Arsip Berita Desember 2008
Investasi HTI Rp 34 Triliun Disetujui
KoranTempo, 26 Desember 2008
JAKARTA -- Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban menyetujui rencana investasi
hutan tanaman industri (HTI) di beberapa wilayah yang diajukan 18 perusahaan.
Menurut Sekretaris Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto,
mereka sudah mendapat surat persetujuan pertama untuk segera menyusun analisis
mengenai dampak lingkungan (amdal) dan area kerja.
"Nilai investasinya Rp 34 triliun untuk jangka waktu bervariasi 6-100 tahun,"
kata Hadi saat ditemui di kantornya, Rabu lalu. "Ini membuktikan Indonesia cukup
menarik untuk investasi sektor kehutanan." .............................
Kepala Dishut Ketapang Dipidana Bersyarat:Pemilik Kayu Ilegal Divonis 1 Tahun
Penjara dan Denda Rp 5 Juta
Kompas, Rabu, 24 Desember 2008 | 03:21 WIB
Ketapang, Kompas - Kepala Dinas Kehutanan Ketapang Syaiful, terdakwa
pembalakan liar, Selasa (23/12), divonis hukuman bersyarat 10 bulan dan denda Rp
5 juta subsider 1 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang
menyatakan Syaiful bersalah karena memberi bantuan kepada pelaku pembalakan
untuk melegalkan hasil hutan yang dipungut secara tidak sah.
Dengan demikian, Syaiful tetap bisa menghirup udara bebas sepanjang 10 bulan ke
depan dia tidak melakukan tindak pidana...................
Berita lain:
Mantan Kepala Polres Dihukum: Dua Mantan Anak Buahnya Divonis Serupa
Kasus Pembalakan
Ketapang, Kejaksaan Banding
Tunggakan Pengusaha Hutan Rp 189 miliar: "Perusahaan yang punya area luas juga
akan dibatasi."
KoranTempo, 23 Desember 2008
JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Pasaribu
mengungkapkan tunggakan perusahaan hutan kepada pemerintah hingga akhir tahun
ini mencapai Rp 189 miliar. Perinciannya, tunggakan provisi sumber daya hutan
lebih dari Rp 46,27 miliar serta dana reboisasi lebih dari Rp 7,35 miliar dan
US$ 15,13 juta. "Jumlahnya total segitu dari banyak perusahaan," ujar dia dalam
konferensi pers catatan akhir tahun bersama Menteri Kehutanan M.S. Kaban di
kantornya kemarin.
Sekretaris Direktur Jenderal Bina Produksi Hadi Daryanto menambahkan, perusahaan
penunggak tersebar di beberapa provinsi, bahkan ada yang sudah dinyatakan
bangkrut atau pailit. Di Kalimantan Tengah, ia mencontohkan, data per Juli 2008
tercatat total tunggakan provisi mencapai Rp 1,6 miliar, sementara reboisasi Rp
7,6 juta dan US$ 582.482,20. Perusahaan yang menunggak cukup besar di antaranya
PT Jayanti Nusantara Plywood, PT Sikatan Wana Raya, PT Kayu Ara Jaya Raya.
Sedangkan untuk penunggak izin pemanfaatan kayu (IPK), yakni Koperasi Agro
Bisnis Pusaka Kita........
Senin, 22 Desember 2008 16:17
Polda
Hentikan Penyidikan 13 Kasus Ilog, Satu Kasus Berlanjut
Polda Riau terpaksa menghentikan penyidikan 13 kasus illegal logging. Hanya
kasus PT. Ruas Utama Jaya di Rokan Hilir yang berlanjut.
Riauterkini-PEKANBARU- Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau akhirnya sepakat
mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) 13 perusahaan yang
diduga melakukan pembalakan liar atau illegal logging. Keluarnya SP3 tersebut
disampaikan Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko dan Kepala Kejati Riau Suroso
kemarin, (22/12) di ruang pertemuan Kejati Riau, Jalan Jendral Sudirman,
Pekanbaru.
“Kami sudah berusaha menyidik kasus ini sejak 23 bulan lalu. Berkasnya juga
sudah bolak balik dari Polda ke Kejati untuk kelengkapan bukti. Namun
bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat menyeret perusahaan tersebut ke pengadilan.
Karena itu kami bersepakat dengan Kejati untuk menghentikan penyidikan,” papar
Hadiatmoko.
Belasan perusahaan tersebut di antaranya Arara Abadi, Riau Pulp, Mitra Kembang
Selaras (MKS), Madukoro, Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI), Nusa Prima Manunggal (NPM),
Citra Sumber Sejahtera (CSS), Merbau Pelalawan Lestari (MPL), Bina Duta Laksana
(BDL), Rimba Mandau Lestari (RML).......................
Polda dan Kejati Riau Hentikan Kasus Illegal Logging 13 Perusahaan
detikNews, Senin, 22/12/2008 18:38 WIB
Chaidir Anwar Tanjung -
Pekanbaru - Sungguh keputusan yang mengejutkan dan tidak berpihak pada
lingkungan hidup. Setelah 23 bulan bergulir, akhirnya Polda dan Kejati Riau
menghentikan kasus illegal logging (ilog) yang menyeret 14 perusahaan perkayuan
dengan alasan klasik tidak cukup bukti.
Keputusan mengeluarkan Surat Penghentian Perkara Penyidikan (SP3) ini
disampaikan Kapolda Riau, Brigjen Hadiatmoko bersama Kejati Riau, Suroso dalam
jumpa pers, Senin (22/12/2008) di Kejati Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru.
Kapolda menjelaskan, kasus illegal logging ini sudah ditangani 23 bulan
dan sudah bolak balik berkasnya di kembalikan pihak Kejati Riau. Kasus ini
awalnya menyeret 14 perusahaan perkayuan milik dua raksasa bubur kertas, yakni
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper
(IKPP)...................
Polisi Riau Hentikan Penyidikan Illegal Logging
KoranTempo, Selasa,23 Desember 2008
RIAU— Penyidik dari Kepoli sian Daerah Riau akhirnya menghentikan penyidikan
kasus pembalakan liar (illegal logging) dan kerusakan lingkungan yang diduga
melibatkan 13 perusahaan. Penyidik mengeluarkan surat perintah pemberhentian
penyidikan (SP3) setelah hampir dua tahun mengusut kasus itu. Hanya satu
perusahaan yang penyidikannya dilanjutkan.
”Ini semata-mata dengan pertimbangan hukum,” kata Kepala Polda Riau Brigadir
Jenderal Hadiatmoko di Pekanbaru kemarin...................
Sejak Setahun Terakhir TNUK Bebas dari Pembalakan Liar
ANTARA, 11/12/08 01:28
Pandeglang (ANTARA News) - Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sejak
satu tahun terakhir ini dinyatakan bebas dari pembalakan liar (ilegal logging)
berkat pengamanan dan pengawasan oleh petugas. "Selama ini kami tidak mendegar
lagi adanya pembalakan hutan yang dilakukan warga," kata Humas TNUK Enjat
Sudrajat, di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Rabu. Dia mengatakan,
pihaknya tak segan-segan akan memproses secara hukum jika diketemukan warga
menebang pohon di kawasan TNUK.
Kawasan TNUK merupakan hutan yang dilindungi oleh pemerintah dan negara.
"Bayangkan, jika kawasan TNUK gundul tentu membawa sengsara bagi habitat hewan
maupun warga Banten," katanya. Oleh karena itu, pihaknya memerintahkan kepada
petugas polisi hutan agar mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan. "Saya
perintahkan kepada petugas jika ada pelaku penebangan pohon maupun peeburuan
satwa agar diproses hukum," katanya.........
Kasus Pembalakan Liar Jambi: Kayu 32 Ribu Meter Kubik Diusut Lagi
Koran Tempo, Kamis, 11 Desember 2008
JAMBI -- Kejaksaan Tinggi Jambi akan mengusut kembali kasus kayu 32.723 meter
kubik temuan yang diduga hasil pembalakan liar di kawasan Kumpeh, Kabupaten
Muarojambi. Proses hukum kasus yang terjadi pada 2005 ini sempat mandek.
"Saya belum lama ini memanggil Budi Daya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,
mempertanyakan kejelasan kasus dan sudah meminta kepada anak buah saya
merekonstruksi kasus tersebut," kata Daniel Tombe, Kepala Kejaksaan Tinggi
Jambi, kemarin. Ia membantah jika dikatakan proses hukum kasus ini
dihentikan..............
Al-Amien Dituntut 15 Tahun Penjara
Koran Tempo, Kamis, 11 Desember 2008
JAKARTA - Anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Al-Amien Nur
Nasution, dituntut hukuman 15 tahun penjara. "Al-Amien terbukti bersalah
melakukan korupsi yang melanggar pasal 12a dan 12e Undang-undang Tindak Pidana
Korupsi," kata jaksa Anang Supriyatna saat membacakan tuntutan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, Jakarta kemarin.
Al-Amien juga dituntut denda senilai Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Jaksa
juga memintanya membayar uang pengganti senilai Rp 2,95 miliar subsider 2 tahun
penjara.
Jaksa menjelaskan, dakwaan pertama atau pasal 12-a berkaitan dengan suap alih
fungsi hutan. "Al-Amien menerima tiga lembar cek pelawat senilai Rp 25 juta dari
Chandra Antonio Tan," kata jaksa Suwarji. Uang tersebut adalah bagian dari dana
senilai Rp 2,5 miliar yang diterima Sarjan Taher, anggota DPR yang menjadi
terdakwa kasus alih fungsi hutan Sumatera Selatan.......................
DPRD Tuding Pejabat Sulut Dalangi Pembalakan Liar
Kompas, Jumat, 5 Desember 2008 | 08:54 WIB
MANADO, JUMAT — DPRD Sulut mencium indikasi pembalakan liar, yang terjadi di
beberapa lokasi hutan lindung di daerah tersebut, didalangi oknum pejabat.
Anggota DPRD Sulut, Benny Rhamdani, Jumat di Manado, mengatakan, lokasi terbesar
pembalakan liar berada di wilayah hutan lindung Kabupaten Bolaang Mongondow
(Bolmong) dan Minahasa Selatan (Minsel).
Beberapa pejabat di daerah memiliki peran dalam pemberian izin penebangan hutan,
terlibat langsung dengan hak pengusaha hutan, serta berada di balik perusakan
hutan karena memiliki alat-alat penebangan kayu, kata anggota Fraksi PDI-P itu.
Benny Rhamdani mendesak Gubernur Sulut SH Sarundajang dan kepolisian untuk
bertindak tegas terhadap aksi perambahan hutan karena bisa merugikan masyarakat
luas.....................
Orang Malaysia Angkut Kayu Menjelang Subuh
Kompas, Rabu, 3 Desember 2008 | 05:12 WIB
PONTIANAK, RABU - Setiap subuh, rata-rata sebanyak lima truk asal Malaysia
mengangkut kayu-kayu olahan dari hutan adat di Desa Semunying Jaya, Kecamatan
Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat. Truk-truk tersebut beroperasi selama
tiga jam, mulai pukul 02.00 hingga 05.00 WIB.
"Ini menunjukkan pembalakan liar masih marak di daerah perbatasan Indonesia -
Malaysia. Malahan masyarakat pernah menangkap pelakunya beserta 15 unit mesin
chainshaw," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar,
Saban Setiawan kepada Tribun, Selasa (2/12).
Jalan poros yang digunakan mengangkut kayu olahan itu tidak jauh dari Pos Lintas
Batas (Libas) Jagoi Babang. Sebelumnya, kata Saban, mereka menggunakan jalan
melintasi pos, sekarang justru memutar. Akibatnya, dengan leluasa truk-truk
tersebut memasuki wilayah Indonesia hingga empat kilometer. "Kayu-kayu itu
berasal dari land clearing perkebunan sawit di sana. Jenisnya seperti bengkirai,
meranti dan belian," tutur Saban.
Bukan hanya di Bengkayang, truk asal negara tetangga kedapatan mengangkut kayu
olahan Indonesia. Korem 121/ABW akhir bulan November silam mendapati satu unit
truk berwarna putih dengan nomor polisi Malaysia sedang memuat kayu olahan asal
Sungai Beruang, Kecamatan Balai Karangan, Kabupaten Sanggau..............................
Al Amin Berkukuh Mengaku Tak Terima Uang
Rabu, 03 Desember 2008 | 21:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Hingga saat pemeriksaan terdakwa, anggota Komisi
Kehutanan DPR Al Amin Nur Nasution tetap
membantah segala dakwaan jaksa. "Saya tidak menerima uang dalam bentuk apa pun,"
katanya di depan Persidangan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 3 Desember.
Jaksa mendakwa Al Amin dalam tiga perbuatan. Pertama, dia didakwa menerima suap
dari Sekretaris Daerah Bintan Azirwan. Suap senilai Rp 250 juta dan $Sin 300
ribu ini diberikan untuk memperlancar pelepasan hutan lindung Pulau Bintan.
"Saya tidak pernah melakukan apapun di Komisi yang bisa memperlancar alih fungsi,"
kata Al Amin. Dia juga menolak
semua bukti percakapan yang dibacakan jaksa..................
berita lain di arsip ILEA.....