|
|
|
Adelin Lis is Acquitted
Tuesday, 06 November, 2007 WIB TEMPO Interactive Medan:The panel of judges of Medan District Court acquitted Adelin Lis from the charge of
illegal logging perpetrator in Mandailing Natal Regency, yesterday (5/11). The
panel of judges which was chaired by Arwan Byrin with members Robinson Purba,
Dolma Sinaga, Jarasmen Purba and Ahmad Sena, also arranged to have the public
prosecutor release Adelin from prison soon. The judges also ordered that the
reputation of PT Keang Nam Development Indonesia's owner and Financial Manager
be restored......
World Bank and UNODC to Pursue Stolen Asset Recovery United Nations, September 17, 2007—The World Bank, in partnership with the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), launched today an initiative to help developing countries recover assets stolen by corrupt leaders, help invest them in effective development programs and combat safe havens internationally...... Illegal Logging in Riau: President Establishes Joint Team TEMPO Interactive, Jakarta, Thursday, 06 September, 2007: President Susilo Bambang Yudhoyono established a Joint Team for Illegal Logging in Riau Province, yesterday (5/9) and appointed Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, Widodo A.S. to lead the team. This team is assigned to look for solution into illegal logging problems so that it no longer disturbs the economy and investment climate in Riau...... Avoided deforestation, an issue for the Environment Network On June 8th, 2007 the Environment
Network held an Extraordinary Meeting on “Reducing Emissions from Deforestation
and Degradation (REDD): Perspectives from LAC and Opportunities for Bank
Support” at the Bank's DC headquarters. Dephut dan KLH Gelar Workshop Nasional tentang Kehutanan dan Perubahan Iklim di Indonesia Jakarta, 23 Agustus 2007 (ANTARA) - Perubahan iklim dan pemanasan global menjadi isu yang hangat dan menjadi perhatian dunia. Indonesia memiliki peran yang penting dalam isu perubahan iklim global dengan menyediakan jasa lingkungan berupa penyerapan emisi karbon dari hutan yang ada. Hutan Indonesia yang luasnya 120, 3 juta ha diyakini mampu menyerap emisi secara signifikan. Namun demikian terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia juga dianggap sebagai sumber emisi karena melepas CO2 ke atmosfer. Karena itu, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries /REDD) merupakan isu terkini dan menjadi agenda utama pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke 13 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007........ Pejabat Kehutanan Divonis 30 Bulan Penjara Tempo Interaktif, Jakarta, Kamis, 20 September 2007 - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis dua tahun enam bulan penjara kepada mantan Direktur Jenderal Penguasaan Hutan Produksi, Departemen Kehutanan, Waskito Suryodibroto. Terdakwa kasus korupsi Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare ini pun wajib membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan........ Emil Salim: REDD Tidak Bisa Jadi Solusi Tunggal Perubahan Iklim Jakarta (ANTARA News) - Pakar lingkungan hidup, Emil Salim,
mengatakan bahwa mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi di negara
berkembang yang disebut REDD, yang akan diperjuangkan persetujuannya oleh
Pemerintah Indonesia dalam sidang UNFCCC di Bali pada Desember 2007 bukanlah
solusi tunggal buat menghadapi perubahan iklim. SBY: Police, military involved in logging Jakarta, February 23, 2005 (The Jakarat Post) - Military and police personnel along with officials from the ministries of forestry and immigration are all involved in the lucrative business of illegal logging in Papua, President Susilo Bambang Yudhoyono has proclaimed. His statement, quoted by Ministry of Forestry MS Kaban on Tuesday, drew immediate signals of apparent cooperation from the mentioned institutions. Operations assistant to the Indonesian Military (TNI) chief Maj. Gen. Adam Damiri, said the TNI is investigating whether their involvement was limited to their personnel, or whether the institution itself was involved...... Dorong Industri Kehutanan Berbasis Masyarakat, Dephut Sempurnakan Aturan Pengangkutan Hasil Hutan Jakarta, 25/9 (ANTARA) - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut/II/2007 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2007. SKAU adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat..... New York - 25 September 2007.1. The President of the Republic of Indonesia and the President of the World Bank met in New York on 25 September 2007 on the sidelines of the 62nd United Nations General Assembly. They discussed various matters of common interest including the World Bank partnership strategy in Indonesia, the newly launched StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative by the United Nations Office of Drugs and Crime and the World Bank, and Indonesia’s leadership role on environment and climate change..... Forest-11 : Inisiatif Indonesia Untuk memperkuat Peran Negara Pemilik Hutan Tropis Rabu - 26 September 2007. Inisiatif Presiden SBY untuk menyatukan negara-negara pemilik hutan tropis dunia mendapat sambutan positif. Pada 24 September 2007, sekitar pukul 11.00 waktu setempat, 11 negara mengumumkan bersama “Joint Statement Tropical Rainforets Countries’ Leaders”. Lima Kepala Negara yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Presiden RI, Perdana Menteri Gabon, Perdana Menteri Papua New Guinea, Wakil Presiden Colombia dan Wakil Perdana Menteri Republik Congo. Enam negara lainnya diwakili oleh pejabat setingkat Menteri, yaitu: Brazil, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Costa Rica, Mexico, dan Peru...... Empat Laporan Kekayaan Pejabat ke Penyelidikan Rabu, 17 Oktober 2007. Empat laporan kekayaan pejabat diserahkan dari Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Direktorat Penyelidikan KPK. Direktorat LHKPN KPK juga pernah menyerahkan beberapa laporan kekayaan pejabat ke Direktorat Penyelidikan untuk melengkapi perkara yang dibawa KPK ke pengadilan. Bahkan, beberapa perkara sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht)..... |