Arsip Berita Agustus 2009
MA Vonis Mantan Bupati Pelalawan 11 Tahun
By Republika Contributor
Senin, 03 Agustus 2009
JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memvonis Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar
selama 11 tahun penjara. Azmun
terbukti secara sah dan meyakinkan telah
melakukan korupsi secara bersama-sama. Vonis ini lebih ringan lima tahun dari
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Azmun 16 tahun penjara pada
awal tahun ini.
"Mengadili, mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi tersebut, Tengku Azmun Jaafar,
dan membatalkan putusan PT Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Tipikor,"
kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Mahkamah Agung, Nurhadi, ketika
dihubungi Republika, Senin (3/8).
Selain hukuman fisik, majelis juga mengharuskan Azmun membayar denda Rp 500 juta
subsider enam bulan penjara. Majelis juga mewajibkan Azmun membayar uang
pengganti kerugian negara Rp 12,367 miliar. "Jika uang tersebut satu bulan
setelah hukuman ini bekekuatan tetap tidak dibayar, maka yang bersangkutan harus
menjalani hukuman penjara selama lima tahun," terang Nurhadi.................
BPK Sedunia Susun Pedoman Audit Lingkungan Hidup
TEMPO Interaktif, Selasa, 04 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Ubud, Bali - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedunia tengah
menyusun sedikitnya lima pedoman untuk audit lingkungan internasional.
Ketua BPK Indonesia, Anwar Nasution, mengatakan pedoman itu untuk memeriksa
kinerja pemerintahan masing-masing dalam menghadapi perubahan iklim dan
mengelola sumber daya alam. "Misalnya energi berkelanjutan, kehutanan, perikanan,
dan pertambangan," kata Anwar di Hotel Kamandanu, Ubud, Bali siang
ini.
Pedoman itu disusun dalam pertemuan Kelompok Kerja Audit Lingkungan Hidup Badan
Pemeriksa Keuangan se dunia ke-8 yang diselenggarakan di Bali, pada 3-6 Agustus.
Dalam pertemuan ini, lembaga pemeriksa dari negara berkembang dan negara maju
bekerja sama merumuskan pedoman yang komprehensif dan bisa
diterapkan..........
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Hadapi Dakwaan
TEMPO Interaktif, Senin, 03 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman
akan menghadapi sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan H.R
Rasuna Said Kuningan, pukul 10.00 WIB, Senin pagi ini (3/8). Penasihat hukum
Syahrial Oesman, Chairul S. Matdiyah menyerahkan seluruh prosedur hukum pada
pengadilan.
"Kita lihat nanti saja dipersidangan," ujar Chairul yang dihubungi, pagi tadi.
Chairul juga tidak menyatakan, apakah penasihat hukum langsung mengajukan
eksepsi atau tidak. "Pokoknya lihat di persidangan nanti," ujarnya.
Dakwaan tehadap Syahrial Oesman akan dibacakan oleh empat orang Penuntut Umum
dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu diketuai Zet Todung Alo, dan
beranggotakan, Suparti, Irene Putri serta Ely Kusumastuti. Sementara itu,
persidangan akan dipimpin oleh Hakim Ketua, Teguh Haryanto, yang beranggotakan
hakim Sutiyono, Ugo, Andi Bachtiar dan Anwar...................
HPH Kuasai Padang Lawas hingga 100 Tahun
Kompas, Senin, 3 Agustus 2009 | 04:00 WIB
Medan, Kompas - Sekitar 60 persen luas Kabupaten Padang Lawas, Sumatera
Utara, yang berstatus hutan dikuasai perusahaan-perusahaan pemegang hak
penguasaan hutan. Satu perusahaan bahkan terindikasi memiliki izin penguasaan
hutan hingga 100 tahun. Akibat batas kawasan yang tidak jelas, konflik dengan
warga terus terjadi.
”Kami menerima lima kali demonstrasi dari warga sehingga kami lalu membentuk
pansus (panitia khusus),” tutur Syarifuddin Hasibuan, Ketua Pansus PT Sumatera
Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) DPRD Kabupaten Padang
Lawas di Medan, Jumat (31/7).
Konflik terjadi antara warga dengan PT SRL dan PT SSL yang menguasai sekitar
70.000 lahan di Padang Lawas yang tersebar di lima kecamatan dari sembilan
kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Batas kawasan yang tidak jelas
membuat banyak petani yang menguasai tanah adat di lima kecamatan, yakni
Kecamatan Huristat, Lubuk Barumun, Sosa, Barumun Tengah, dan Hutaraja Tinggi,
berkonflik dengan perusahaan.
berita lain di
arsip ILEA....