|
 |
| Berita dan Acara » Berita |
 |
Laman ini diperbaharui Juni 2010 seiring dengan berakhirnya proyek. Untuk mengetahui penelitian CIFOR lain-lain terkait kebijakan hutan, Anda dapat membuka laman ini.
Mafia Kayu Rusak 6,8 Juta Ha Hutan Kaltim
Antara, Rabu, 05 Mei 2010 19:38 WITA
Samarinda (ANTARANews-Kaltim) - Laju kerusakan hutan Kalimantan Timur yang
diperkirakan mencapai 90.000 Ha/tahun sehingga dari total 17 juta Ha, sekitar
6,8 juta Ha menjadi lahan kritis membuktikan bahwa aktiftas ekploitasi sumber
daya hutan di provinsi itu tidak terkendali.
Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kasus perusakan hutan demikian hebatnya bisa
terjadi di Kaltim, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana sistem pengawasan,
serta bagaimana sistem penerapan hukum terhadap orang, lembaga atau perusahaan
yang selama ini diduga melakukan pembalakan liar (illegal logging).
Sekiranya sistem itu berjalan dengan baik mata kasus perusakan hutan di Kaltim
mungkin tidak separah ini, masalah-masalah ini memperkuat dugaan bahwa telah
terjadi praktik mafia kayu atau makelar kasus illegal logging di Kaltim, seperti
disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum dan Keamanan DPRD Kaltim, Yefta Berto di
Samarinda, Rabu
Provinsi Kaltim dengan hutan yang masih luas tersebar hingga ke pelosok
perbatasan, sangat dimungkinkan adanya mafia kayu yang menjadi dalang illegal
logging, karena itu harus ada antisipasi dini sekaligus mendeteksi.
Berdasarkan laporan, kerusakan hutan di Kaltim terus terjadi, yakni sekitar 90
ribu hektare kerusakan hutan per tahun. Kemudian berdasarkan data pada 2007,
kerusakan hutan Kaltim telah mencapai 6,8 juta hektare.
"Memang kasus mafia kayu selama ini tidak terungkap, namun bukan berarti daerah
ini bebas dari praktik-praktik semacam itu, saya berharap semua pihak melakukan
bisa melakukan antisipasi," katanya..
mencontohkan, makelar kasus dan mafia pajak yang dulu diangap sangat tidak
mungkin terjadi, namun nyatanya belakangan terbongkar seiring dengan ketegasan
pemerintah dalam keinginan menjadikan pemerintahan bersih dan berwibawa.
Begitu juga di Kaltim, kondisi geografis alam yang sulit dijangkau karena banyak
bukit, jurang, minimnya infrasruktur jalan hingga kawasan yang luasnya mencapai
satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Pulau Madura, tentu praktik mafia kayu
sangat terbuka.
"Apalagi isu illegal logging di Kaltim sejak dulu sangat akrab di telinga
masyarakat. Walaupun akhiri-akhir ini jarang terdengar, namun siapa yang bisa
menjamin jika sekarang sudah tidak ada illegal loging," katanya.
Illegal logging, katanya, hingga saat ini bisa saja terjadi mengingat daerah itu
wilayahnaya sangat luas, apalagi di kawasan perbatasan yang sulit dideteksi,
sehingga adanya oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam pencurian kayu bisa
terjadi.
Ia juga berharap kepada aparat agar tidak ragu-ragu jika menemukan bukti atas
adanya praktik illegal logging atau jika ada mafia kayu, pasalnya jika hal itu
dibiarkan, maka kerusakan hutan di Kaltim akan semakin luas.
Bentuk tindakan tersebut tentu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di
Indonesia, terutama terkait dengan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2005
tentang Pemberantasan Illegal logging.
"Semua stakeholder harus saling membantu, termasuk laporan dari masyarakat juga
dibutuhkan mengingat jumlah aparat yang terbatas. Jika ada kerjasama antara
masyarakat dan keterpaduan aparat, maka semua masalah dapat diatasi," katanya.
Berdasarkan laporan, kerusakan hutan di Kaltim terus terjadi, yakni sekitar 90
ribu hektare kerusakan hutan per tahun. Kemudian berdasarkan data pada 2007,
kerusakan hutan Kaltim telah mencapai 6,8 juta hektare.
Kerusakan hutan disebabkab oleh beberapa faktor, di antaranya karena perambahan
hutan yang tidak terkendali, faktor alam seperti kebakaran dan lainnya. Namun
kerusakan menonjol disebabkan adanya illegal loging.
"Saya meminta kepada siapapun agar sama-sama menjaga hutan, apalagi jika
dikaitkan dengan program Pemprov Kaltim berupa 'Kaltim Hijau', maka semua pihak
harus mendukung, pasalnya program 'Kaltim Hijau' salah satunya untuk menekan
pemanasan global," demikian Yefta Berto.
Berita lain arsip ILEA........
Mafia Kayu Rusak 6,8 Juta Ha Hutan Kaltim
Antara, Rabu, 05 Mei 2010 19:38 WITA
Samarinda (ANTARANews-Kaltim) - Laju kerusakan hutan Kalimantan Timur yang
diperkirakan mencapai 90.000 Ha/tahun sehingga dari total 17 juta Ha, sekitar
6,8 juta Ha menjadi lahan kritis membuktikan bahwa aktiftas ekploitasi sumber
daya hutan di provinsi itu tidak terkendali.
Timbul sebuah pertanyaan, mengapa kasus perusakan hutan demikian hebatnya bisa
terjadi di Kaltim, bagaimana sistem pengendalian, bagaimana sistem pengawasan,
serta bagaimana sistem penerapan hukum terhadap orang, lembaga atau perusahaan
yang selama ini diduga melakukan pembalakan liar (illegal logging).
Sekiranya sistem itu berjalan dengan baik mata kasus perusakan hutan di Kaltim
mungkin tidak separah ini, masalah-masalah ini memperkuat dugaan bahwa telah
terjadi praktik mafia kayu atau makelar kasus illegal logging di Kaltim, seperti
disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum dan Keamanan DPRD Kaltim, Yefta Berto di
Samarinda, Rabu
Provinsi Kaltim dengan hutan yang masih luas tersebar hingga ke pelosok
perbatasan, sangat dimungkinkan adanya mafia kayu yang menjadi dalang illegal
logging, karena itu harus ada antisipasi dini sekaligus mendeteksi.
Berdasarkan laporan, kerusakan hutan di Kaltim terus terjadi, yakni sekitar 90
ribu hektare kerusakan hutan per tahun. Kemudian berdasarkan data pada 2007,
kerusakan hutan Kaltim telah mencapai 6,8 juta hektare.
"Memang kasus mafia kayu selama ini tidak terungkap, namun bukan berarti daerah
ini bebas dari praktik-praktik semacam itu, saya berharap semua pihak melakukan
bisa melakukan antisipasi," katanya..
mencontohkan, makelar kasus dan mafia pajak yang dulu diangap sangat tidak
mungkin terjadi, namun nyatanya belakangan terbongkar seiring dengan ketegasan
pemerintah dalam keinginan menjadikan pemerintahan bersih dan berwibawa.
Begitu juga di Kaltim, kondisi geografis alam yang sulit dijangkau karena banyak
bukit, jurang, minimnya infrasruktur jalan hingga kawasan yang luasnya mencapai
satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Pulau Madura, tentu praktik mafia kayu
sangat terbuka.
"Apalagi isu illegal logging di Kaltim sejak dulu sangat akrab di telinga
masyarakat. Walaupun akhiri-akhir ini jarang terdengar, namun siapa yang bisa
menjamin jika sekarang sudah tidak ada illegal loging," katanya.
Illegal logging, katanya, hingga saat ini bisa saja terjadi mengingat daerah itu
wilayahnaya sangat luas, apalagi di kawasan perbatasan yang sulit dideteksi,
sehingga adanya oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam pencurian kayu bisa
terjadi.
Ia juga berharap kepada aparat agar tidak ragu-ragu jika menemukan bukti atas
adanya praktik illegal logging atau jika ada mafia kayu, pasalnya jika hal itu
dibiarkan, maka kerusakan hutan di Kaltim akan semakin luas.
Bentuk tindakan tersebut tentu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di
Indonesia, terutama terkait dengan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2005
tentang Pemberantasan Illegal logging.
"Semua stakeholder harus saling membantu, termasuk laporan dari masyarakat juga
dibutuhkan mengingat jumlah aparat yang terbatas. Jika ada kerjasama antara
masyarakat dan keterpaduan aparat, maka semua masalah dapat diatasi," katanya.
Berdasarkan laporan, kerusakan hutan di Kaltim terus terjadi, yakni sekitar 90
ribu hektare kerusakan hutan per tahun. Kemudian berdasarkan data pada 2007,
kerusakan hutan Kaltim telah mencapai 6,8 juta hektare.
Kerusakan hutan disebabkab oleh beberapa faktor, di antaranya karena perambahan
hutan yang tidak terkendali, faktor alam seperti kebakaran dan lainnya. Namun
kerusakan menonjol disebabkan adanya illegal loging.
"Saya meminta kepada siapapun agar sama-sama menjaga hutan, apalagi jika
dikaitkan dengan program Pemprov Kaltim berupa 'Kaltim Hijau', maka semua pihak
harus mendukung, pasalnya program 'Kaltim Hijau' salah satunya untuk menekan
pemanasan global," demikian Yefta Berto.
Berita lain arsip ILEA........
|