In English versi cetak

Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.

Arsip Berita November 2008

Jika Krisis Bahan Baku Teratasi, Dewan dan PT. RAPP Sepakat PHK Dihentikan
Riau Terkini, 25 November 2008

Riauterkini-PEKANBARU- Setelah pekan lalu sempat batal digelar, akhirnya rapat dengar pendapat antara jajaran direksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) dengan DPRD Riau terselenggaran pada Selasa (25/11). Jajaran direksi PT. RAPP yang dipimpin Direktur Utama Rudi Fajar bersama belasan petinggi industri kertas tersebut diterima Komisi B dan D di ruang rapat Komisi B.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi B Ruspan Aman didampingi tujuh anggotanya. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Komisi D Fendri Jaswir. Hadir juga dinas terkait, seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau Abdul Latif, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau Tiolina, Kepala Dinas Kehutanan Fadrizal Labay dan Kepala Badan Promosi dan Investasi Riau M Yafiz.

Dalam dengar pendapat yang semual tertutup namun kemudian terbuka untuk wartawan tersebut dibahas banyak aspek yang menjadi latar belakang keputusan PT. RAPP melakukan pemutusan hubngan kerja (PHK) missal ribuan karyawannya. Terungkap dalam pertemuan tersebut pangkap permasalahnnya adalah krisis bahan baku yang menyebabkan produksi bubur kertas (pulp) dan kertas menurun dratis. Dari normalnya sehari sekitar 7.000 ton menjadi hanya sekitar 3.000 ton.

Karena itu, dewan secara terbuka meminta kepada jajaran direksi PT. RAPP untuk menyampaikan permintaan langkah apa yang diharap bisa dibantu dewan dan instansi terkait, untuk bisa membantu perusahaan kertas raksasa itu keluar dari krisis.

Atas tawaran tersebut Rudi Fajar menyampaikan dua permintaan. Pertama meminta dewan dan seluruh instansi terkait membantu mendorong percepatan keluar izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2009 agar bisa keluar pada bulan Desember. “Kalau RKT 2009 bisa keluar pada Desember, maka kami tidak kehilangan banyak waktu,” ujarnya...........


18/11/08 20:50
Sinar Mas Dinilai Ancam Taman Nasional Sentarum
Antara, 18 November 2008

Jakarta (ANTARA News) - Kelompok peduli lingkungan Greenpeace menuding perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Sinar Mas, sebagai ancaman besar bagi integritas dan keanekaragaman hayati Taman Nasional Danau Sentarum, lahan basah di Kalimantan Barat.

Dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa, Sinar Mas telah mengancam kawasan hutan lindung tersebut dengan terus melanjutkan deforestasi di batas-batas taman nasional tersebut, sebagai bagian dari perluasan perkebunan mereka.

"Minggu lalu aktivis Greenpeace melakukan aksi mencegah pengapalan minyak kelapa sawit Sinar Mas untuk diekspor ke Eropa. Hal ini kami lakukan karena kami menemukan bukti bahwa Sinar Mas melakukan pengrusakan hutan di seluruh Indonesia yakni di Papua, Riau dan Kalimantan," kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.............

COPYRIGHT © 2008


18/11/08 20:46
Siaran Pers Greenpeace Dipertanyakan
Antara, 18 Novemnber 2008

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Smart tbk, pengelola perkebunan kelapa sawit Sinar Mas di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Daud Dharsono, Selasa malam, mengatakan, pihaknya mempertanyakan isi siaran pers organisasi kampanye global Greenpeace yang menyatakan perusahaan itu mengancam kelestarian Danau Sentarum.

"Ancaman macam apa?" kata Daud Dharsono melalui telepon seluler.

Greenpeace menuding perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Sinar Mas, sebagai ancaman besar bagi integritas dan keanekaragaman hayati Taman Nasional Danau Sentarum, lahan basah di Kalimantan Barat.

Menurut Greenpeace, dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa, Sinar Mas telah mengancam kawasan hutan lindung tersebut dengan terus melanjutkan deforestasi di batas-batas taman nasional tersebut, sebagai bagian dari perluasan perkebunan mereka.

Daud mengatakan, kawasan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada pihaknya merupakan daerah berstatus areal pengunaan lain, yaitu kawasan yang boleh dibuka untuk perkebunan atau budidaya lain................

COPYRIGHT © 2008


DPR Setujui Pembangunan Restorasi Ekosistem di Jambi
Antara, 18 November 2008

Jambi (ANTARA News) - Pembangunan kawasan restorasi ekosistem di hutan produksi eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi seluas 49.000 Hektare telah lama mendapat persetujuan dari Komisi IV DPR.

"Komisi IV telah lama menyetujui usulan Departemen Kehutanan untuk membangun kawasan restorasi ekosistem di Jambi (seluas 49.000 Ha) dan Sumatera Selatan (51.000 Ha) atau total luas 101.000 Ha," kata anggota Komisi IV DPR, Ismail Tajuddin di Jambi, Selasa.

DPR menyetujui untuk menyelamatkan hutan produksi yang terancam rusak akibat pembalakan liar.

Ia mengimbau agar Departemen Kehutanan segera melaksanakan dan mengeluarkan izin pengelolaan, sehingga tidak ada lagi pro dan kontra dan penafsiran lain terhadap pembangunan restorasi di Jambi dan Sumsel...................


18/11/08 06:09
Perambahan Hutan Produksi Besar-Besaran di Mukomuko

Bengkulu (ANTARA News) - Kawasan Hutan Produksi (HP) di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sampai sekarang terancam gundul dan sudah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit, akibat dirambah secara besar-besaran oleh penduduk setempat.

"Kawasan Hutan produksi itu terdiri atas hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, namun kondisinya sekarang sudah sangat memprihatinkan, fungsinya sebagai kawasan hutan resapan air dari belasan ribu hektare areal persawahan," kata Kasubdin Konservasi Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Muslim Ghodang, Senin.

Menurut dia, berdasarkan hasil tim terpadu ke lapangan belum lama ini, kawasan HP yang sudah rusak berat itu, terjadi di lima kawasan yang luas seluruhnya sekitar 82.980 ha dan 80 persen sudah rusak.

Kelima kawasan HP adalah Hutan produksi terbatas/tetap (HPT) Air Manjonto, HPT Air IPUH I dan II, HPT Air Dikit dan HPT Air Teramang, namun.........................................


Tersangka Pembalak Liar Ditahan
KoranTempo, 20 November 2008

PEKANBARU -- Kejaksaan Tinggi Riau mengambil alih berkas perkara perambahan hutan oleh PT Tenaga Kampar serta menahan tiga tersangka yang merupakan pemilik dan manajer perusahaan.

"Ketiga tersangka yang merupakan petinggi perusahaan ditahan kemarin dan dititipkan ke Lapas Pekanbaru. Berkas perkaranya dinyatakan sudah lengkap," ujar Kepala Bidang Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau Darbin Pasaribu kemarin.

Ketiga tersangka itu masing masing Manajer Tata Usaha Kayu Jenter Situmeang, Manajer Umum Hendri, dan Budi Artiful, yang menjabat komisaris. Mereka diduga telah melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kehutanan di kawasan hutan Kabupaten Pelalawan........................


U.S. and Indonesia link up on forest carbon credits
Wed Nov 19, 2008 6:38am EST

By David Fogarty, Climate Change Correspondent, Asia

SINGAPORE (Reuters) - California and two other U.S. states signed a pact late on Tuesday with Indonesia's Aceh province that could see forest carbon credits from Aceh accepted into U.S. emissions trading schemes.

The pact, the first of its kind, marks a major step in global acceptance of carbon credits derived from projects aimed at halting the destruction of the developing world's remaining forests, which soak up vast amounts of planet-warming carbon dioxide.

The governors of Aceh, California, Illinois and Wisconsin signed the pact in Los Angeles. It commits the three states to working toward accepting avoided deforestation carbon credits from a major forest reserve in Aceh into their emissions schemes.

"This MoU (Memorandum of Understanding) will wake up the world to reducing emissions by stopping the destruction of our forests," said Aceh Governor Irwandi Yusuf.

"This will open up a door to robust, verified forest carbon credits being accepted into American markets," he said in an SMS to Reuters from Los Angeles...........

See Also: California joins effort to fight global warming by saving rainforests


Industry faces fresh calls to stop forest conversion

National News - Tuesday, November 18, 2008

Astrid Wijaya, The Jakarta Post, Jakarta

Palm oil companies are facing increasing pressure from green groups who fear the conversion of forests into plantations could cost the country its rich biodiversity.

The Center for Orangutan Protection (COP) said Monday that in Kalimantan alone, at least 236 plant species and 51 animal species were facing extinction due to the massive conversion of forests into oil palm plantations.

These comments came just a day before the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) holds its sixth annual meeting in Bali. Oil palm growers, processors, traders, consumer goods manufacturers, retailers, investors and Environmental and developmental NGOs will meet to discuss the various issues affecting the palm oil industry during the Nov. 18-20 meeting...........


Taxes push lumber producers into the red
Vietnam News, 18 November 2008

VietNamNet Bridge – Floor board producers have asked the Government to remove the 10 per cent export tax on their products, saying that the recent duty was pushing them into the red.

Two months since the law came into effect, floor board producers complained that they could not continue exporting as they were suffering losses.
In September 2009, the Ministry of Finance started taxing products made from imported raw materials, including floor boards. Under the new regulations, floor boards destined for export were taxed. Previously, they had not been subject to any taxes.

According to the ministry, the regulations were aimed at minimising trade fraud and illegal logging as authorities were having difficulties distinguishing which wood was cut from natural forests and which was imported.

Two months since the law came into effect, floor board producers complained that they could not continue exporting as they were suffering losses.

Director of Au A Company Huynh Cong Tin explained that floor board producers had signed contracts months before the regulation took effect. Prices in these contracts obviously did not include the tax. These contracts ran until the end of the year and even into 2009.........................

(Source: Viet Nam News)
[In trang]
Bŕi báo tręn VietNamNet Bridge:http://english.vietnamnet.vn/biz/2008/11/814147/


Carbon trading tension mounts in PNG

By PNG correspondent Steve Marshall

Posted Thu Nov 13, 2008 6:42pm AEDT

The issue of future carbon trading deals is causing friction between the Papua New Guinea Government and PNG landowners. Under the deals, countries receive money for not cutting down its forests.

The island of New Guinea is home to the third-largest block of intact tropical rainforest and the PNG Government insists
that it will handle potential carbon trading deals on behalf of the people.

Landowners, who own most of the country's terrain, disagree, but Theo Yasause, head of the Government's new climate change office, says ownership is not a sticking point.

"The state has absolute control over the resources," he said.

"Once you sign up landowners, it doesn't give you the legitimacy, only the state has the legitimate authority."

Such statements have got landowners worried. They own more than 90 per cent of the country's land and stand to profit
from potential carbon trading deals.

Ken Mondiai from Partners with Melanesia is spokesman for several non-government organisations acting on behalf of
landowners, and says the Government has failed resource industries...............


Revenue from Natural Resources Not Maximum
Thursday, 13 November, 2008 | 14:05 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: Executive Director of Greenomics Indonesia Elfian Effendi predicted a leakage in the state revenue from the exploitation over non-oil natural resources like mining, forestry, and fisheries. The revenue from these three sectors cannot cover the budget deficit.

He said the three sectors can give Rp9.5 trillion to the state or 0.92 percent of the total 2009 budget amounting to Rp1,037 trillion. “This shows a leakage,” he said through a media release yesterday.

Elfian said the situation is worsened with illegal logging, illegal cutting, and fishery looting. “Instead of issuing a promissory note, the government should just stop the illegal activities,” he said.

ALI NY


Will Logging Issue In Lebir Forest Reserve Ever Be Resolved?

BERNAMA; November 12, 2008 18:09 PM

GUA MUSANG, Nov 12 (Bernama) -- The logging issue in the Lebir Forest Reserve remains unsolved when the state government's plan to open up the area was strongly opposed by the local residents and federal agencies.

For the residents, the importance of the flora and fauna as well as the purity of the water source in the forest reserve must be preserved, regardless of the views on legal and technical aspects offered by the state government and the local authority.

Kampung Kuala Koh Orang Asli Chief, Hamda Keladi said the villagers were worried that the natural balance of the forest would be affected due to the development.

"Although we had moved from Pahang to live temporarily near the forest reserve here, we need the natural resources to be maintained," he told Bernama.

Gua Musang Umno Youth chief, Bazlan Baharuddin also expressed concern on the environmental destruction especially involving the Kuala Koh National Park.................


Ghana to combat illegal logging
Legalbrief Environmental; Tue 11 November 2008
Issue No: 0086

Up to 80% of Ghana's forests have been destroyed by illegal logging, according to the World Bank, notes a report on the Irin site.

The Ghana Forestry Commission estimates that $256m in illegal timber leaves the country each year, most of it to Europe, Ghana's biggest timber consumer. The Ghanaian Government and the EU are trying to put a stop to this by signing a mandatory agreement called the Voluntary Partnership Agreement, by which they agree to cooperate and ensure that timber - at every stage of the export process - is properly licensed.

Timber licensing laws are already in place in Ghana, according to Jannik Vaa, head of rural Development at the EU in Accra, but they are not yet being strictly implemented. The agreement will supersede European governments' importing laws. Timber is one of Ghana's top four export earners, along with gold, tourism and cocoa.

Read The IRIN Report


Ma Yung-cheng detained in money-laundering probe
By Jimmy Chuang
STAFF REPORTER
Wednesday, Nov 05, 2008,

Former Presidential Office deputy secretary-general Ma Yung-cheng was listed as a defendant and subsequently detained yesterday by prosecutors investigating alleged money laundering by the former first family.

This was the sixth time that prosecutors from the Special Investigation Panel (SIP) summoned Ma for questioning since the investigation was launched.

SIP spokesman Chen Yun-nan  said prosecutors alleged that Ma had helped former president Chen Shui-bian pocket part of his “state affairs” fund through fake receipts, allowing the former first family to wire money to foreign bank accounts..........


AHEC: Legal and sustainable forest management
02/11/2008 - 08:20

The American Hardwood Export Council explains its views on illegal logging and the actions it is taking to provide reliable assurances that American hardwoods derive from legal and sustainable source.

Illegal logging is a critical concern for the American hardwood industry. In addition to the deleterious impacts on biodiversity and other globally important environmental services and the damage caused to the overall reputation of the international wood industry, illegal logging has a direct impact on market access for American hardwood suppliers.

A recent study on the competitive impacts of illegal logging on the U.S. wood products concludes that illegal forest activity represents between 5% and 10% of global industrial roundwood production. The study suggests that as much as 23% to 30% of hardwood lumber and plywood traded globally could be of suspicious origin. The availability of significant volumes of illegal wood internationally depresses prices for US wood products by between 2% and 4%. In certain important markets, illegal material significantly affects the ability of US producers to export.

Therefore AHEC welcomes the efforts of European policy makers to play a leadership role in tackling the international problem of illegal logging. The European Commission’s Forest Law Enforcement and Trade (FLEGT) Action Plan has considerable potential to reduce imports of illegal wood into the EU. As part of the Plan, countries which are high risk from the perspective of illegal logging are encouraged to sign Voluntary Partnership Agreements (VPAs) with the EU. VPA countries will be required to ensure that all wood exported to the EU is covered by “legality licenses” providing independently verified guarantees that wood derives from legal sources.

The FLEGT Action Plan promotes development of government and corporate procurement policies in the EU favouring wood from verified legal and sustainable sources. Policy discussions are also underway in the EU on the potential for additional legislation designed to prevent imports of illegal wood into the EU..........


Global timber trade tackles illegal logging

1 November, 2008

A meeting of global forest companies and timber trade associations, representing more than 10,000 companies in total, has tackled the way in which the industry can rise to legislative and consumer demands for legal wood and well-managed forests.

The meeting, organised by the Tropical Forest Trust (TFT), included discussions on effective global communication, harmonised demand from importers and governments, and giving value to standing timber to stop forests being clear felled for alternative land uses.

“With 20% of greenhouse gas emissions coming from deforestation, we need to act now and build value in standing forests, to stop the clearing of forest for alternative uses,” said Scott Poynton, executive director of the TFT.

“Eliminating illegal wood from the market place evens the playing field so that responsible producers don’t have to compete with low-cost, illegal producers.”

Amendments to the US Lacey Act and new legislation proposed by the European Commission will effectively ban the trade and sale of illegally logged wood within two of the largest markets for tropical timber...........


Ugandan president continues effort to undermine forest reserves
mongabay.com; November 3, 2008; by: Gerald Tenywa.

Ugandan President Yoweri Museveni — a leader who has repeatedly sought to hand forest areas over to industrial developers and undermine the sanctity of reserves — is now blaming the country's forestry agency for deforestation in Uganda.

"National Forest Authority (NFA's) name should be changed to National Deforestation Authority because they don't care
about forests. But we shall sort them out," Museveni was quoted as saying by Uganda's New Vision newspaper. "You
cannot have investment without regulation of the environment."

Museveni has been at odds with the National Forest Authority (NFA) over his attempts to grant 7,000 hectares of Mabira
forest reserve to a sugar cane plantation company and to hand over a forest reserve on Bugala island in Lake Victoria to
oil palm developers. Both projects have now been shelved (Mabira in October 2007, Bugala in May 2007), but Museveni
has also battled NFA over evictions of encroachers in protected forests ordering the agency to halt evictions in 2005.

"The biggest challenge we have in the Government forest reserves is encroachment," Moses Watasa, the public relations
manager of NFA, told New Vision. "The local people have discovered that it is possible to trade their votes in exchange for land under protected areas."

"When we go against the encroachers, politicians and businessmen who deal in items like timber resist us," he continued. "It has got to an extent where NFA officials have been assaulted in the process of securing the forests."

"It is true that deforestation is taking place, but much of it is affecting forests on private land. The mandate of NFA
is restricted to forest reserves........


Forest certification system needs reform to ensure sustainability - report
mongabay.com, November 3, 2008

Demand for wood products is ultimately one of the largest drivers of global deforestation through both direct clear-cutting and selective logging, which increases a forest's vulnerability to fire and subsequent clearing and disturbance by other actors, including hunters, subsistence farmers, land speculators, ranchers and agro-industrial firms. Reducing the detrimental environmental impacts of meeting wood demand is critical to protecting the world's forests as healthy, productive and resilient ecosystems.

In 1993 a variety of stakeholders in forest use and management came together to develop criteria for ensuring the sustainable management of forest resources. The result was the Forest Stewardship Council (FSC), an international non-profit organization that became the standard-bearer for eco-friendly wood certification. The idea was that FSC-labeling would make consumers aware of what wood products had been derived from responsibly-managed forests and allow them to make buying decisions based on environmental performance in addition to metrics like price, quality, and aesthetics.....

download report...


Illegal Logging in Papua New Guinea
Saturday, 1 November 2008, 2:27 pm
Press Release: Greenpeace
Rimbunan Hijau guilty

Port Moresby, October 30 2008

Malaysian logging giant Rimbunan Hijau (RH) admitted yesterday that its rights to log the vast Kamula Doso forest area in Papua New Guinea’s (PNG) Western Province were awarded illegally.

The PNG Eco-Forestry Forum (EFF) challenged the allocation of the concession two years ago and has been fighting RH in PNG’s courts since.

“For two years RH has known that the concession was illegal but waited until minutes before the case was to be heard by PNG’s Supreme Court to admit its guilt,” said Sam Moko, Greenpeace Australia Pacific forests campaigner. “In those two years it has used the PNG legal system to intimidate the plaintiffs in the hope that the case would be dropped.”
Kenn Mondiai, Chairperson of the Eco-Forestry Forum called the Supreme Court decision a major victory for good governance......

See also: Giant logging company in PNG rejects claims it acted illegally
              Company illegally obtained PNG logging rights


berita lain arsip ILEA.....


 

Berita dan Acara » Arsip berita

Arsip Berita November 2008

Jika Krisis Bahan Baku Teratasi, Dewan dan PT. RAPP Sepakat PHK Dihentikan
Riau Terkini, 25 November 2008

Riauterkini-PEKANBARU- Setelah pekan lalu sempat batal digelar, akhirnya rapat dengar pendapat antara jajaran direksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) dengan DPRD Riau terselenggaran pada Selasa (25/11). Jajaran direksi PT. RAPP yang dipimpin Direktur Utama Rudi Fajar bersama belasan petinggi industri kertas tersebut diterima Komisi B dan D di ruang rapat Komisi B.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi B Ruspan Aman didampingi tujuh anggotanya. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Komisi D Fendri Jaswir. Hadir juga dinas terkait, seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau Abdul Latif, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau Tiolina, Kepala Dinas Kehutanan Fadrizal Labay dan Kepala Badan Promosi dan Investasi Riau M Yafiz.

Dalam dengar pendapat yang semual tertutup namun kemudian terbuka untuk wartawan tersebut dibahas banyak aspek yang menjadi latar belakang keputusan PT. RAPP melakukan pemutusan hubngan kerja (PHK) missal ribuan karyawannya. Terungkap dalam pertemuan tersebut pangkap permasalahnnya adalah krisis bahan baku yang menyebabkan produksi bubur kertas (pulp) dan kertas menurun dratis. Dari normalnya sehari sekitar 7.000 ton menjadi hanya sekitar 3.000 ton.

Karena itu, dewan secara terbuka meminta kepada jajaran direksi PT. RAPP untuk menyampaikan permintaan langkah apa yang diharap bisa dibantu dewan dan instansi terkait, untuk bisa membantu perusahaan kertas raksasa itu keluar dari krisis.

Atas tawaran tersebut Rudi Fajar menyampaikan dua permintaan. Pertama meminta dewan dan seluruh instansi terkait membantu mendorong percepatan keluar izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2009 agar bisa keluar pada bulan Desember. “Kalau RKT 2009 bisa keluar pada Desember, maka kami tidak kehilangan banyak waktu,” ujarnya...........


18/11/08 20:50
Sinar Mas Dinilai Ancam Taman Nasional Sentarum
Antara, 18 November 2008

Jakarta (ANTARA News) - Kelompok peduli lingkungan Greenpeace menuding perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Sinar Mas, sebagai ancaman besar bagi integritas dan keanekaragaman hayati Taman Nasional Danau Sentarum, lahan basah di Kalimantan Barat.

Dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa, Sinar Mas telah mengancam kawasan hutan lindung tersebut dengan terus melanjutkan deforestasi di batas-batas taman nasional tersebut, sebagai bagian dari perluasan perkebunan mereka.

"Minggu lalu aktivis Greenpeace melakukan aksi mencegah pengapalan minyak kelapa sawit Sinar Mas untuk diekspor ke Eropa. Hal ini kami lakukan karena kami menemukan bukti bahwa Sinar Mas melakukan pengrusakan hutan di seluruh Indonesia yakni di Papua, Riau dan Kalimantan," kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.............

COPYRIGHT © 2008


18/11/08 20:46
Siaran Pers Greenpeace Dipertanyakan
Antara, 18 Novemnber 2008

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Smart tbk, pengelola perkebunan kelapa sawit Sinar Mas di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Daud Dharsono, Selasa malam, mengatakan, pihaknya mempertanyakan isi siaran pers organisasi kampanye global Greenpeace yang menyatakan perusahaan itu mengancam kelestarian Danau Sentarum.

"Ancaman macam apa?" kata Daud Dharsono melalui telepon seluler.

Greenpeace menuding perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Sinar Mas, sebagai ancaman besar bagi integritas dan keanekaragaman hayati Taman Nasional Danau Sentarum, lahan basah di Kalimantan Barat.

Menurut Greenpeace, dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa, Sinar Mas telah mengancam kawasan hutan lindung tersebut dengan terus melanjutkan deforestasi di batas-batas taman nasional tersebut, sebagai bagian dari perluasan perkebunan mereka.

Daud mengatakan, kawasan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada pihaknya merupakan daerah berstatus areal pengunaan lain, yaitu kawasan yang boleh dibuka untuk perkebunan atau budidaya lain................

COPYRIGHT © 2008


DPR Setujui Pembangunan Restorasi Ekosistem di Jambi
Antara, 18 November 2008

Jambi (ANTARA News) - Pembangunan kawasan restorasi ekosistem di hutan produksi eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi seluas 49.000 Hektare telah lama mendapat persetujuan dari Komisi IV DPR.

"Komisi IV telah lama menyetujui usulan Departemen Kehutanan untuk membangun kawasan restorasi ekosistem di Jambi (seluas 49.000 Ha) dan Sumatera Selatan (51.000 Ha) atau total luas 101.000 Ha," kata anggota Komisi IV DPR, Ismail Tajuddin di Jambi, Selasa.

DPR menyetujui untuk menyelamatkan hutan produksi yang terancam rusak akibat pembalakan liar.

Ia mengimbau agar Departemen Kehutanan segera melaksanakan dan mengeluarkan izin pengelolaan, sehingga tidak ada lagi pro dan kontra dan penafsiran lain terhadap pembangunan restorasi di Jambi dan Sumsel...................


18/11/08 06:09
Perambahan Hutan Produksi Besar-Besaran di Mukomuko

Bengkulu (ANTARA News) - Kawasan Hutan Produksi (HP) di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sampai sekarang terancam gundul dan sudah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit, akibat dirambah secara besar-besaran oleh penduduk setempat.

"Kawasan Hutan produksi itu terdiri atas hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, namun kondisinya sekarang sudah sangat memprihatinkan, fungsinya sebagai kawasan hutan resapan air dari belasan ribu hektare areal persawahan," kata Kasubdin Konservasi Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Muslim Ghodang, Senin.

Menurut dia, berdasarkan hasil tim terpadu ke lapangan belum lama ini, kawasan HP yang sudah rusak berat itu, terjadi di lima kawasan yang luas seluruhnya sekitar 82.980 ha dan 80 persen sudah rusak.

Kelima kawasan HP adalah Hutan produksi terbatas/tetap (HPT) Air Manjonto, HPT Air IPUH I dan II, HPT Air Dikit dan HPT Air Teramang, namun.........................................


Tersangka Pembalak Liar Ditahan
KoranTempo, 20 November 2008

PEKANBARU -- Kejaksaan Tinggi Riau mengambil alih berkas perkara perambahan hutan oleh PT Tenaga Kampar serta menahan tiga tersangka yang merupakan pemilik dan manajer perusahaan.

"Ketiga tersangka yang merupakan petinggi perusahaan ditahan kemarin dan dititipkan ke Lapas Pekanbaru. Berkas perkaranya dinyatakan sudah lengkap," ujar Kepala Bidang Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau Darbin Pasaribu kemarin.

Ketiga tersangka itu masing masing Manajer Tata Usaha Kayu Jenter Situmeang, Manajer Umum Hendri, dan Budi Artiful, yang menjabat komisaris. Mereka diduga telah melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kehutanan di kawasan hutan Kabupaten Pelalawan........................


U.S. and Indonesia link up on forest carbon credits
Wed Nov 19, 2008 6:38am EST

By David Fogarty, Climate Change Correspondent, Asia

SINGAPORE (Reuters) - California and two other U.S. states signed a pact late on Tuesday with Indonesia's Aceh province that could see forest carbon credits from Aceh accepted into U.S. emissions trading schemes.

The pact, the first of its kind, marks a major step in global acceptance of carbon credits derived from projects aimed at halting the destruction of the developing world's remaining forests, which soak up vast amounts of planet-warming carbon dioxide.

The governors of Aceh, California, Illinois and Wisconsin signed the pact in Los Angeles. It commits the three states to working toward accepting avoided deforestation carbon credits from a major forest reserve in Aceh into their emissions schemes.

"This MoU (Memorandum of Understanding) will wake up the world to reducing emissions by stopping the destruction of our forests," said Aceh Governor Irwandi Yusuf.

"This will open up a door to robust, verified forest carbon credits being accepted into American markets," he said in an SMS to Reuters from Los Angeles...........

See Also: California joins effort to fight global warming by saving rainforests


Industry faces fresh calls to stop forest conversion

National News - Tuesday, November 18, 2008

Astrid Wijaya, The Jakarta Post, Jakarta

Palm oil companies are facing increasing pressure from green groups who fear the conversion of forests into plantations could cost the country its rich biodiversity.

The Center for Orangutan Protection (COP) said Monday that in Kalimantan alone, at least 236 plant species and 51 animal species were facing extinction due to the massive conversion of forests into oil palm plantations.

These comments came just a day before the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) holds its sixth annual meeting in Bali. Oil palm growers, processors, traders, consumer goods manufacturers, retailers, investors and Environmental and developmental NGOs will meet to discuss the various issues affecting the palm oil industry during the Nov. 18-20 meeting...........


Taxes push lumber producers into the red
Vietnam News, 18 November 2008

VietNamNet Bridge – Floor board producers have asked the Government to remove the 10 per cent export tax on their products, saying that the recent duty was pushing them into the red.

Two months since the law came into effect, floor board producers complained that they could not continue exporting as they were suffering losses.
In September 2009, the Ministry of Finance started taxing products made from imported raw materials, including floor boards. Under the new regulations, floor boards destined for export were taxed. Previously, they had not been subject to any taxes.

According to the ministry, the regulations were aimed at minimising trade fraud and illegal logging as authorities were having difficulties distinguishing which wood was cut from natural forests and which was imported.

Two months since the law came into effect, floor board producers complained that they could not continue exporting as they were suffering losses.

Director of Au A Company Huynh Cong Tin explained that floor board producers had signed contracts months before the regulation took effect. Prices in these contracts obviously did not include the tax. These contracts ran until the end of the year and even into 2009.........................

(Source: Viet Nam News)
[In trang]
Bŕi báo tręn VietNamNet Bridge:http://english.vietnamnet.vn/biz/2008/11/814147/


Carbon trading tension mounts in PNG

By PNG correspondent Steve Marshall

Posted Thu Nov 13, 2008 6:42pm AEDT

The issue of future carbon trading deals is causing friction between the Papua New Guinea Government and PNG landowners. Under the deals, countries receive money for not cutting down its forests.

The island of New Guinea is home to the third-largest block of intact tropical rainforest and the PNG Government insists
that it will handle potential carbon trading deals on behalf of the people.

Landowners, who own most of the country's terrain, disagree, but Theo Yasause, head of the Government's new climate change office, says ownership is not a sticking point.

"The state has absolute control over the resources," he said.

"Once you sign up landowners, it doesn't give you the legitimacy, only the state has the legitimate authority."

Such statements have got landowners worried. They own more than 90 per cent of the country's land and stand to profit
from potential carbon trading deals.

Ken Mondiai from Partners with Melanesia is spokesman for several non-government organisations acting on behalf of
landowners, and says the Government has failed resource industries...............


Revenue from Natural Resources Not Maximum
Thursday, 13 November, 2008 | 14:05 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: Executive Director of Greenomics Indonesia Elfian Effendi predicted a leakage in the state revenue from the exploitation over non-oil natural resources like mining, forestry, and fisheries. The revenue from these three sectors cannot cover the budget deficit.

He said the three sectors can give Rp9.5 trillion to the state or 0.92 percent of the total 2009 budget amounting to Rp1,037 trillion. “This shows a leakage,” he said through a media release yesterday.

Elfian said the situation is worsened with illegal logging, illegal cutting, and fishery looting. “Instead of issuing a promissory note, the government should just stop the illegal activities,” he said.

ALI NY


Will Logging Issue In Lebir Forest Reserve Ever Be Resolved?

BERNAMA; November 12, 2008 18:09 PM

GUA MUSANG, Nov 12 (Bernama) -- The logging issue in the Lebir Forest Reserve remains unsolved when the state government's plan to open up the area was strongly opposed by the local residents and federal agencies.

For the residents, the importance of the flora and fauna as well as the purity of the water source in the forest reserve must be preserved, regardless of the views on legal and technical aspects offered by the state government and the local authority.

Kampung Kuala Koh Orang Asli Chief, Hamda Keladi said the villagers were worried that the natural balance of the forest would be affected due to the development.

"Although we had moved from Pahang to live temporarily near the forest reserve here, we need the natural resources to be maintained," he told Bernama.

Gua Musang Umno Youth chief, Bazlan Baharuddin also expressed concern on the environmental destruction especially involving the Kuala Koh National Park.................


Ghana to combat illegal logging
Legalbrief Environmental; Tue 11 November 2008
Issue No: 0086

Up to 80% of Ghana's forests have been destroyed by illegal logging, according to the World Bank, notes a report on the Irin site.

The Ghana Forestry Commission estimates that $256m in illegal timber leaves the country each year, most of it to Europe, Ghana's biggest timber consumer. The Ghanaian Government and the EU are trying to put a stop to this by signing a mandatory agreement called the Voluntary Partnership Agreement, by which they agree to cooperate and ensure that timber - at every stage of the export process - is properly licensed.

Timber licensing laws are already in place in Ghana, according to Jannik Vaa, head of rural Development at the EU in Accra, but they are not yet being strictly implemented. The agreement will supersede European governments' importing laws. Timber is one of Ghana's top four export earners, along with gold, tourism and cocoa.

Read The IRIN Report


Ma Yung-cheng detained in money-laundering probe
By Jimmy Chuang
STAFF REPORTER
Wednesday, Nov 05, 2008,

Former Presidential Office deputy secretary-general Ma Yung-cheng was listed as a defendant and subsequently detained yesterday by prosecutors investigating alleged money laundering by the former first family.

This was the sixth time that prosecutors from the Special Investigation Panel (SIP) summoned Ma for questioning since the investigation was launched.

SIP spokesman Chen Yun-nan  said prosecutors alleged that Ma had helped former president Chen Shui-bian pocket part of his “state affairs” fund through fake receipts, allowing the former first family to wire money to foreign bank accounts..........


AHEC: Legal and sustainable forest management
02/11/2008 - 08:20

The American Hardwood Export Council explains its views on illegal logging and the actions it is taking to provide reliable assurances that American hardwoods derive from legal and sustainable source.

Illegal logging is a critical concern for the American hardwood industry. In addition to the deleterious impacts on biodiversity and other globally important environmental services and the damage caused to the overall reputation of the international wood industry, illegal logging has a direct impact on market access for American hardwood suppliers.

A recent study on the competitive impacts of illegal logging on the U.S. wood products concludes that illegal forest activity represents between 5% and 10% of global industrial roundwood production. The study suggests that as much as 23% to 30% of hardwood lumber and plywood traded globally could be of suspicious origin. The availability of significant volumes of illegal wood internationally depresses prices for US wood products by between 2% and 4%. In certain important markets, illegal material significantly affects the ability of US producers to export.

Therefore AHEC welcomes the efforts of European policy makers to play a leadership role in tackling the international problem of illegal logging. The European Commission’s Forest Law Enforcement and Trade (FLEGT) Action Plan has considerable potential to reduce imports of illegal wood into the EU. As part of the Plan, countries which are high risk from the perspective of illegal logging are encouraged to sign Voluntary Partnership Agreements (VPAs) with the EU. VPA countries will be required to ensure that all wood exported to the EU is covered by “legality licenses” providing independently verified guarantees that wood derives from legal sources.

The FLEGT Action Plan promotes development of government and corporate procurement policies in the EU favouring wood from verified legal and sustainable sources. Policy discussions are also underway in the EU on the potential for additional legislation designed to prevent imports of illegal wood into the EU..........


Global timber trade tackles illegal logging

1 November, 2008

A meeting of global forest companies and timber trade associations, representing more than 10,000 companies in total, has tackled the way in which the industry can rise to legislative and consumer demands for legal wood and well-managed forests.

The meeting, organised by the Tropical Forest Trust (TFT), included discussions on effective global communication, harmonised demand from importers and governments, and giving value to standing timber to stop forests being clear felled for alternative land uses.

“With 20% of greenhouse gas emissions coming from deforestation, we need to act now and build value in standing forests, to stop the clearing of forest for alternative uses,” said Scott Poynton, executive director of the TFT.

“Eliminating illegal wood from the market place evens the playing field so that responsible producers don’t have to compete with low-cost, illegal producers.”

Amendments to the US Lacey Act and new legislation proposed by the European Commission will effectively ban the trade and sale of illegally logged wood within two of the largest markets for tropical timber...........


Ugandan president continues effort to undermine forest reserves
mongabay.com; November 3, 2008; by: Gerald Tenywa.

Ugandan President Yoweri Museveni — a leader who has repeatedly sought to hand forest areas over to industrial developers and undermine the sanctity of reserves — is now blaming the country's forestry agency for deforestation in Uganda.

"National Forest Authority (NFA's) name should be changed to National Deforestation Authority because they don't care
about forests. But we shall sort them out," Museveni was quoted as saying by Uganda's New Vision newspaper. "You
cannot have investment without regulation of the environment."

Museveni has been at odds with the National Forest Authority (NFA) over his attempts to grant 7,000 hectares of Mabira
forest reserve to a sugar cane plantation company and to hand over a forest reserve on Bugala island in Lake Victoria to
oil palm developers. Both projects have now been shelved (Mabira in October 2007, Bugala in May 2007), but Museveni
has also battled NFA over evictions of encroachers in protected forests ordering the agency to halt evictions in 2005.

"The biggest challenge we have in the Government forest reserves is encroachment," Moses Watasa, the public relations
manager of NFA, told New Vision. "The local people have discovered that it is possible to trade their votes in exchange for land under protected areas."

"When we go against the encroachers, politicians and businessmen who deal in items like timber resist us," he continued. "It has got to an extent where NFA officials have been assaulted in the process of securing the forests."

"It is true that deforestation is taking place, but much of it is affecting forests on private land. The mandate of NFA
is restricted to forest reserves........


Forest certification system needs reform to ensure sustainability - report
mongabay.com, November 3, 2008

Demand for wood products is ultimately one of the largest drivers of global deforestation through both direct clear-cutting and selective logging, which increases a forest's vulnerability to fire and subsequent clearing and disturbance by other actors, including hunters, subsistence farmers, land speculators, ranchers and agro-industrial firms. Reducing the detrimental environmental impacts of meeting wood demand is critical to protecting the world's forests as healthy, productive and resilient ecosystems.

In 1993 a variety of stakeholders in forest use and management came together to develop criteria for ensuring the sustainable management of forest resources. The result was the Forest Stewardship Council (FSC), an international non-profit organization that became the standard-bearer for eco-friendly wood certification. The idea was that FSC-labeling would make consumers aware of what wood products had been derived from responsibly-managed forests and allow them to make buying decisions based on environmental performance in addition to metrics like price, quality, and aesthetics.....

download report...


Illegal Logging in Papua New Guinea
Saturday, 1 November 2008, 2:27 pm
Press Release: Greenpeace
Rimbunan Hijau guilty

Port Moresby, October 30 2008

Malaysian logging giant Rimbunan Hijau (RH) admitted yesterday that its rights to log the vast Kamula Doso forest area in Papua New Guinea’s (PNG) Western Province were awarded illegally.

The PNG Eco-Forestry Forum (EFF) challenged the allocation of the concession two years ago and has been fighting RH in PNG’s courts since.

“For two years RH has known that the concession was illegal but waited until minutes before the case was to be heard by PNG’s Supreme Court to admit its guilt,” said Sam Moko, Greenpeace Australia Pacific forests campaigner. “In those two years it has used the PNG legal system to intimidate the plaintiffs in the hope that the case would be dropped.”
Kenn Mondiai, Chairperson of the Eco-Forestry Forum called the Supreme Court decision a major victory for good governance......

See also: Giant logging company in PNG rejects claims it acted illegally
              Company illegally obtained PNG logging rights


berita lain arsip ILEA.....