|
 |
| Berita dan Acara » Arsip berita |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
Arsip Berita Juli 2009
Dua Anggota Komisi IV DPR Ditanyai KPK
Kompas, 31 Juli 2009
Anggota Komisi IV DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Faqih Chaironi,
mengaku tidak tahu bahwa dalam proses pengalihan fungsi hutan Tanjung Api-api,
Sumatera Selatan, ada anggota Komisi IV DPR yang menerima dana dari Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dan membagi-bagikan kepada anggota
komisi yang lain.
Kalau betul mereka melakukan semacam itu, kemudian menyeret-menyeret orang yang
tidak ada niatan untuk itu, saya sangat menyesalkan, sangat prihatin, dan sedih
atas perilaku teman-teman tersebut,” ujar Faqih, Kamis (30/7), seusai diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dipanggil sebagai saksi dalam
perkara dugaan korupsi pengalihan fungsi hutan Tanjung Api-api, Sumsel.
Selain Faqih, pada hari yang sama KPK juga meminta keterangan anggota Komisi IV
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mardjono. Faqih dan Mardjono menjadi
saksi atas perkara yang melibatkan tersangka anggota Komisi IV, Fahri Andi
Leluasa, Azwar Chesputra, dan Hilman Indra.....................
MS Kaban: Laju Kerusakan Hutan 1,02 juta Ha per Tahun
Tribun Pekanbaru, Jumat, 3 Juli 2009
BANDUNG, TRIBUN - Laju kerusakan hutan produksi di Indonesia mencapai 1,08 juta
hektar per tahun. Laju ini sebetulnya sudah berkurang signifikan dibandingkan
empat tahun lalu.
Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan MS Kaban dalam Diskusi Panel bertajuk Masa
Depan Hutan dan Kehutanan Indonesia yang diselenggarakan di Graha Kompas-
Gramedia Bandung, Jumat (3/7).
Acara ini diadakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Ilmu Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Wiyana Mukti, Komunitas Pohon dan HU Kompas. "Dulu,empat
tahun lalu sebelum bertugas, saya sempat worried (khawatir) dengan data 2,8 juta
hektar hutan terdegradasi tiap tahun. Sekarang, turun di 1,08 juta ha. Saya
yakin, ini bisa turun di bawah 1 juta hektar jika hotspot (wilayah kebakaran)
hutan dan illegal logging bisa dikurangi," ucap Kaban.........
Polisi Dalami Kasus Pembalakan Liar di Garut
Kompas, 26 Juli 2009
GARUT, KOMPAS.com - Kepolisian Sektor Talegong, Kabupaten Garut kini mendalami
kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut di
Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Sementara pemeriksaan terus berlangsung
barang bukti berupa kayu rasamala sejumlah sekitar 7 meter kubik rencananya akan
diamankan , Senin (27/7).
"Kemarin saya ke Talegong bertemu dengan pemeriksa dan Kapolsek Talegong.
Kasusnya masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang
melakukan penebangan. Senin (27/7) akan diupayakan mengamankan barang bukti,"
kata Kepala Satuan Reskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar dalam pesan singkatnya
kepada sejumlah wartawan, Minggu (26/7).......................
KPK Cekal Rekanan Departemen Kehutanan:
Komisi IV DPR sudah menolak pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu 2009.
Koran Tempo, 30 Juli 2009,
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal jajaran pimpinan PT Masaro
Radiokom terkait dengan pengembangan penyidikan kasus pengadaan Sistem
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2008.
Jajaran pimpinan itu adalah Anggoro Widjojo (Direktur PT Masaro Radiokom), yang
sudah ditetapkan sebagai tersangka, Putronefo A. Prayugo (Direktur Utama),
Anggono Wijoyo (Presiden Komisaris), dan David Angkawijaya (Direktur Keuangan PT
Masaro Radiokom).
"Iya betul, mereka dicegah oleh KPK, dengan nomor surat KEP-259/01/VIII/2008
tanggal 22 Agustus 2008, dan berlaku selama satu tahun," kata Kepala Sub-Bagian
Direktorat Keimigrasian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang
Sudjatmiko kepada wartawan kemarin sore.
Oknum Polisi dan Mandor Terlibat Pembalakan Liar
Surya, Kamis, 23 Juli 2009
Jember - Surya-Polres Jember menangani dua kasus pembalakan liar di kawasan
hutan Perum Perhutani Jember dan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Dua mandor
dan satu oknum polisi ditengarai terlibat dalam kasus pembalakan liar di kawasan
Perhutani Jember.
Informasi yang dihimpun Surya, pembalakan liar di hutan Perhutani terjadi di
petak 23 hutan Mandigu, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo. Polisi hutan
mendapati satu truk kayu jati dibawa keluar dari hutan.
Komandan Regu Polisi Hutan (Polhut) Perhutani, M Ghofur, menjelaskan dirinya
bersama dengan beberapa personil saat itu berjaga di sekitar kebun Kalisanen.
Pasalnya, pihak Polhut mendapat informasi ada pembalakan liar di hutan Mandigu.
“Ternyata benar, sekitar pukul 02.00 WIB, kita mendapati truk penuh muatan kayu
dan sekitar 10 orang di atasnya,” ujarnya........
Bahas Pencucian Uang, Belasan Negara Serbu Ibu Kota
Tempo Interaktif, Rabu, 15 Juli 2009 | 14:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan dari 15 negara berkumpul
di Jakarta untuk menyamakan persepsi soal pencucian uang dan korupsi. Pertemuan
itu membahas pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum untuk melawan
pencucian uang intemasional dan korupsi yang dihadapi negara berkembang dan
negara maju.
"Ini untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan metodologi
untuk meningkatkan pandangan terhadap dana sektor publik dan entitas sebagai
bagian dari upaya memerangi pencucian uang internasional dan korupsi," kata
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia Anwar Nasution di hotel JW Marriot
Jakarta, Rabu (15/7)..........
berita lain di
arsip ILEA....
Arsip Berita Juli 2009
Dua Anggota Komisi IV DPR Ditanyai KPK
Kompas, 31 Juli 2009
Anggota Komisi IV DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Faqih Chaironi,
mengaku tidak tahu bahwa dalam proses pengalihan fungsi hutan Tanjung Api-api,
Sumatera Selatan, ada anggota Komisi IV DPR yang menerima dana dari Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dan membagi-bagikan kepada anggota
komisi yang lain.
Kalau betul mereka melakukan semacam itu, kemudian menyeret-menyeret orang yang
tidak ada niatan untuk itu, saya sangat menyesalkan, sangat prihatin, dan sedih
atas perilaku teman-teman tersebut,” ujar Faqih, Kamis (30/7), seusai diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dipanggil sebagai saksi dalam
perkara dugaan korupsi pengalihan fungsi hutan Tanjung Api-api, Sumsel.
Selain Faqih, pada hari yang sama KPK juga meminta keterangan anggota Komisi IV
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mardjono. Faqih dan Mardjono menjadi
saksi atas perkara yang melibatkan tersangka anggota Komisi IV, Fahri Andi
Leluasa, Azwar Chesputra, dan Hilman Indra.....................
MS Kaban: Laju Kerusakan Hutan 1,02 juta Ha per Tahun
Tribun Pekanbaru, Jumat, 3 Juli 2009
BANDUNG, TRIBUN - Laju kerusakan hutan produksi di Indonesia mencapai 1,08 juta
hektar per tahun. Laju ini sebetulnya sudah berkurang signifikan dibandingkan
empat tahun lalu.
Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan MS Kaban dalam Diskusi Panel bertajuk Masa
Depan Hutan dan Kehutanan Indonesia yang diselenggarakan di Graha Kompas-
Gramedia Bandung, Jumat (3/7).
Acara ini diadakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Ilmu Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Wiyana Mukti, Komunitas Pohon dan HU Kompas. "Dulu,empat
tahun lalu sebelum bertugas, saya sempat worried (khawatir) dengan data 2,8 juta
hektar hutan terdegradasi tiap tahun. Sekarang, turun di 1,08 juta ha. Saya
yakin, ini bisa turun di bawah 1 juta hektar jika hotspot (wilayah kebakaran)
hutan dan illegal logging bisa dikurangi," ucap Kaban.........
Polisi Dalami Kasus Pembalakan Liar di Garut
Kompas, 26 Juli 2009
GARUT, KOMPAS.com - Kepolisian Sektor Talegong, Kabupaten Garut kini mendalami
kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut di
Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Sementara pemeriksaan terus berlangsung
barang bukti berupa kayu rasamala sejumlah sekitar 7 meter kubik rencananya akan
diamankan , Senin (27/7).
"Kemarin saya ke Talegong bertemu dengan pemeriksa dan Kapolsek Talegong.
Kasusnya masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang
melakukan penebangan. Senin (27/7) akan diupayakan mengamankan barang bukti,"
kata Kepala Satuan Reskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar dalam pesan singkatnya
kepada sejumlah wartawan, Minggu (26/7).......................
KPK Cekal Rekanan Departemen Kehutanan:
Komisi IV DPR sudah menolak pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu 2009.
Koran Tempo, 30 Juli 2009,
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal jajaran pimpinan PT Masaro
Radiokom terkait dengan pengembangan penyidikan kasus pengadaan Sistem
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2008.
Jajaran pimpinan itu adalah Anggoro Widjojo (Direktur PT Masaro Radiokom), yang
sudah ditetapkan sebagai tersangka, Putronefo A. Prayugo (Direktur Utama),
Anggono Wijoyo (Presiden Komisaris), dan David Angkawijaya (Direktur Keuangan PT
Masaro Radiokom).
"Iya betul, mereka dicegah oleh KPK, dengan nomor surat KEP-259/01/VIII/2008
tanggal 22 Agustus 2008, dan berlaku selama satu tahun," kata Kepala Sub-Bagian
Direktorat Keimigrasian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang
Sudjatmiko kepada wartawan kemarin sore.
Oknum Polisi dan Mandor Terlibat Pembalakan Liar
Surya, Kamis, 23 Juli 2009
Jember - Surya-Polres Jember menangani dua kasus pembalakan liar di kawasan
hutan Perum Perhutani Jember dan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Dua mandor
dan satu oknum polisi ditengarai terlibat dalam kasus pembalakan liar di kawasan
Perhutani Jember.
Informasi yang dihimpun Surya, pembalakan liar di hutan Perhutani terjadi di
petak 23 hutan Mandigu, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo. Polisi hutan
mendapati satu truk kayu jati dibawa keluar dari hutan.
Komandan Regu Polisi Hutan (Polhut) Perhutani, M Ghofur, menjelaskan dirinya
bersama dengan beberapa personil saat itu berjaga di sekitar kebun Kalisanen.
Pasalnya, pihak Polhut mendapat informasi ada pembalakan liar di hutan Mandigu.
“Ternyata benar, sekitar pukul 02.00 WIB, kita mendapati truk penuh muatan kayu
dan sekitar 10 orang di atasnya,” ujarnya........
Bahas Pencucian Uang, Belasan Negara Serbu Ibu Kota
Tempo Interaktif, Rabu, 15 Juli 2009 | 14:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan dari 15 negara berkumpul
di Jakarta untuk menyamakan persepsi soal pencucian uang dan korupsi. Pertemuan
itu membahas pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum untuk melawan
pencucian uang intemasional dan korupsi yang dihadapi negara berkembang dan
negara maju.
"Ini untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan metodologi
untuk meningkatkan pandangan terhadap dana sektor publik dan entitas sebagai
bagian dari upaya memerangi pencucian uang internasional dan korupsi," kata
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia Anwar Nasution di hotel JW Marriot
Jakarta, Rabu (15/7)..........
berita lain di
arsip ILEA....
|