Jakarta minggu lalu, namun tim memutuskan perlunya penjelasan tekhnis, baik dari Polda Riau selaku pihak yang mengeluarkan surat itu dan para pejabat Kehutanan daerah dan Pemerintah Provinsi terkait perizinan yang dikeluarkan dimaksud. “ Meski sudah ada pertemuan dengan Kapolri, namun kita (Tim) butuh penjelasan dari pihak pihak pelaksana secara tekhnis, baik Pilisi maupun pejabat pejabat daerah “ujar Azlaini, anggota DPR RI dari Riau itu................


SP3 Pembalakan Kayu di Riau Kemungkinan Diambil KPK
Rabu, 11 Februari 2009 | 19:59 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Penanganan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pembalakkan liar 13 perusahaan di Riau ada kemungkinan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena apa yang dilakukan Polda Riau memiliki titik singgung dengan apa yang telah dilakukan oleh KPK," ujar Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Azlaini Agus di
gedung DPR, sore tadi (11/2).

Ade menyatakan, KPK akan terus mengembangkan penyidikan karena sudah terbukti pada kasus yang melibatkan Bupati Pelalawan, bahwa dalam prosedur pemberian izin terdapat unsur melawan hukum.................


Indonesia Habiskan 1 Miliar Dolar Perbaiki Lahan
ANTARA, 10/02/09 20:16

Pangkalpinang (ANTARA News) - Indonesia telah menghabiskan dana hingga 1 miliar dolar AS untuk perbaikan lahan kritis dalam kurun waktu 13 tahun terakhir dan dana yang besar itu baru mampu memperbaiki 10 persen dari seluruh kerusakan hutan yang ada.

"Tidak ada satupun negara maju maupun negara berkembang lainnya yang menghabiskan dana begitu besar untuk perbaikan kerusakan hutan. Dana besar menunjukkan pemerintah peduli betapa pentingnya hutan harus dihijaukan kembali," kata Mentri Kehutanan MS Ka`ban di Pangkalpinang, Selasa.

Ka`ban yang datang dalam rangka mencanangkan "Green Revolusi Pangkalpinang City" mengatakan, lahan kritis yang perlu direhab mencapai 30 juta hektare, sementara rehab baru difokuskan pada 318 daerah aliran sungai.

Di Indonesia biaya mereklamasi hutan sebesar Rp500 juta perhektare tidak semahal Jepang yang mencapai empat sampai enam kali lipatnya, namun degradasi kerusakan hutan di Indonesia tergolong cepat.

Kerusakan hutan akibat penebangan tidak sah, pembukaan perkebunan serta pembangunan infrastruktur harusnya bisa ditekan bila semua pihak berpedoman pada aturan main seperti tidak melakukan penebangan dihutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan didaerah aliran/hulu sungai dan lainnya...............


RUU Tipikor Diperkirakan Rampung Setelah Pemilu

Rabu, 11 Februari 2009 | 10:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Politikus di DPR berjanji segera menuntaskan pembahasan Rancangna Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Demikian dijelaskan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Zulkifli membantah tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW)yang menyatakan bahwa belum ada partai politik yang menyatakan secara resmi dukungannya terhadap keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). RUU tersebut baru diperkirakan akan selesai setelah pemilu

Menurutnya, tudingan itu tidak benar karena sejak awal PAN sudah menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut, “Hanya saja, pengesahannya kan tidak bisa dilakukan sesegera mungkin karena masih harus melewati beberapa proses pembahasan di DPR. Kalau kita sendiri sih inginnya besok juga langsung ditandatangani, tapi kan tidak bisa begitu,” jelasnya.......................


DPR Minta Polisi Tidak Menyerah
Koran Tempo, 10 Februari 2009

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat mempersoalkan penghentian kasus perambahan hutan yang diduga melibatkan 13 perusahaan di Riau oleh polisi. "Kenapa polisi menyerah bila masalahnya cuma saksi ahli?" ujar Azlaini Agus, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam rapat dengan Kepolisian RI di gedung MPR/MPR kemarin. Menurut dia, dua alat bukti sudah cukup untuk mengajukan kasus itu ke pengadilan.

Kepolisian Daerah Riau pada 22 Desember lalu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus ini. Penghentian itu setelah polisi--berdasarkan keterangan ahli dari Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup--menyebutkan tidak ada kerusakan lingkungan..................

berita lain di arsip ILEA....

Berita dan Acara » Arsip berita

Arsip Berita Februari 2009

Juru Bicara Kejaksaan Belum Tahu Ada Penundaan Eksekusi Lahan D.L. Sitorus
TEMPO Interaktif, Rabu, 25 Februari 2009 | 19:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, mengaku belum mengetahui adanya surat dari institusinya yang dilayangkan ke Departemen Kehutanan terkait eksekusi lahan milik terpidana D.L. Sitorus.

“Saya akan cek dulu ke Direktur Uheksi (Upaya Hukum dan Eksekusi) dan Kejaksaan Tinggi Sumut,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Rabu (25/2).

Sebelumnya, Departemen Kehutanan menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung soal penundaan eksekusi lahan hutan di area Padang Lawas milik pengusaha D.L. Sitorus. Dalam surat itu, Kejaksaan beralasan masih ada sertifikat tanah di area tersebut...............


Bupati Diminta Sosilisasikan Program Dana Hutan Tanaman Rakyat
TEMPO Interaktif, Rabu, 25 Februari 2009 | 19:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban meminta para bupati agar mensosialisasikan cadangan dana Badan Layanan Umum untuk hutan tanaman rakyat. Hal ini menindaklanjuti permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat realisasi anggaran yang bernilai Rp 3 triliun lebih itu.

Menurut Kaban, dana dan lahan yang dicadangkan akan dialokasikan untuk hutan tanaman rakyat (HTR). Kini tinggal menggerakkan masyarakat untuk berinvestasi dan menanam pohon untuk kegiatan tersebut.

"Kepada daerah yang sudah dicadangkan, saya minta kepala daerah untuk segera melakukannya untuk budi daya," ujar Kaban dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Jakarta, Rabu (25/2)...................


Pembagian Uang Suap Diatur Poksi
TEMPO Interaktif, Senin, 23 Februari 2009 | 23:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal mengatakan kesepakatan pembagian uang terkait kasus alih fungsi hutan di Pantai Air Telang, Sumatera Selatan, dan proyek sistem komunikasi radio, telah diatur oleh forum kelompok fraksi (poksi).

"Mereka semua mau menerima uang itu dengan dua syarat, yaitu dianggap dari swasta dan digunakan untuk partai," ujar Yusuf pada wartawan usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (23/2).

Yusuf diadili dengan dakwaan menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Pantai Air Telang, Sumatera Selatan, pada 2006 dan menerima suap dalam proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan pada 2007.
Uang yang diterimanya tersebut lalu dibagi-bagikan kepada para anggota Komisi IV.............


Pengusutan Perambahan Hutan Produksi Terkendala Dana
TEMPO Interaktif, Minggu, 22 Februari 2009

TEMPO Interaktif , Jambi: Upaya pengusutan kasus perambahan kawasan Hutan Produksi, yang dijadikan PT Makin Group, sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, penanganannya terkendala dana, sehingga terkesan mandek.

"Kita kini terkendala dana dalam upaya pengusutan kasus ini, terutama biaya petugas untuk mengukur berapa luas kawasan hutan produksi yang telah dirambah PT Makin Group untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Kita telah mengusulkan anggran untuk itu, mudah-mudahan tahun ini bisa cair", kata Agus Priyanto, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muarojambi, kepada Tempo, Minggu (22/2).

Namun Agus menyatakan, pihaknya yakin PT Makin Group telah melakukan perambahan di kawasan hutan yang berada di dalam kawasan Desa Petaling, Kecamatan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi.......


Pemerintah Izinkan Lahan Gambut Ditanami Sawit
TEMPO Interaktif, Selasa, 17 Februari 2009 | 16:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah mengeluarkan aturan memperbolehkan lahan gambut digunakan sebagai lahan penanaman kelapa sawit. Dengan aturan baru ini, perusahaan yang telanjur menanam di lahan gambut diberi toleransi hingga satu siklus penanaman untuk meninggalkan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan lahan gambut yang bisa dan boleh dimanfaatkan adalah lahan yang mempunyai ketentuan khusus, yakni ketebalan gambut kurang dari tiga meter. Selain itu juga disyaratkan budidaya diusahakan pada lahan masyarakat, tingkat kematangan gambut mencapai kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang).

Tingkat kesuburan disaratkan mencapai kesuburan eutropik dan substratum tanah mineral di bawah gambut bahan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam. "Penerapannya memang tidak mudah, maka tahap berikutnya pengendalian dan pengawasan." ujar Anton di Jakarta, Selasa (17/2)...............


Dewan Tuding Jaksa Persulit Kasus Pembalakan Hutan Riau
TEMPO InteraktifSenin, 16 Februari 2009 | 19:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat mencecar Kejaksaan Agung terkait penghentian penyidikan kasus pembalakan liar yang melibatkan 13 perusahaan di Riau. Dewan menuding Kejaksaan telah mempersulit perkara karena selalu menolak pelimpahan berkas penyidikan dari polisi.

"Kejaksaan selalu berdalih berkas tidak lengkap karena tak ada keterangan ahli," kata anggota Komisi Hukum Dewan Panda Nababan dalam Rapat Kerja antara Komisi Hukum dan Kejaksaan Agung di Gedung MPR/DPR, Senin (16/2).

Menurut Panda, Kejaksaan mestinya tak menolak saksi ahli yang disodorkan polisi. "Limpahkan berkasnya saja ke pengadilan," kata politikus PDI Perjuangan itu. "Kalaupun bebas, itu ditentukan pengadilan."..............


Menteri Kehutanan Pertanyakan Kasus Sianboi-Lubuk Gaung
TEMPO Interaktif, Selasa, 17 Februari 2009 | 19:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mempertanyakan penanganan kasus dugaan tindak pidana kehutanan dalam pembuatan jalan di Sianboi Kabupaten Rokan Hilir-Lubuk Gaung, Dumai, Riau.

Kasus ini dilaporkan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan pada 2006 lalu karena diduga ada pelanggaran Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah.

"Ya, kalianlah yang tanyakan itu, bagaimana itu kelanjutannya. Kami sudah memberi teguran tapi, kok, belum dilanjutkan," ujar Kaban kepada Tempo, usai rapat kerja dengan Komisi Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, Senin (16/2).

Kasus ini bermula dari temuan Inspektorat Jenderal tahun 2006 lalu. Dari audit inspektorat jenderal diketahui telah terbangun jalan sepanjang 53,4 kilometer antara Sinaboi hingga Lubuk gaung oleh Pemerintah Daerah Riau. Jalan itu ternyata terbangun di antara areal hutan tanaman milik PT Suntara Gajah Pati, PT Diamond Raya Timber, dan .......


Komisi III Akan Minta Penjelasan Polisi dan Pejabat Riau
Minggu, 15 Februari 2009 | 20:52 WIB

TEMPO Interaktif, Riau: Tim Investigasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Komisi III DPR RI, tetap akan meminta penjelasan dari Kepolisian Riau. “ Jadwalnya Rabu atau Kamis ini. Tim akan meminta penjelasan dari pihak pihak terkait, khususnya Polda Riau dan pejabat pemerintah terkait persoalan penghentian penyidikan itu, “ Ujar Anggota Tim Investigasi Komisi III DPR RI, Azlaini Agus, Mingu (15/2) di Pekanbaru.

Kepada Tempo Azlaini Agus menyebut, kendati sudah dilakukan pertemuan dengan Kapolri di Jakarta minggu lalu, namun tim memutuskan perlunya penjelasan tekhnis, baik dari Polda Riau selaku pihak yang mengeluarkan surat itu dan para pejabat Kehutanan daerah dan Pemerintah Provinsi terkait perizinan yang dikeluarkan dimaksud. “ Meski sudah ada pertemuan dengan Kapolri, namun kita (Tim) butuh penjelasan dari pihak pihak pelaksana secara tekhnis, baik Pilisi maupun pejabat pejabat daerah “ujar Azlaini, anggota DPR RI dari Riau itu................


SP3 Pembalakan Kayu di Riau Kemungkinan Diambil KPK
Rabu, 11 Februari 2009 | 19:59 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Penanganan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pembalakkan liar 13 perusahaan di Riau ada kemungkinan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena apa yang dilakukan Polda Riau memiliki titik singgung dengan apa yang telah dilakukan oleh KPK," ujar Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Azlaini Agus di
gedung DPR, sore tadi (11/2).

Ade menyatakan, KPK akan terus mengembangkan penyidikan karena sudah terbukti pada kasus yang melibatkan Bupati Pelalawan, bahwa dalam prosedur pemberian izin terdapat unsur melawan hukum.................


Indonesia Habiskan 1 Miliar Dolar Perbaiki Lahan
ANTARA, 10/02/09 20:16

Pangkalpinang (ANTARA News) - Indonesia telah menghabiskan dana hingga 1 miliar dolar AS untuk perbaikan lahan kritis dalam kurun waktu 13 tahun terakhir dan dana yang besar itu baru mampu memperbaiki 10 persen dari seluruh kerusakan hutan yang ada.

"Tidak ada satupun negara maju maupun negara berkembang lainnya yang menghabiskan dana begitu besar untuk perbaikan kerusakan hutan. Dana besar menunjukkan pemerintah peduli betapa pentingnya hutan harus dihijaukan kembali," kata Mentri Kehutanan MS Ka`ban di Pangkalpinang, Selasa.

Ka`ban yang datang dalam rangka mencanangkan "Green Revolusi Pangkalpinang City" mengatakan, lahan kritis yang perlu direhab mencapai 30 juta hektare, sementara rehab baru difokuskan pada 318 daerah aliran sungai.

Di Indonesia biaya mereklamasi hutan sebesar Rp500 juta perhektare tidak semahal Jepang yang mencapai empat sampai enam kali lipatnya, namun degradasi kerusakan hutan di Indonesia tergolong cepat.

Kerusakan hutan akibat penebangan tidak sah, pembukaan perkebunan serta pembangunan infrastruktur harusnya bisa ditekan bila semua pihak berpedoman pada aturan main seperti tidak melakukan penebangan dihutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan didaerah aliran/hulu sungai dan lainnya...............


RUU Tipikor Diperkirakan Rampung Setelah Pemilu

Rabu, 11 Februari 2009 | 10:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Politikus di DPR berjanji segera menuntaskan pembahasan Rancangna Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Demikian dijelaskan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Zulkifli membantah tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW)yang menyatakan bahwa belum ada partai politik yang menyatakan secara resmi dukungannya terhadap keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). RUU tersebut baru diperkirakan akan selesai setelah pemilu

Menurutnya, tudingan itu tidak benar karena sejak awal PAN sudah menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut, “Hanya saja, pengesahannya kan tidak bisa dilakukan sesegera mungkin karena masih harus melewati beberapa proses pembahasan di DPR. Kalau kita sendiri sih inginnya besok juga langsung ditandatangani, tapi kan tidak bisa begitu,” jelasnya.......................


DPR Minta Polisi Tidak Menyerah
Koran Tempo, 10 Februari 2009

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat mempersoalkan penghentian kasus perambahan hutan yang diduga melibatkan 13 perusahaan di Riau oleh polisi. "Kenapa polisi menyerah bila masalahnya cuma saksi ahli?" ujar Azlaini Agus, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam rapat dengan Kepolisian RI di gedung MPR/MPR kemarin. Menurut dia, dua alat bukti sudah cukup untuk mengajukan kasus itu ke pengadilan.

Kepolisian Daerah Riau pada 22 Desember lalu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus ini. Penghentian itu setelah polisi--berdasarkan keterangan ahli dari Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup--menyebutkan tidak ada kerusakan lingkungan..................

berita lain di arsip ILEA....