ILEA - Integrated Law Enforcement Approach
(Mengurangi Laju deforestasi menggunakan instrument anti korupsi dan anti pencucian uang)
 

Arsip Berita Mei 2009

Hutan Lindung Terbakar Akibat Penebangan Liar
Liputan 6 - Senin, Mei 25 2009

Liputan6.com, Tapanuli Utara: Sedikitnya 10 hektare hutan pinus di Tapanuli Utara, Sumatra Utara musnah dilalap api, Ahad (24/5). Kawasan hutan yang terbakar itu berada di daerah tangkapan air Danau Toba. Tak ada korban jiwa dalam musiban ini. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Di lokasi kebakaran ditemukan sejumlah titik api yang diduga akibat penebangan liar. Dinas Kehutanan Tapanuli Utara bersama warga berusaha memadamkan api agar kebakaran tak meluas. Namun pemadaman tidak bisa dilakukan maksimal lantaran terbatasnya alat pemadam.

Hutan lindung di Tapanuli Utara sering dilanda kebakaran. Penyebabnya diduga kuat penebangan liar atau ilegal logging. Dugaan penebangan liar didukung bukti bekas-bekas pembakaran kayu dan kayu-kayu pinus gelondongan berserakan yang ditinggal perambah untuk menghilangkan jejak...................


Selama 2009, Ijin Hutan Tanaman Industri Capai Empat Juta Hektar
TEMPO Interaktif, Selasa, 19 Mei 2009 | 16:08 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang: Selama kuartal I tahun 2009, Departemen Kehutanan sudah mengeluarkan izin untuk hutan tanam industri (HTI) seluas 4,200 juta hektar. "Kayu hasil hutan tanam industri ini untuk mensuplai (kebutuhan) industri kayu dan kertas," kata Mashyud, Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan di sela-sela acara rapat "Perencanaan Daerah Aliran Sungai Terpadu" di Semarang, Selasa (19/5).

Menurut Mashyud, selama 2009, pemerintah mentargetkan akan membuka izin hutan tanam industri seluas sembilan juta hektar. Selain itu, juga akan membuka izin lahan hutan tanam industri untuk cadangan seluas dua juta hektar. Dengan melihat hasil saat ini, Departemen Kehutanan optimis bisa mencapai target pembukaan hutan tanam industri yang direncanakan. Tahun 2008 lalu, luas izin yang dikeluarkan untuk hutan tanam industri mencapai 8 juta hektar................


Menteri Kaban Didesak Selidiki Manipulasi Tebangan Kayu
TEMPO Interaktif, Senin, 18 Mei 2009 | 14:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan selama tiga tahun belakangan ini memiliki karakteristik yang mirip dengan pola berulang. Jika mengaca pada laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang memperlihatkan temuan manipulasi tebangan kayu, maka modus manipulasi tersebut jelas merugikan pencatatan kontribusi subsektor kehutanan terhadap pendapatan domestik bruto.

Minusnya pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan--selain akibat melemahnya roda bisins kehutanan--diduga kuat juga tidak terlepas dari munculnya praktik manipulasi tebangan kayu. "Kasus-kasus manipulasi tersebut tentu bisa menurunkan jumlah produksi kayu tercatat yang dihasilkan oleh subsektor kehutanan dalam pencatatan PDB yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan," kata Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, dalam rilisnya, Senin (18/5).............


Laju Kerusakan Hutan Lebih Besar dari Perbaikan
Antara, 15/05/09

Mataram (ANTARA News) - Laju kerusakan hutan akibat penebangan liar (illegal logging) di Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih cepat dibandingkan dengan upaya perbaikan sehingga lahan kritis di daerah ini semakin luas.

Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Ir. Tadjuffin Erfandy di Mataram Jumat mengatakan, kawasan hutan yang rusak akibat penebangan liar dan alih fungsi hutan mencapai 20.000 hektare (ha) per tahun, sedangkan upaya penghijauan hanya menjangkau sekitar 5.000 hingga 10.000 ha per tahun.

"Kondisi ini mengakibatkan luas lahan keritis di NTB terus meningkat hingga mencapai 25,19 persen dari total daratan atau 597.778 ha pada 2007 dan dalam kurun waktu empat tahun.........


Populasi Orangutan Taman Nasional Kutai Kritis
Antara, 14/05/09

Pontianak (ANTARA News) - Centre for Orangutan Protection (COP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat menegakkan hukum untuk menyelamatkan populasi orangutan sub species morio (Pongo Pygmaeus Morio) yang berada di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur yang kini semakin kritis.

Dalam siaran tertulis yang diterima ANTARA di Pontianak, Kamis, Habitat Campaign Manager COP, Yon Thayrun, menyatakan jumlah orangutan di Taman Nasional Kutai diperkirakan 600 individu pada 2004. Namun karena besarnya tingkat perusakan maka populasi yang tersisa diperkirakan tinggal 30 - 60 individu.

Menurut ia, saat ini populasi orangutan tersebut hanya tersisa di blok Prevab - Mentoko yang dipisahkan oleh Sungai Sengata dengan perusahaan tambang batubara Kaltim Prima Coal......


Dua Tambang Batubara Bukit Suharto Dihentikan
Tempo Interaktif, Jum'at, 15 Mei 2009 | 13:32 WIB

TEMPO Interaktif, Samarinda: Tim gabungan Polisi Hutan dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menghentikan dua perusahaan tambang batubara illegal di wilayah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Keduanya dihentikan karena beroperasi di
kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Alam seluas 61.500 hektare.

"Kami masih memeriksa saksi-saksi yang tertangkap saat berada di lapangan," kata Ketua Penyidik Gabungan, Y. Warsana Sapta, Jumat (15/5).

Dua perusahaan tambang dengan ijin Kuasa Pertambangan ini masing-masing CV Borneo Pelangi yang dihentikan Rabu (13/5) dan PT Gerbang Tumbuh Mandiri yang dihentikan Kamis (14/5). Dari hasil pantauan, keduanya beroperasi di dalam kawasan Bukit Suharto..............


Lagi, KPK Tetapkan Tiga Anggota DPR Jadi Tersangka
Selasa, 12 Mei 2009 18:40 WIB 237

JAKARTA--MI: KPK tetapkan tiga anggota DPR sebagai tersangka baru kasus korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dua diantara anggota DPR disebut sebagai tim gegana dalam persidangan sebelumnya.

Tiga Anggota Komisi III DPR RI yakni Anwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, mereka resmi dinyatakan tersangka pada hari ini. "Tiga Anggota DPR ini adalah AC, HI, dan FAL. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini," jelasnya.

Ketiga tersangka ini terbukti telah menerima sejumlah uang untuk melancarkan proyek alih fungsi hutan lindung. Mereka disangka telah melanggar pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. "Dengan pasal ini, mereka memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara negara," tambahnya...............


Syahrial Oesman Ditahan
Suara Merdeka,12 Mei 2009

JAKARTA- Meski Komisi III DPR meminta KPK menghentikan upaya penindakan, namun justru memeriksa 30 saksi sekaligus terkait berbagai kasus. Selain itu menahan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman.

”Ada 30 saksi yang kami panggil hari ini,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, di kantor KPK, Senin (11/5). Menurutnya, saksi yang diperiksa terkait kasus kasus suap proyek Tanjung Api-api, alat kesehatan Departemen Kesehatan, kasus korupsi PLN Jawa Timur, kasus Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan APBD Kabupaten Supiori.

Johan menjelaskan, mereka yang diperiksa di antaranya dalam kasus suap alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang untuk diubah menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. KPK memeriksa mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman. Dalam kasus ini, Syarial sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Maret lalu..........


Dewan Minta Kewenangan PPATK Dipertahankan
Koran Tempo, 5 Mei 2009

Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Soeripto mengatakan Dewan akan mempertahankan sejumlah pasal krusial terkait dengan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu yang dipertahankan adalah pasal 44 tentang kebebasan PPATK dari aturan kerahasiaan bank. Pasal ini diusulkan dihapus dari rancangan undang- undang oleh Fraksi Golkar. "Saya menilai pasal ini sangat penting," kata Soeripto di Jakarta kemarin. Pasal ini tetap diperlukan karena modus pidana pencucian uang terus berkembang............


Kasus Taman Hutan Raya Sungaiaur: Polisi Nyatakan Ada Unsur Korupsi
Koran Tempo, 5 Mei 2009

JAMBI -- Penyidik Kepolisian Resor Muarojambi, Jambi, menyatakan pada kasus perambahan lahan Taman Hutan Raya Sungaiaur, Kecamatan Kumpehilir, Muarojambi, diduga kuat ada unsur korupsi.

Lahan 131,5 hektare dijadikan kawasan permukiman transmigrasi oleh pemerintah setempat pada 2008 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 6,7 miliar.

"Dalam kasus ini kami melihat kuat sekali adanya dugaan unsur korupsi," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muarojambi Ajun Komisaris Posma Lubis kepada Tempo kemarin.......


Uni Eropa Tunggu Kesepakatan Indonesia Atasi Pembalakan Liar
KoranTempo, 11 Mei 2009

JAKARTA - Uni Eropa (The European Union) menunggu kepastian pemerintah Indonesia menyepakati larangan ekspor kayu ilegal kepada 27 negara anggota Uni Eropa. Kesepakatan itu dituangkan dalam Voluntary Partnership Agreement (VPA) atau Kesepakatan Kemitraan Sukarela yang mengatur hal-hal teknis untuk memastikan kayu tersebut legal, di antaranya lewat pelabelan dan sertifikasi.

Uni Eropa mendorong VPA kepada semua negara pengekspor kayu ke negara-negara anggotanya. Hal ini sebagai dukungan Uni Eropa terhadap penghapusan bisnis kayu ilegal, mengatasi pemanasan global, sekaligus melindungi hutan-hutan tropis yang terancam punah dari muka bumi.

Seperti dilansir Bloomberg pada Sabtu lalu, Uni Eropa melalui The European Forest Institute menjelaskan, Indonesia merupakan satu dari sejumlah negara yang diminta menyepakati VPA sejak 2007. Namun, Indonesia belum memastikan sikapnya. Bahkan Indonesia dinilai lamban dalam merespons permintaan Uni Eropa tersebut......................

 


Dephut Dinilai Lambat Cabut HPH dan HTI
Antara, 05/05/09

Banjarmasin (ANTARA News) - Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai Departemen Kehutanan lambat merespon usulan daerah dalam mencabut izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Akibatnya, kata kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Atmoredjo, di Banjarmasin, Selasa, investor yang tertarik menggarap beberapa izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) dan hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI) yang tidak aktif jadi terhambat.

Padahal, menurut dia, banyak investor asing maupun domestik banyak yang berminat untuk menanamkan modalnya di HPH dan HTI. Selain Korsel, investor dari China juga tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor kehutanan di provinsi ini.........................

berita lain di arsip ILEA....